Jakarta, CNN Indonesia -- Pada Kamis (13/4/2017) lalu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Konektivitas menuju Danau Toba dibahas lebih mendalam dalam rakor tersebut.
Rakor itu digelar di kantor Jakarta Railway Center dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Hasil rakor terlihat jelas jika PT KAI siap mendukung konektivitas menuju Danau Toba.
“PT KAI mendukung pengembangan kereta api menuju Danau Toba dengan dua tahap, yakni Medan-Pematang Siantar dan Pematang Siantar-Danau Toba,” kata Kepala BOPDT Arie Prasetyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Frekuensi perjalanan akan ditambah oleh PT KAI di tahap satu, Medan-Siantar. PT KAI akan menyiapkan enam perjalanan per hari dari Medan menuju Siantar dan sebaliknya.
“Akan beroperasi pada September 2017,” sebutnya.
Selain itu, sudah disiapkan integrasi tiket untuk wisatawan yang tiba di Bandara Kualanamu dan ingin melanjutkan perjalanan ke Danau Toba. “PT KAI siap untuk
integrated ticketing Kualanamu-Danau Toba,” sambung Arie.
Tidak hanya itu saja, PT KAI juga membenahi Stasiun Pematang Siantar. “Ada penataan kawasan di sekitar Stasiun Siantar untuk komersial,” sebut Arie, yang menyebut
spirit "Indonesia Incorporated" yang diluncurkan Menpar Arief Yahya itu makin bergulir cepat di Danau Toba.
BOPDT tak hanya berkerja sama dengan PT KAI, tetapi juga ingin menjalin kerja sama dengan
pelaku bisnis rental mobil dan motor di Siantar. “Untuk hal ini BPODT akan berkoordinasi dengan Pemkot Siantar,” katanya.
BPODT juga ingin menggandeng Damri dalam rangka penyediaan
shuttle bus. “Jadi ada integrasi moda dengan
shuttle bus,” tuturnya.
Ada satu hal yang juga mendapat perhatian serius dai BPODT, yakni jalan nasional Pematang Siantar-Parapat. Menurut Arie, jalur itu perlu mendapat penanganan khusus. “Agar menjadi jalan pariwisata,” katanya.
Membuat jalur bersepeda merupakan salah satu usul menarik yang diutarakan oleh BPODT.
“BPODT akan berkoordinasi dengan BPIW (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” pungkasnya, yang didampingi Ketua Pokja Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kemenpar, Hiramsyah S Thaib.
Sedangkan untuk menambah konektivitas udara, BPODT pada 12 April 2017 lalu mengikuti rapat koordinasi tentang tindak lanjut pengusulan Bandara Silangit sebagai
international airport. Rakor itu bertujuan membahas
progress dari masing-masing
stakeholder.
Menurut Arie, pada 19-20 April 2017 nanti juga akan dilakukan survei teknis oleh AirNav Indonesia. BUMN bidang navigasi penerbangan itu akan melakukan survei untuk pemasangan Instrument Landing System (ILS) dalam rangka menjadikan Bandara Silangit sebagai
international airport.
Hanya saja, untuk pemasangan ILS juga memerlukan lahan. “Tepat di ujung
runway yang membutuhkan lahan sepanjang 1.200 meter,” tutupnya.
(odh/odh)