Pengamat Soroti Target Pertumbuhan 6 Persen dalam RAPBN 2027 Prabowo
Ronny juga mengapresiasi upaya pemerintah mengombinasikan ekspansivitas belanja dengan disiplin fiskal. Namun, ia mengingatkan kenaikan anggaran tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan jika sebagian besar terserap untuk belanja rutin atau program dengan multiplier ekonomi rendah.
Untuk itu, efisiensi belanja menurutnya harus dimaknai sebagai pergeseran anggaran dari belanja kurang produktif menuju program yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.
"Setiap rupiah APBN harus semakin jelas kaitannya dengan output dan outcome, berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa produktivitas yang meningkat, berapa investasi yang masuk, dan berapa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ronny juga menilai penguatan tata kelola pengadaan melalui LKPP penting karena inefisiensi pengadaan bukan hanya persoalan administratif.
"Kalau pengadaan semakin kompetitif, transparan, dan berbasis value for money, anggaran yang sama bisa menghasilkan output ekonomi yang lebih besar," ujarnya.
Untuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, Ronny sepakat bahwa Indonesia perlu meningkatkan posisi tawar sebagai negara produsen komoditas. Namun, ia mengingatkan bursa tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi price setter.
"Jadi bursa harus dilihat sebagai instrumen untuk membangun pricing power, bukan pricing power itu sendiri," katanya.
Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kedalaman dan likuiditas pasar, standar kualitas yang kredibel, transparansi data, mekanisme perdagangan yang dipercaya pelaku internasional, serta posisi kuat Indonesia dalam rantai pasok global.
Ronny juga menilai rencana dwi kewarganegaraan terbatas bagi talenta istimewa memiliki potensi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menarik kembali modal manusia Indonesia di luar negeri, termasuk keahlian, jaringan bisnis, teknologi, dan investasi.
Meskipun begitu, Ia mengingatkan desain regulasi harus hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum, perpajakan, administrasi kependudukan, maupun kewarganegaraan.
Berbeda dengan Andry dan Ronny yang masih melihat target 6 persen sebagai hal yang mungkin dicapai, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai target tersebut terlalu optimistis.
Ia menilai kondisi global dan domestik pada 2027 justru menghadirkan sejumlah risiko terhadap pertumbuhan.
Lihat Juga :NOTA KEUANGAN RAPBN 2027 10 Poin Penting RAPBN 2027 yang Dijabarkan Prabowo di Depan DPR |
Dari eksternal, Nailul menyoroti ketidakpastian akibat geopolitik, perang di Timur Tengah, pelemahan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, serta perubahan rezim suku bunga di Amerika Serikat dan Jepang.
Sementara dari sentimen internal, ia memperkirakan risiko El Nino Godzilla, kenaikan harga barang, pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, hingga ancaman PHK massal dapat menekan konsumsi masyarakat.
"Kondisi ini bisa menekan dari sisi konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari 50 persen dari pembentukan PDB nasional," kata Nailul.
Ia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya berada di kisaran 4,7 persen.
Menurut Nailul, mesin pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah juga tidak lagi sekuat periode sebelumnya. Ia menilai normalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyesuaian sejumlah program pemerintah dapat membatasi daya ungkit belanja negara.
Selain pertumbuhan, Nailul mempertanyakan sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2027.
Ia menilai target inflasi 2,5 persen dengan batas atas 3,5 persen tidak realistis karena belum cukup memperhitungkan risiko kenaikan harga pangan dan imported inflation. Nailul memperkirakan inflasi dapat mencapai 5,74 persen pada 2027.
Ia juga menilai asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS terlalu optimistis. Menurutnya, rupiah berpotensi di kisaran Rp18.400 per dolar AS pada 2027.
"Nilai tukar rupiah yang melemah ini disebabkan oleh faktor kepercayaan investor yang masih rendah dimana masih terjadi capital outflow apabila pengelolaan fiskal tidak prudent," ujarnya.
Nailul juga memproyeksikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dapat mencapai 7,5 persen, sementara harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan rata-rata mencapai US$97 per barel.
Di sisi penerimaan, ia menilai target penerimaan perpajakan Rp2.908 triliun terlalu ambisius. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dan inflasi 5,74 persen, CELIOS memperkirakan penerimaan perpajakan hanya sekitar Rp2.736 triliun.
Lihat Juga :NOTA KEUANGAN RAPBN 2027 Prabowo Belajar dari India soal Optimalisasi Aset Negara |
Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Nailul memperkirakan hanya sekitar Rp447 triliun.
Ia juga memproyeksikan realisasi belanja negara lebih rendah dari target pemerintah, yakni sekitar Rp3.766 triliun. Menurutnya, transfer ke daerah juga perlu ditingkatkan menjadi sekitar Rp957 triliun agar kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi.
Dengan proyeksi tersebut, Nailul memperkirakan defisit APBN 2027 sekitar Rp582 triliun atau setara 2 persen terhadap PDB.
(del/lau)