Tanpa Slip Gaji, Petani Bisa Dapat Modal Tanam hingga Panen dari Bank
Mendorong produksi pangan nasional tidak hanya membutuhkan lahan dan produktivitas petani, tetapi juga akses pembiayaan yang mampu menyokong karakter usaha pertanian. Berbeda dengan pekerja formal yang memiliki slip gaji dan pendapatan bulanan, petani menghadapi siklus usaha yang bergantung pada masa tanam, panen, cuaca, hingga fluktuasi harga komoditas.
Kondisi tersebut membuat pembiayaan bagi petani tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan kredit pada umumnya. Perbankan perlu memperhitungkan arus kas dan siklus produksi petani, sekaligus mengelola risiko gagal panen maupun perubahan harga hasil pertanian.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyebut pembiayaan sektor pertanian saat ini tidak hanya diberikan langsung kepada petani, tetapi juga menyasar ekosistem agribisnis dari hulu hingga hilir.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan hingga September 2026, pembiayaan BNI kepada sektor pertanian mencapai sekitar Rp2,4 triliun atau sekitar 13,9 persen dari total kredit pada segmen terkait.
"Pembiayaan BNI tidak hanya diberikan kepada petani secara langsung, tetapi juga mencakup pelaku usaha dan ekosistem agribisnis di sepanjang rantai nilai pertanian, mulai dari hulu hingga hilir," kata Okki kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/9).
Menurut Okki, pembiayaan tersebut disalurkan melalui sejumlah skema. Di antaranya Kredit Program Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Alsintan, serta pembiayaan komersial melalui BNI Wirausaha (BWU).
Skema pembiayaan tersebut, lanjut dia, tidak diterapkan secara seragam kepada seluruh debitur. BNI memperhatikan karakteristik serta siklus usaha masing-masing petani atau pelaku usaha sebelum menentukan struktur pembiayaan.
"Struktur dan pola pembayaran pembiayaan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha serta kemampuan arus kas debitur, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil analisis kredit," jelasnya.
Tak Harus Punya Slip Gaji
Salah satu tantangan pembiayaan petani adalah karakteristik penghasilan yang berbeda dari pekerja formal. Petani umumnya tidak memiliki slip gaji, laporan keuangan formal, bahkan dalam sejumlah kasus tidak mempunyai agunan seperti yang lazim diminta dalam pembiayaan konvensional.
BNI mengatakan ketiadaan dokumen tersebut tidak serta-merta membuat petani tidak dapat memperoleh pembiayaan. Bank melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kemampuan usaha calon debitur.
Dalam proses tersebut, BNI mempertimbangkan sejumlah faktor mulai dari karakter dan pengalaman usaha, produktivitas, siklus usaha, arus kas, prospek komoditas, hingga kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
"BNI tidak semata-mata menggunakan indikator seperti slip gaji atau laporan keuangan formal. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan karakter dan pengalaman usaha, produktivitas, siklus usaha, arus kas, prospek komoditas, serta kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan," ujarnya.
Meski demikian, akses pembiayaan tetap melewati proses analisis dan prinsip kehati-hatian. BNI memperhatikan kelayakan usaha, kapasitas pembayaran, riwayat pembiayaan, kelengkapan administrasi, legalitas usaha, serta profil risiko debitur.
Dengan demikian, tidak adanya slip gaji atau laporan keuangan formal bukan satu-satunya ukuran kelayakan. Kemampuan usaha untuk menghasilkan arus kas dan membayar kewajiban menjadi bagian penting dalam analisis bank.
Risiko Gagal Panen hingga Harga Komoditas
Karakter usaha pertanian juga membuat pembiayaan sektor ini menghadapi risiko yang lebih beragam. Produktivitas petani dapat dipengaruhi cuaca dan penyakit tanaman, sementara pendapatan dari hasil panen juga bergantung pada harga komoditas dan kondisi pasar.
BNI mengatakan mitigasi risiko dilakukan sejak tahap awal analisis pembiayaan. Bank mempertimbangkan karakteristik komoditas, siklus produksi, kemampuan usaha, kondisi pasar, serta profil risiko masing-masing debitur.
"BNI memahami bahwa sektor pertanian memiliki karakteristik risiko yang spesifik, antara lain dipengaruhi oleh kondisi cuaca, produktivitas, penyakit tanaman, perubahan harga komoditas, serta dinamika pasar," kata Okki.
"Karena itu, mitigasi risiko dilakukan sejak proses analisis pembiayaan dengan mempertimbangkan karakteristik komoditas, siklus produksi, kemampuan usaha, kondisi pasar, dan profil risiko masing-masing debitur," lanjutnya.
Selain menilai petani secara individual, BNI juga menggunakan pendekatan berbasis ekosistem. Petani dapat dihubungkan dengan kelompok tani, koperasi, offtaker, maupun pelaku usaha lain yang berada dalam rantai nilai pertanian.
Menurut BNI, keterhubungan tersebut dapat membantu bank mengelola risiko sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik terhadap keberlanjutan usaha dan pemasaran hasil pertanian.
"Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, risiko usaha dapat dikelola lebih baik sekaligus mendukung keberlanjutan produksi dan pemasaran hasil pertanian," ujarnya.
Pendekatan berbasis ekosistem tersebut juga menjadi bagian dari strategi BNI untuk memperluas pembiayaan pertanian. Bank tidak hanya melihat kebutuhan modal di tingkat petani, tetapi juga kebutuhan pembiayaan pada berbagai mata rantai produksi pangan.
BNI menyatakan pembiayaan diarahkan untuk mencakup sisi hulu, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Bank juga memperkuat sinergi dengan pemerintah, BUMN, koperasi, kelompok tani, offtaker, dan pelaku usaha lainnya.
"BNI berkomitmen mendukung agenda ketahanan pangan nasional melalui pembiayaan sektor pertanian secara menyeluruh, baik pada sisi hulu, produksi, pengolahan, distribusi, maupun pemasaran," katanya.
"Dengan pendekatan tersebut, peran BNI tidak hanya terbatas pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga turut mendukung penguatan rantai nilai pertanian dan pangan nasional," lanjut Okki.