Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung target Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam membangun 20 ribu homestay desa wisata di 2017. Melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan BTN, 100 rumah di sekitar lokasi destinasi wisata akan ditransformasi menjadi homestay.
Lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tidak layak huni ini akan dilakukan di 25 kawasan. Sepuluh lokasi akan dijadikan prioritas. Hal ini menjadi salah satu hasil dalam Rakornas II Pariwisata di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
"Kita mungkin belum bisa membangun
homestay, tetapi kita bisa membantu melalui BSPS. Misalnya merenovasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, termasuk
homestay,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Rido Matari Icwan dalam keterangan tertulis yang diterima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 100 rumah di tiap lokasi wisata akan dibedah atau mendapatkan BSPS Rp 15 juta per rumah untuk dijadikan
homestay. Kini program BSPS telah berjalan di Danau Toba, Tanjung Lesung, dan Bromo-Semeru-Tengger.
Pembangunan infrastruktur juga dilakukan skala kawasan meliputi sanitasi, persampahan, hingga akses jalan lingkungan antar pusat kegiatan dengan pemukiman.
"Dengan adanya bedah rumah misalnya, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga dapat membantu menarik wisatawan untuk berkunjung. Jika rumah masyarakat kondisi dan sanitasinya baik maka bisa menjadi homestay baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Apalagi bila akses jalannya sudah dibangun, akan sangat mendukung sekali," papar Rido.
Salah satu syarat untuk memperoleh bantuan stimulan adalah rumah dan tanah tersebut milik sendiri. Program ini dibangun demi membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 2,3 juta.
"Banyak sedikitnya rumah-rumah yang akan dibedah masih menunggu hasil survei tim dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat yang menjadi lokasi destinasi wisata," jelas Rido.
Kementerian PUPR memiliki lima komponen dalam dukungannya pada program desa wisata. Pertama, pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan. Kedua, pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan desa wisata yang terintegrasi.
Ketiga, pendanaan infrastruktur dan pelayanan desa wisata yang meliputi infrastruktur skala kawasan termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional serta infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Wisata.
"Komponen keempat, dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis dan yang kelima dukungan program atau kegiatan lainnya antara lain dukungan untuk kondisi darurat bencana," tambahnya.
Rido menjelaskan, BSPS merupakan program gotong royong dan keberkelanjutan kegiatan. “Kita juga akan menyediakan tenaga fasilitator lapangan sebagai pendamping masyarakat dan perlu dicatat, BSPS ini tanpa pungutan biaya," ujar Rido.
Ketua Pokja Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar, Hiramsyah S Thaib mengatakan, pada kuartal pertama 2017 ini merupakan fase penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target 20 ribu
homestay, termasuk dengan Kementerian PUPR.
"Ibaratnya sedang membangun rumah, kuartal pertama ini kami sedang membangun pondasinya, yaitu memperkuat sinergi dan kerja sama seluruh stakeholder termasuk Kementerian PUPR. Untuk capaian bangunannya sendiri memang belum terlalu banyak saat ini," kata Hiram.
Pada kuartal kedua direncanakan akan ada kenaikan signifikan dalam jumlah bangunan. Semuanya sudah disiapkan, baik itu perencanaan, payung hukum, dan pendanaannya.
"Nanti setelah masuk kuartal kedua akan nampak hasilnya karena pondasinya sudah siap. Pada 2018, dipastikan akan lebih pesat lagi karena semua sudah melihat seperti apa prospeknya
homestay desa wisata ini," ungkap Hiram.