Korpri Rancang Program untuk Sejahterakan Para Peneliti
adv | CNN Indonesia
Rabu, 02 Nov 2016 00:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bertugas membawahi semua Aparat Negeri Sipil (ASN). Dahulu ASN disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti yang Anda ketahui, tugas mulia sebuah institusi tentu saja menciptakan kesejahteraan. Sama halnya dengan Korpri yang bercita-cita untuk menggapai mimpi itu.
Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) terus memompa semangat dan juga mendorong seluruh jajarannya agar berani berinovasi. Tentunya inovasi yang memanfaatkan teknologi. Zudan pun meminta segenap ASN agar membangun zona nyaman baru dengan meninggalkan pola kerja manual untuk hijrah ke era digitalisasi dari segala aspek.
Inilah makna sejahtera yang harus diraih para ASN, termasuk yang berkarir sebagai peneliti. Disamping itu, Korpri juga memiliki perhatian khusus dan berinisiatif merancang program untuk “memuliakan” ASN.
Menurut Ketua IV DPKN, Dr Rildo Ananda Anwar SH, MH, nilai sejahtera bagi peneliti jika ilmu dan kemampuannya sangat dihargai di masyarakat dan dipakai oleh kalangan industri. Dengan begitu, Korpri berupaya menggandeng pihak luar, melalui Badan Usaha Milik Negara atau pun investor swasta yang cocok dan berminat dengan hasil riset si peneliti.
Rildo juga mengungkapkan bahwa Korpri perlu memaksimalkan aset yang dimiliki dalam bentuk kerja sama dengan sponsor. Tujuannya untuk membiayai riset yang nilainya besar sehingga kesejahteraan pun ikut terdongkrak.
Di samping itu, Rildo pun yakin pemerintah telah serius mengupayakan peningkatan kesejahteraan peneliti meski dilakukan secara perlahan. Contohnya adalah profesi guru yang semula tingkat kesejahteraannya membuat miris, kemudian membaik seiring waktu.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini berharap, program sponsorship penelitian ini nantinya dapat memberikan solusi agar peneliti tak tergoda dengan tawaran di luar.
“Agar Indonesia tak kehilangan tenaga ahli atau peneliti berkualitas dan berkompeten, maka semua pihak mesti bergandengan tangan memanfaatkan hasil riset bagi kepentingan dunia usaha dan industri maupun kemaslahatan umat manusia,” kata Rildo.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dr. Tri Handoko Seto S.Si., M.Sc, mengaku dirinya menjadi PNS dan sebagai peneliti menghadapi tantangan tersendiri. Tantangannya adalah meyakinkan pemerintah bahwa riset itu sangat penting bagi peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.
“Sehingga perlu diperhatikan sangat-sangat serius. Anggaran harus ditingkatkan. Lalu tantangan bagi diri kita sendiri agar dilakukan secara konsisten melakukan penelitian hingga menghasilkan karya yang bisa diaplikasikan dan memberi dampak positif bagi kehidupan,” kata Tri Handoko.
Selain pemerintah, Korpri juga turut berperan mendukung ASN peneliti yang ada di seluruh Indonesia. Caranya dengan semakin berusaha untuk meningkatkan eksistensinya. “Bagaimana agar ASN bangga menjadi anggota Korpri dan merasakan betul manfaat kehadiran Korpri. Semoga Korpri bisa lebih dikenal. Bukan hanya baju Korpri-nya saja,” lanjut Tri Handoko.
Bantuan pembiayaan perumahan
Selanjutnya pada bagian lain, sebagai Koordinator Kesejahteraan dan Perumahan di DPKN, Rildo menambahkan bahwa pihaknya juga menjembatani penyediaan fasilitas pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Bapertarum bagi ASN, termasuk untuk para peneliti yang belum memiliki rumah yang layak.
Kabar gembiranya, kontribusi pemerintah untuk rumah subsidi melalui program ini bisa mencapai lebih dari Rp60 juta per rumah. Jumlah tersebut terdiri dari nilai subsidi suku bunga dan pembebasan PPN 10 persen dari harga rumah. Selain itu, pemerintah masih memberikan subsidi lagi berupa bantuan uang muka.
