Bos Danantara Buka Suara Soal Biang Kerok Utang WIKA Rp34 T

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkap aset PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) belum cukup untuk menekan beban utang perusahaan yang mencapai Rp34 triliun. 

Dony mengatakan kondisi itu membuat proses restrukturisasi WIKA membutuhkan waktu lebih lama. Danantara tidak ingin restrukturisasi hanya dilakukan dengan memperpanjang tenor utang hingga 30-40 tahun tanpa menyelesaikan persoalan fundamental perusahaan.

"Yang bikin lama, contoh WIKA. WIKA ini utangnya kan besar. Tapi underlying-nya enggak cukup untuk menurunkan utangnya. Kurang lebih utang Wika itu Rp34 triliun," ujar Dony usai menghadiri Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurutnya, perpanjangan tenor utang hingga puluhan tahun hanya akan menunda masalah dan berpotensi kembali menjadi persoalan bagi perusahaan di kemudian hari.

"Karena waktu kita merestrukturisasi, saya tidak mau hanya asal-asal dikumpulin, terus kemudian ditarik 30 tahun, 40 tahun, enggak ada gunanya. Nanti akan menjadi problem lagi," katanya.

Dony menegaskan Danantara ingin pembenahan WIKA dilakukan secara fundamental dan tuntas. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar perbaikan BUMN tidak hanya bersifat sementara.

"Kita mesti betul-betul melihat ini mesti diapain perusahaan ini. Karena arahnya Bapak Presiden, sekali kita melakukan perbaikan itu harus tuntas. Kita enggak mau setengah-setengah, hanya poles-poles itu enggak ada gunanya," ujar Dony.

Dony menyebut proses restrukturisasi WIKA juga perlu mempertimbangkan berbagai persoalan lama yang masih melekat di perusahaan, termasuk tagihan terkait proyek kereta cepat.

"Karena dulu ada tagihan terhadap kereta cepat dengan macam-macam itu yang di WIKA ini," katanya.

Menurut Dony, Danantara saat ini masih mengkaji langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan WIKA. Ia mengatakan proses tersebut memang membutuhkan waktu karena setiap aspek perusahaan harus diperiksa secara teliti.

"Ini yang agak memakan waktu, Wika," ujarnya.

Selain WIKA, Dony mengatakan Waskita Karya juga membutuhkan restrukturisasi. Danantara tengah mengkaji struktur bisnis dan aset perusahaan, termasuk kemungkinan mempertahankan bisnis jalan tol.

"Waskita juga sama. Waskita itu dia punya aset jalan tol kan, Waskita tol road. Kita lagi melihat apakah nanti yang akan bertahan tolnya aja. Ini kan pertimbangannya enggak bisa asal-asalan," kata Dony.

Ia mengatakan keputusan mengenai entitas yang akan dipertahankan akan ditentukan setelah melalui kajian terhadap berbagai aspek, termasuk prospek bisnis perusahaan.

"Saya orangnya mesti teliti satu-satu, dilihat lagi future-nya akan kayak gimana dan sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, Danantara akan lebih dulu melakukan merger terhadap empat BUMN Karya, yakni PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk.

Dony menargetkan proses merger tersebut rampung paling lambat akhir November 2026.

"Yang merger dulu yang Nindya dan Brantas sama Adhi dan PP. Nah setelah kita merger, kita akan melakukan divestasi aset-aset non-related dengan core business-nya," kata Dony.

Aset-aset noninti tersebut nantinya akan dijual dan hasilnya digunakan untuk menurunkan beban utang perusahaan. Sementara sisa utang akan direstrukturisasi sesuai dengan kemampuan pembayaran masing-masing perusahaan.

"Kita sudah punya list-list aset yang non-corenya mereka, itu kita divestasi, dipergunakan untuk menurunkan hutangnya. Sisa hutangnya kita restrukturisasi sesuai dengan repayment capacity atau kemampuan bayarnya mereka. Sehingga perusahaannya menjadi sehat," ujar Dony.

Dony mengatakan perusahaan juga dapat memperoleh tambahan modal apabila memang dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya. Namun, setelah transformasi dilakukan, Danantara akan mengubah pola pembiayaan BUMN Karya.

Ia menegaskan pembiayaan tidak boleh lagi dilakukan secara korporasi tanpa melihat kelayakan proyek secara individual. Setiap proyek harus dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan.

"Yang kita improve dan kita kunci tidak boleh lagi, itu di financial-nya dilakukan secara corporate financing. Harus by project, sehingga kita bisa menilai satu project ini untung apa enggak," kata Dony.

Menurutnya, perubahan pola pembiayaan tersebut juga harus diikuti dengan perubahan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, transformasi BUMN Karya tidak berhenti pada merger dan restrukturisasi utang, tetapi juga memperbaiki cara perusahaan mengambil keputusan bisnis.

"Governance-nya harus diikuti. Setelah dia ditransformasi, governance-nya harus dirubah," ujarnya.