Asosiasi Ungkap Alasan Tarif Tol Dievaluasi Tiap 2 Tahun

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menegaskan mekanisme penyesuaian tarif tol dirancang sebagai evaluasi berkala setiap dua tahun sekali untuk menjaga keberlanjutan investasi dan kepastian hukum bisnis jalan tol di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) sekaligus Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menjelaskan skema tersebut bukan sekadar kenaikan tarif dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), tetapi pada dasarnya merupakan penyesuaian tarif yang bertujuan untuk membagi beban biaya secara proporsional.

Rivan menyebut apabila beban investasi dibebankan sepenuhnya di awal, maka tarif tol per kilometer yang harus dibayar masyarakat akan menjadi sangat tinggi.

"Karena itu memang sudah bagian dari bahkan dari business plan ya, dalam perjanjian dalam business plan yang dipegang oleh semua BUJT," ujar Rivan dalam acara Focus Group Discussion Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Dalam kesempatan sama, ia pun meluruskan persepsi publik mengenai istilah penyesuaian tarif. Menurut dia, langkah tersebut selaras dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menjaga daya tarik investasi di sektor infrastruktur transportasi.

Saat ini terdapat 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengoperasikan sekitar 3.000 kilometer jalan tol, dengan total potensi konsesi mencapai 5.000 kilometer di seluruh Indonesia.

Rivan menerangkan besarnya potensi investasi tersebut membutuhkan ekosistem yang terkoordinasi secara harmonis antara regulator, investor, dan pengelola.

"Investasi di jalan tol ini sangat bagus, dan kami mengapresiasi Pak Menteri PU datang dan memberikan arahan yang sangat bagus ya, bahkan menyatakan bahwa FGD ini penting untuk menjaga keberlanjutan investasi jalan tol. Karena kita akan terus membangun jalan tol di seluruh wilayah Indonesia, membangun konektivitas ya, membantu logistik, dan bahkan juga berdampak kepada pengembangan wilayah yang baik," kata Rivan.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan ruang diskusi yang terbuka bagi para pelaku industri untuk melakukan evaluasi kebijakan.

Skema PPJT pun memungkinkan adanya penyesuaian atau perubahan ruang lingkup agar BUJT tetap dapat menjalankan kewajiban operasionalnya secara berkelanjutan di tengah berbagai perubahan tantangan di lapangan.

"Karena BUJT juga dengan PU ini bagus, ada perubahan ruang lingkup di dalam PPJT itu untuk mendukung agar investor tetap menarik atau BUJT tetap bisa melakukan kewajibannya di tengah perubahan-perubahan ketika melakukan operasional di seluruh ruas," pungkas Rivan.