Bukan hanya itu, PNS bisa mendapatkan tambahan sebesar Rp5,8 juta dari Bapertarum. Itu berarti, PNS bisa memanfaatkan bantuan pembiayaan perumahan senilai hampir Rp80 juta. Cicilannya pun sangat ringan, yakni sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
“Sedangkan untuk rusunawa sudah dibangun dan akan terus dibangun oleh Kementerian PUPR yang lahannya disiapkan oleh kementerian dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
Program penyediaan rumah bagi PNS memang menjadi salah satu program prioritas bagi DPKN di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zudan Arif Fakrulloh. Hal ini dikarenakan dengan memiliki rumah sendiri berarti kesejahteraan PNS akan semakin meningkat. (odh/odh)
Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) terus memompa semangat dan juga mendorong seluruh jajarannya agar berani berinovasi. Tentunya inovasi yang memanfaatkan teknologi. Zudan pun meminta segenap ASN agar membangun zona nyaman baru dengan meninggalkan pola kerja manual untuk hijrah ke era digitalisasi dari segala aspek.
Inilah makna sejahtera yang harus diraih para ASN, termasuk yang berkarir sebagai peneliti. Disamping itu, Korpri juga memiliki perhatian khusus dan berinisiatif merancang program untuk “memuliakan” ASN.
Menurut Ketua IV DPKN, Dr Rildo Ananda Anwar SH, MH, nilai sejahtera bagi peneliti jika ilmu dan kemampuannya sangat dihargai di masyarakat dan dipakai oleh kalangan industri. Dengan begitu, Korpri berupaya menggandeng pihak luar, melalui Badan Usaha Milik Negara atau pun investor swasta yang cocok dan berminat dengan hasil riset si peneliti.
Rildo juga mengungkapkan bahwa Korpri perlu memaksimalkan aset yang dimiliki dalam bentuk kerja sama dengan sponsor. Tujuannya untuk membiayai riset yang nilainya besar sehingga kesejahteraan pun ikut terdongkrak.
Di samping itu, Rildo pun yakin pemerintah telah serius mengupayakan peningkatan kesejahteraan peneliti meski dilakukan secara perlahan. Contohnya adalah profesi guru yang semula tingkat kesejahteraannya membuat miris, kemudian membaik seiring waktu.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini berharap, program sponsorship penelitian ini nantinya dapat memberikan solusi agar peneliti tak tergoda dengan tawaran di luar.
“Agar Indonesia tak kehilangan tenaga ahli atau peneliti berkualitas dan berkompeten, maka semua pihak mesti bergandengan tangan memanfaatkan hasil riset bagi kepentingan dunia usaha dan industri maupun kemaslahatan umat manusia,” kata Rildo.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dr. Tri Handoko Seto S.Si., M.Sc, mengaku dirinya menjadi PNS dan sebagai peneliti menghadapi tantangan tersendiri. Tantangannya adalah meyakinkan pemerintah bahwa riset itu sangat penting bagi peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa.
“Sehingga perlu diperhatikan sangat-sangat serius. Anggaran harus ditingkatkan. Lalu tantangan bagi diri kita sendiri agar dilakukan secara konsisten melakukan penelitian hingga menghasilkan karya yang bisa diaplikasikan dan memberi dampak positif bagi kehidupan,” kata Tri Handoko.
Selain pemerintah, Korpri juga turut berperan mendukung ASN peneliti yang ada di seluruh Indonesia. Caranya dengan semakin berusaha untuk meningkatkan eksistensinya. “Bagaimana agar ASN bangga menjadi anggota Korpri dan merasakan betul manfaat kehadiran Korpri. Semoga Korpri bisa lebih dikenal. Bukan hanya baju Korpri-nya saja,” lanjut Tri Handoko.
Bantuan pembiayaan perumahan
Selanjutnya pada bagian lain, sebagai Koordinator Kesejahteraan dan Perumahan di DPKN, Rildo menambahkan bahwa pihaknya juga menjembatani penyediaan fasilitas pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Bapertarum bagi ASN, termasuk untuk para peneliti yang belum memiliki rumah yang layak.
Kabar gembiranya, kontribusi pemerintah untuk rumah subsidi melalui program ini bisa mencapai lebih dari Rp60 juta per rumah. Jumlah tersebut terdiri dari nilai subsidi suku bunga dan pembebasan PPN 10 persen dari harga rumah. Selain itu, pemerintah masih memberikan subsidi lagi berupa bantuan uang muka.
Bukan hanya itu, PNS bisa mendapatkan tambahan sebesar Rp5,8 juta dari Bapertarum. Itu berarti, PNS bisa memanfaatkan bantuan pembiayaan perumahan senilai hampir Rp80 juta. Cicilannya pun sangat ringan, yakni sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
“Sedangkan untuk rusunawa sudah dibangun dan akan terus dibangun oleh Kementerian PUPR yang lahannya disiapkan oleh kementerian dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
Program penyediaan rumah bagi PNS memang menjadi salah satu program prioritas bagi DPKN di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zudan Arif Fakrulloh. Hal ini dikarenakan dengan memiliki rumah sendiri berarti kesejahteraan PNS akan semakin meningkat. (odh/odh)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER