Komnas HAM Sesalkan Ada Larangan Transgender Ikut CPNS

Filani Olyvia , CNN Indonesia | Selasa, 12/09/2017 21:45 WIB
Komnas HAM Sesalkan Ada Larangan Transgender Ikut CPNS Komnas HAM menyesalkan adanya syarat tak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan perilaku (transgender) bagi yang melamar CPNS Kejaksaan Agung. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan adanya persyaratan yang bernada diskriminasi dalam pengumuman rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Komnas HAM menilai penggunaan kata “kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender)” dalam salah satu poin persyaratan sepatutnya tidak digunakan oleh lembaga negara apapun, termasuk Kejaksaan Agung.

Ungkapan itu termuat dalam keterangan pers Komnas HAM bernomor 032/Humas-KH/IX/2017 yang menyampaikan 'Sikap Komnas HAM atas tindak diskriminasi minoritas orientasi seksual dan identitas jender pada pengumuman rekrutmen CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia,' pada Selasa (12/9).

 
Lewat keterangan resmi yang bertanda Wakil Ketua Komnas HAM bidang eksternal, Muhammad Nurkhoiron tersebut tertera sejumlah pertimbangan.

Di antaranya, mengacu pada Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 disebutkan bahwa orientasi seksual bukanlah jenis gangguan jiwa. Selain itu, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) sebagai panduan penggolongan gangguan jiwa internasional pada tahun 1987 juga sudah menyebutkan bahwa orientasi seksual bukanlah gangguan jiwa. 

Oleh karena itu, penggunaan kata “kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender)” sepatutnya tidak digunakan sebagai persyaratan CPNS.

Sementara, dalam laman resmi Kejagung tertera salah satu syarat pelamar yakni “tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender)”.


Lebih jauh, Komnas HAM menilai persyaratan tersebut juga telah melanggar prinsip non diskriminasi sebagaimana yang telah tertuang dalam konstitusi. 

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuannya. Setiap orang juga berhak atas syarat ketenagakerjaan yang adil.

Syarat yang ditetapkan Kejaksaan Agung RI dianggap sebagai wujud ketidakadilan bagi minoritas orientasi seksual dan identitas jender.


Komnas HAM lalu meminta seluruh kementerian dan lembaga yang saat ini melakukan proses rekrutmen CPNS, khususnya Kejaksaan Agung RI, untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap minoritas orientasi seksual dan identitas jender dalam proses rekrutmennya nanti.

Sikap yang disampaikan Komnas HAM ini ditujukan untuk mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.