Evaluasi 5 Tahun Kabinet Kerja

Kesehatan di Era Jokowi: Obesitas hingga Skizofrenia

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 18/10/2019 17:54 WIB
Kesehatan di Era Jokowi: Obesitas hingga Skizofrenia Ilustrasi. Beragam masalah kesehatan yang belum teratasi dengan baik menjadi PR bagi pemerintahan selanjutnya di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. ( CNN Indonesia/Timothy Loen)
Jakarta, CNN Indonesia -- Masalah kesehatan di Indonesia masih saja lesu. Selama 5 tahun Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan, belum banyak kebijakan berarti untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Langkah-langkah penting seharusnya bisa diambil untuk menyetop dan mencegah berbagai penyakit. Mulai dari penyakit menular, penyakit kronis tidak menular, hingga penyakit jiwa.

CNNIndonesia.com menyoroti berbagai masalah kesehatan yang masih terus terjadi selama lima tahun terakhir. Penyakit kronis tidak menular yang mengancam kesehatan dan produktivitas masyarakat seperti jantung, diabetes, gagal ginjal, dan kanker seharusnya mendapat perhatian lebih.


Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi sejumlah kondisi kesehatan meningkat dibandingkan Riskesdas 2013. Tekanan darah tinggi atau hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen.

Prevalensi obesitas juga melonjak dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen. Diabetes melitus berdasarkan pemeriksaan darah naik dari 6,9 menjadi 8,5 persen.

Penyakit-penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik, makanan yang bergizi seimbang, dan tidak merokok.

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, sebenarnya sudah mengampanyekan program pencegahan untuk menghentikan penyakit menular dan tidak menular, seperti Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).


Germas dicanangkan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 pada 12 November 2016. Diprakarsai oleh Presiden Jokowi, Germas mengedepanan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehibilitatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Jika menilik hasil Riskesdas 2018, program Germas nyatanya belum menunjukkan titik terang dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia.

"Tren penyakit tidak menular [diabetes, hipertensi, obesitas] naik dibandingkan Riskesdas 2013. Indikator Germas [aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok] belum menunjukkan perbaikan dibanding Riskesdas 2013." Demikian kesimpulan hasil Riskesdas 2018.

Sekadar kampanye tampaknya tak cukup untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih mendasar dan menyasar kesehatan masyarakat.

(CNN Indonesia/Timothy Loen)

Menyitat situs resmi Departemen Kesehatan RI, kesuksesan Germas tak bisa berpaku dengan mengandalkan peran sektor kesehatan, tapi juga lintas sektoral dengan beragam instansi dan lembaga terkait.

Hingga saat ini belum ada aturan yang spesifik mengenai junk food dan minuman berpemanis, sebagai pencetus obesitas.

"Pengaturan saat ini masih belum spesifik dan belum ada yg khusus mengatur kandungan gula dan kalori maksimal dalam setiap sediaan makanan," kata ahli kesehatan masyarakat Ede Surya Darmawan kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ede, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab terhadap penerapan peraturan mengenai produk-produk makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

"Tak ada pilihan, negara harus hadir dan memberikan makanan terbaik untuk bangsa kita. Harus dibuat peraturan dan penerapan serta pengawasan yg baik karena hal ini berhubungan dengan masa depan dan kualitas bangsa," ucap Ede.

Ede juga menyarankan pemberlakuan cukai untuk gula, junk food, dan minyak goreng karena berhubungan langsung dengan peningkatan risiko obesitas.

Pengaturan kota, lingkungan perumahan, tempat kerja, dan transportasi juga mesti didesain agar masyarakat memiliki aktif bergerak sehingga mengurangi risiko obesitas.

Sebagai perbandingan, untuk mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko dari penyakit jantung, diabetes, dan kanker, Singapura baru saja memberlakukan larangan iklan minuman berpemanis. Studi menunjukkan, asupan gula dari minuman berpemanis merupakan salah satu penyebab orang-orang mengalami obesitas.

Singapura melarang iklan minuman berpemanis di semua media mulai dari cetak, televisi, hingga daring dengan harapan mengurangi konsumsi minuman berpemanis. Setiap minuman berpemanis seperti minuman ringan, jus, yogurt, dan kopi harus mencantumkan nilai gizi dengan label khusus.

Langkah Singapura yang berani ini mendapat banyak tanggapan positif dari dunia internasional.

Ilustrasi. Kehadiran vape atau rokok elektrik menjadi tantangan kesehatan baru bagi pemerintah. (Istockphoto/yehor

Tantangan Baru Vape


Selain obesitas, merokok juga jadi faktor risiko yang mestinya bisa ditangani. Prevalensi merokok pada usia 15 tahun ke atas menunjukkan penurunan dari 36,3 persen pada 2013 menjadi 33,8 persen pada 2018. Penurunan ini masih jauh dari target pemerintah yakni 20 persen.

Belum lagi, perilaku merokok pada remaja justru mengalami kenaikan dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen.

Belum usai masalah pada rokok, kini muncul kasus baru dengan hadirnya rokok elektrik atau vape. Hadir di Indonesia sejak 2013, kini pengguna vape mencapai lebih dari 1,2 juta orang.

Di Indonesia, prevalensi perokok elektrik pada penduduk berusia di atas 15 tahun meningkat dari 2 persen pada Sirkesnas 2016 menjadi 2,7 persen pada Riskesdas 208.


Vape
hadir digadang-gadang sebagai tembakau alternatif yang dapat membantu perokok terlepas dari ketergantungannya. Sejumlah penelitian internasional telah menemukan beragam dampak negatif penggunaan vape.

Sayang, hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai peredaran vape di Indonesia. Hanya ada aturan penerapan bea dan cukai sebesar 57 persen dari Kementerian Keuangan. Sementara aturan mengenai izin likuid vape, alat yang digunakan, produsen, distributor, dan aturan penggunaan masih belum tersedia.

Ikatan Dokter Indonesia merekomendasikan pemerintah untuk melarang sementara peredaran vape karena dicurigai mengandung banyak zat berbahaya.

CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu secara khusus membuat ulasan mengenai vape. Ibarat mobil yang melaju tak tentu arah di tengah persimpangan jalan, rokok elektrik tak tahu mau ke mana.

Alih-alih mencari solusi, aturan peredaran dan penggunaan vape justru terombang-ambing di antara saling lempar tanggung jawab antar-instansi.


Indonesia Belum 'Sehat Jiwa'

Lima tahun lalu, angin segar untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu muncul melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lima tahun berjalan, tak ada perubahan signifikan. Angin segar itu hanya lewat sesaat.

Implementasi UU Kesehatan Jiwa dinilai masih minim, bahkan nyaris nol. Minimnya implementasi itu disebabkan oleh tak adanya peraturan hukum sebagai tindak lanjut dari UU Kesehatan Jiwa.

Ketua Dewan Badan Kesehatan Jiwa, Nova Riyanti Yusuf mengatakan pada CNNIndonesia.com pada Oktober 2018 lalu bahwa UU Kesehatan Jiwa memungkinkan adanya turunan aturan dan petunjuk teknis yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.

Sejauh ini, implementasi UU Kesehatan Jiwa hanya muncul melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan jiwa. SPM memungkinkan pelayanan psikologis juga bisa didapat dari level terbawah seperti Puskesmas.

Belum lagi masalah jumlah dokter jiwa yang masih terbilang sedikit di Indonesia. Data terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) menunjukkan, saat ini tercatat ada 987 dokter jiwa di Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, seorang dokter jiwa menangani lebih dari 250 ribu penduduk. Padahal, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seorang dokter seharusnya melayani 30 ribu penduduk.

Asep Kosasih, seorang warga Parung, Kabupaten Bogor, harus dipasung selama lebih dari 10 tahun akibat skizofrenia yang dideritanya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Belum selesai sampai di situ, akses layanan kesehatan jiwa juga tak bertambah baik. Salah satunya adalah jumlah rumah sakit yang masih terbilang sedikit. Hingga kini, hanya ada 48 rumah sakit jiwa di Indonesia. Delapan provinsi bahkan belum memiliki rumah sakit jiwa. Selain itu, hanya 30 persen dari 9 ribu puskesmas di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.

"Masalah-masalah seperti ini pelan-pelan akan menimbulkan efek domino di dunia kesehatan jiwa di Indonesia," ujar Pendiri Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Bagus Utomo pada CNNIndonesia.com, Oktober 2018 lalu.

Belum lagi urusan pasung yang juga tak kunjung rampung. Pemerintah Indonesia sendiri telah menargetkan untuk mengakhiri praktik pasung dengan Indonesia Bebas Pasung pada 2019.


Riskesdas 2018 mencatat, sebanyak 14 persen rumah tangga di Indonesia memiliki anggotanya yang mengalami pemasungan di tempat tinggal. Angka itu menurun dari 14,3 persen pada Riskesdas 2013. Meski telah berkurang, pemasungan ODGJ masih menjadi 'hantu' yang bergentayangan di Indonesia.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi praktik pasung. Salah satunya adalah program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga milik Kementerian Kesehatan. Hingga 2018, program ini telah menjangkau 16,2 juta atau sekitar 25 persen keluarga di Indonesia.

Dari sederet problem kesehatan yang dihadapi Indonesia, kiranya langkah dan kebijakan pemerintah masih terus diperlukan. Agar tak menjadi beban kesehatan di kemudian hari, langkah dan kebijakan yang tepat sasaran perlu menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.


(ptj)