Belanja APBN 2027 Dipatok Rp4.106 T, Mampukah Dongkrak Ekonomi RI?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang (UU).
Dalam postur anggaran yang baru disahkan tersebut, total belanja negara dipatok menembus angka Rp4.106 triliun.
Hal itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9).
Postur anggaran tahun 2027 yang disepakati menunjukkan peningkatan, baik dari sisi target pendapatan maupun pagu belanja negara dibandingkan usulan pada Nota Keuangan (NK) dan RAPBN.
Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, naik dari usulan awal Rp3.426,03 triliun. Pendapatan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang disepakati senilai Rp2.911,95 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara disepakati sebesar Rp4.106,26 triliun. Pagu ini dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun (meliputi belanja K/L dan Non K/L) serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Dengan postur tersebut, keseimbangan primer berada di angka minus Rp20,85 triliun dan defisit anggaran disepakati sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Adapun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro pada 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada di angka 6 persen dengan laju inflasi yang dikendalikan pada tingkat 2,5 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempersiapkan APBN 2027 untuk mendorong investasi dan memperbesar kapasitas ekonomi.
Suahasil menyampaikan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen.
"Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Karena itu, berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama," kata Suahasil dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9).
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah. Namun, APBN perlu diarahkan pada titik-titik strategis yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk melalui dukungan terhadap konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Lantas, seberapa efektif belanja APBN 2027 menjadi mesin pertumbuhan?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai belanja APBN sebesar Rp4.106 triliun tentu memiliki daya dorong yang besar terhadap perekonomian, tetapi kurang tepat jika diposisikan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan.
Menurutnya, anggaran negara lebih pas dianggap sebagai catalytic engine atau mesin pemicu, yakni pemerintah menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan kondisi agar sektor swasta ikut bergerak.
Pemerintah sendiri menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen pada 2027 dan melihat investasi sebagai salah satu motor utama. Dengan begitu, persoalan APBN bukan terletak pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar belanja pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN.
"Jadi perkara APBN ini bukan seberapa besar uang yang dibelanjakan, tapi seberapa besar belanja pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).