Program Prioritas Titipan Menpar Arief Yahya

Bali, CNN Indonesia -- Ada tiga program prioritas yang dititipkan Menpar Arief Yahya untuk media di Kuta Bali. Tiga program Kemenpar 2017, yakni digital tourism, homestay desa wisata, dan aksesibilitas udara.

“Khusus untuk konektivitas udara sudah dikupas tuntas di Rakornas Kemenpar 30-31 Maret 2017 lalu di Borobudur Hotel, Jakarta,” kata Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya juga menuturkan jika go digital sudah dijalankan di Rakornas di akhir tahun 2016 lalu. Nah, Desa Wisata Homestay akan dibereskan di triwulan II tahun 2017, bulan Juni 2017 nanti.

"Semua dalam bungkus Indonesia Incorporated," sebut Arief Yahya yang tidak bisa bergabung di pertemuan dengan awak media di Kuta Bali itu.

Di samping itu, Menpar Arief Yahya tidak lupa meningatkan mengenai kondisi pasar yang sudah berubah. “Hampir 63% transaksi jasa travel dilakukan secara online sehingga bila travel biro tidak segera menyesuaikan diri ke digital atau tetap konvensional, maka nasibnya akan seperti Wartel (Warung Telekomunikasi),” kata mantan Dirut PT Telkom ini.

Perubahan pasar ini dipengaruhi oleh gaya hidup wisatawan juga berubah. Semua perjalanan wisatawan tidak terlepas dari digital. Mulai dari mencari dan melihat-lihat informasi (look), kemudian memesan paket wisata yang diminati (book), hingga membayar  secara online (pay). Sekitar 70% wisman melakukan search and share menggunakana media digital.

Oleh karena itu, Menpar Arief Yahya menyusun stategi digital tourism untuk merebut pasar global, khususnya 12 pasar yang tersebar di 26 negara. Program digital tourism ini dimulai dengan meluncurkan ITX (Indonesia Tourism Exchnage).

ITX merupakan platform digital marketplace dalam ekosistem pariwisata atau sebagai pasar digital yang mempertemukan buyer dan seller  tempat bertemu dan berkumpulnya semua travel agent, akomodasi, dan atraksi. Dengan ITX, industri diberikan website yang commerce dan sudah lengkap dengan look, book, dan payment.

Semua itu bisa diakses dengan mudah dan cepat melalui smartphone. Customers yang ingin melakukan perjalanan wisata pun bisa lebih mudah dalam memesan fasilitas hotel, airlines, homestay, dan atraksi yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, Kemenpar turut berkontribusi dengan program homestay desa wisata yang dijalankan di tahun ini. Kemenpar mendukung penuh program satu juta rumah terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibuat Kementerian PURR.

Kemenpar berkontribusi membangun 100.000 rumah (homestay) yang dikaitkan dengan konsep desa wisata sebagai amenitas akan dikembangkan pada 2019. “Untuk memenuhi kebutuhan amenitas di 10 destinasi prioritas dalam waktu cepat adalah membangun homestay desa wisata,” kata Menpar Arief Yahya.

“Tahun 2017 kami menargetkan membangun 20.000 homestay (pondok wisata), tahun 2018 sebanyak 30.000, dan tahun 2019 sebanyak 50.000 unit. Sebagai quick win dalam waktu dekat dibangun 1.000 homestay di 10 destinasi prioritas,” kata Menpar Arief Yahya.

Sementara itu program aksesibiltas udara merupakan program strategis yang harus diwujudkan tahun ini. Sekitar 80% kedatangan wisman ke Indonesia menggunakan moda  transportasi udara sehingga tersedianya seat pesawat (seat capacity) yang cukup menjadi kunci untuk mencapai target 2017 hingga 2019 mendatang.

Tersediaannya kapasitas seat sebanyak 19,5 juta oleh  perusahaan maskapai penerbangan (airlines) Indonesia dan asing saat ini, menurut perhitungan Menpar, hanya cukup untuk menenuhi target kunjungan 12 juta wisman pada 2016. Untuk target 15 juta wisman tahun 2017 dibutuhkan tambahan 4 juta seat.

Untuk target 18 juta wisman tahun 2018 dibutuhkan tambahan 3,5 juta seat atau menjadi 7,5 juta seat, sedangkan untuk mendukung target 20 juta wisman pada 2019 perlu tambahan 3 juta seat atau menjadi 10,5 juta seat pesawat.

Dalam memenuhi tambah 4 juta seat  dalam mendukung target 15 juta wisman pada 2017 Kemenpar melakukan strategi 3A (Airlines, Airport & Air Navigation atau Authorities) termasuk peningkatkan kapasitas bandara.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan tahun 2018 perlu dilakukan pengembangan bandara secara terbatas (1 tahun) meliputi, rapid exit runway & apron Bali, percepatan pekerjaan (overlay/runway, taxiway, apron; CKG, SUB, TNJ, SRG), dan perluasan terminal CKG (Bandara Soekarno-Hatta), MDC (Bandara Internasional Sam Ratulangi), dan LOP (Bandara Internasional Lombok) yang membutuhkan waktu satu tahun. Sedangkan untuk mementuhi  kebutuhan tahun 2019 perlu dilakukan pembangunan bandara baru (waktu 2-3 tahun),  yakni New JOG (Yogya), New Bali, New Banten, dan New BDO (Bandung).

Berdasarkan hasil studi Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) dan benchmark beberapa negara, disimpulkan bahwa konektivitas merupakan kunci sukses pengembangan pariwisata. Adapun narasumber di forum bersama komunitas media di Bali yang diinisiasi Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar adalah Sekretaris Kementerian Pariwisata (Sesmenpar) Ukus Kuswara, Abudbar M. Mansoer (Ketua ITDC), M. Noer Sadono (Staf Khusus Menpar bidang Komunikasi), dan Anak Agung Gede Yuniartha (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali). (odh/odh)