Vaksinasi HPV Didorong Jadi Program Nasional

Elise Dwi Ratnasari, CNN Indonesia | Minggu, 21/01/2018 08:14 WIB
Vaksinasi HPV Didorong Jadi Program Nasional Melihat jumlah penderita virus HPV yang makin meningkat, seharusnya vaksinasi HPV bisa didorong menjadi program nasional layaknya vaksinasi campak dan difteri. (Foto: andriano_cz/Thinkstock)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kanker serviks menjadi salah satu penyakit mematikan yang mengintai banyak perempuan. Dampak fatal dari kanker, seperti disampaikan sejumlah dokter, bisa diminimalisir jika mereka mau melakukan screening sejak dini, seperti pap smear dan tes IVA.

Namun, meski sadar akan bahaya kanker serviks, perempuan Indonesia masih enggan melakukan screening. Padahal, angka kematian dalam sehari akibat kanker serviks mencapai 26 jiwa. Artinya, setiap satu jam, satu perempuan meninggal. 

"Untungnya kanker serviks bisa dicegah dengan vaksin, tapi itu, hanya kanker serviks," ungkap Profesor Andrijono, Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), dalam Forum Ngobras di Hong Kong Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).



Penularan virus HPV memang tak seperti virus flu yang langsung menimbulkan gejala. Namun, melihat jumlah penderitanya yang semakin meningkat, seharusnya vaksinasi HPV bisa didorong menjadi program nasional layaknya vaksinasi campak dan difteri.

Irma Chaniago dari Komisi IX yang lingkungan kerjanya mencakup kesehatan menuturkan, pihaknya telah mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan perhatian lebih akan persoalan ini.

"Kami meminta agar program (vaksinasi HPV) bisa jadi program nasional," katanya dalam kesempatan serupa.

Kendati belum ditindaklanjuti sebagai program nasional, Komisi IX bekerjasama dengan Kemenkes menginisiasi pilot project vaksinasi HPV di tiga lokasi yakni Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Andrijono menjelaskan, Indonesia terdapat dua jenis vaksin yakni bivalent dan quabrivalent. Dalam pilot project kemarin menggunakan bivalent. Vaksinasi dilakukan pada siswi kelas 5 SD atau usia 10 tahun.


"WHO menyarankan vaksin usia 11-12 tahun, tapi kita ambil 10 tahun karena ternyata perempuan menikah di bawah 19 tahun ada 45 persen (data Riskesdas 2010). Kalau kita vaksin waktu SMA, bisa kecolongan" tambahnya.

Tahun ini proyek serupa akan digalakkan di dua kota tambahan yakni Makassar dan Manado. Andrijono berharap vaksinasi dapat menjadi program nasional sehingga harga vaksin dapat ditekan. Vaksinasi secara mandiri, katanya, dapat dilakukan di rumah sakit.

"Sekali vaksin bisa sekitar Rp850 ribu. Vaksinasi dilakukan tiga kali, dua bulan kemudian, dan vaksin lagi 6 bulan kemudian. Bagi yang sudah menikah, disarankan screening dulu," katanya. (rah/rah)