Pengamat Soroti Target Pertumbuhan 6 Persen dalam RAPBN 2027 Prabowo
Sejumlah ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 cukup ambisius. Target tersebut dinilai membutuhkan akselerasi investasi produktif, manufaktur, ekspor, hingga peningkatan daya beli masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan RAPBN 2027 dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8). Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen, dengan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho menilai target pertumbuhan tersebut cukup ambisius jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Target pertumbuhan 6 persen cukup ambisius jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini," kata Andry kepada CNN Indonesia, Sabtu (15/8).
Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Angka itu sebagian besar masih ditopang konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah.
Menurutnya, tantangan 2027 akan semakin besar karena ruang fiskal lebih terbatas. Untuk itu, tambahan pertumbuhan ekonomi harus lebih banyak berasal dari investasi swasta, industri manufaktur, ekspor, serta penguatan daya beli.
Investasi memang tumbuh 6,87 persen pada kuartal II 2026. Namun, Andry menilai laju tersebut masih perlu dipercepat dan diarahkan ke sektor yang mampu menciptakan kapasitas produksi baru.
Pasalnya, impor tumbuh lebih cepat dibandingkan ekspor. Jika percepatan investasi terlalu bergantung pada barang modal impor, sebagian dampak pertumbuhan justru akan mengalir keluar melalui kenaikan impor.
"Jadi target 6 persen tetap mungkin dicapai, tetapi membutuhkan akselerasi sektor swasta yang jauh lebih kuat dibandingkan kondisi saat ini," ujarnya.
Andry juga menilai kenaikan belanja negara menjadi Rp4.097,2 triliun perlu dilihat secara lebih hati-hati. Menurutnya, perbandingan tidak cukup dilakukan dengan pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun karena outlook belanja tahun ini telah mencapai sekitar Rp3.942,4 triliun.
Dengan menggunakan outlook tersebut, kenaikan belanja 2027 hanya sekitar 3,9 persen. Setelah memperhitungkan inflasi sekitar 2,5 persen, pertumbuhan belanja secara riil hanya sekitar 1,4 persen.
"Jadi secara riil, ekspansi belanja negara cukup terbatas," kata Andry.
Di sisi lain, pemerintah menargetkan defisit turun dari outlook 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB menjadi 2,40 persen pada 2027. Artinya, pemerintah ingin menaikkan target pertumbuhan sekaligus menjalankan kebijakan fiskal yang relatif lebih ketat.
Menurut Andry, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan setiap tambahan belanja berdampak pada produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja dan daya beli.
 INFOGRAFIS: 10 Langkah Besar Transformasi Indonesia ala Prabowo Foto: M. Bintang Putra Pratama/CNN Indonesia |
Terkait rencana efisiensi pengadaan pemerintah, Andry menilai konsolidasi pengadaan melalui penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan langkah yang masuk akal.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan potensi efisiensi mencapai Rp360 triliun apabila penghematan mencapai 30 persen dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun. Namun, Andry mengingatkan angka tersebut merupakan potensi, bukan ruang fiskal yang sudah tersedia.
"Efisiensi harus dihitung dari penurunan biaya untuk barang atau jasa dengan kualitas dan jumlah yang sama, bukan sekadar selisih antara harga dan nilai saja," ujarnya.
Ia juga menilai penguatan LKPP harus tetap menjaga kompetisi, akses UMKM, dan penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, keberhasilan efisiensi tidak seharusnya diukur dari besarnya angka penghematan yang diumumkan, melainkan dari pengurangan belanja yang benar-benar terjadi tanpa menurunkan kualitas layanan publik.
Sementara terkait rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Andry menilai kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan transparansi transaksi dan memperkuat posisi Indonesia dalam pembentukan harga komoditas. Namun, keberadaan bursa tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai penentu harga dunia.
"Harga yang kredibel membutuhkan volume transaksi besar, jumlah pembeli dan penjual yang memadai, standar kualitas yang jelas, serta mekanisme pembentukan harga yang dipercaya pasar," jelas Andry.
Ia menilai tantangan pemerintah bukan hanya membentuk institusi bursa, tetapi memastikan transaksi komoditas strategis benar-benar masuk ke dalam bursa dan harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai arah RAPBN 2027 cukup ambisius dan menarik secara konsep. Namun, ia menilai tingkat keberhasilannya masih sangat bergantung pada kualitas eksekusi.
Menurut Ronny, pertumbuhan 6 persen bukan sesuatu yang mustahil, tetapi membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih kuat daripada sekadar ekspansi belanja pemerintah.
"Jadi saya melihat target 6 persen sebagai target yang menantang tetapi masih realistis, dengan syarat eksekusinya jauh lebih baik daripada business as usual," ujar Ronny.
Ia menilai pemerintah perlu mendorong investasi produktif, manufaktur, ekspor bernilai tambah, produktivitas tenaga kerja, serta konsumsi rumah tangga yang ditopang peningkatan pendapatan riil.