Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan untuk menunda kegiatan parade kuda Sandelwood di Pulau Sumba dari rencana awal 24-31 Mei 2017 menjadi 3-10 Juli 2017. Penundaan tersebut dilakukan untuk menghormati umat Islam menjalankan ibadah puasa.
"Bupati Sumba Barat Daya mengirim surat ke saya untuk menggelar event tersebut pada Juli mendatang," kata Kepala Dinas Pariwisata NTT Marius Ardu Jelamu, dikutip dari Antara, Selasa (16/5).
Ia mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan dengan beberapa perimbangan. Salah satunya adalah waktu pelaksanaannya bertepatan dengan bulan ramadan sehingga ditakutkan mengganggu umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira ini alasan yang cukup realistis, karena kita juga perlu mempertimbangkan solidaritas dengan sesama saudara muslim di bulan ramadan," katanya.
Usai mendapat surat tersebut, Marius langsung berdiskusi dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait pergeseran jadwal tersebut dan Gubernur Frans langsung menyetujui alasan pengunduran kegiatan pariwisata itu.
Parade kuda Sandelwood di Pulau Sumba yang dikenal dengan daerah lumbung ternak dijadwalkan ulang dengan susunan acara tanggal 3-4 Juli di Waingapu (Sumba Timur), 5-6 Juli di Anakalang (Sumba Tengah), 7-8 Juli di Waikabubak (Sumba Barat), dan 9-10 Juli di Tambolaka (Sumba Barat Daya).
"Nanti kita akan padukan kegiatan parade ribuan kuda Sandelwood itu dengan festival tenun ikat yang melibatkan sebanyak 2017 penenun di Pulau Sumba," katanya.
Untuk itu, lanjut Marius, pihaknya segera menyurati Kementerian Pariwisata karena sebelumnya pihak kementerian telah mempromosikan kegiatan tersebut akan digelar pada 24 Mei 2017.
"Tapi karena ada perubahan ini dan pihak Kementerian juga telah mengetahuinya sehingga mereka juga meminta adanya surat pemberitahuan secara resmi untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.
Selain itu, katanya, pemerintah juga berkoordinasi dengan Sekretariat Negara untuk membicarakan kembali terkait rencana mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri kegiatan tersebut.
(ard)