Saat pandemi, banyak pertimbangan untuk tidak ke faskes sehingga pengguna kontrasepsi terancam 'drop out' atau putus pakai.(iStockphoto)
Jakarta, CNN Indonesia --
Layanan penggunaan maupun pembaharuan kontrasepsi memang harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Namun dalam kondisi pandemi, banyak pertimbangan untuk tidak ke faskes sehingga pengguna kontrasepsi terancam 'drop out' atau putus pakai.
Hasto Wardoyo, kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menuturkan tahun ini angka drop out dinilai belum ada perbaikan dibanding tahun lalu.
Di 2020, peserta KB yang drop out sekitar 10 persen. Sedangkan tahun ini, Hasto belum optimistis angka dropout ini menurun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami merasa terpukul, mereka [peserta KB] enggak datang kefaskes,faskes penuh karenaCovid. Sebagian yang seharusnya disuntik, enggak suntik. Seharusnya ganti susuk, enggak ganti. Di Indonesia, mayoritas [pengguna] suntik, susuk dan pil KB. Pil itu juga bisa drop out karena harus ambil kefaskes sebulan sekali," ujarHasto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/9).
Terkait penggunaan kontrasepsi(semua cara) dilihat mengalami peningkatan. Dari survei lima tahunan BPS bekerjasama dengan BKKBN dan Kemenkes atau Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2017 terlihat sebanyak 64 persen penduduk Indonesia memakai kontrasepsi. Ini lebih tinggi dibanding SDKI 2012 yakni, 62 persen. Meski harus bersabar untuk SDKI 2022, BKKBN sempat melakukan survei internal di 2019 dan hasilnya ada penurunan menjadi 63 persen.
Sementara itu, tujuan penggunaan kontrasepsi memang untuk menunda kehamilan. Namun jika dilihat lebih jauh,kontrasepsi bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi juga stunting.
SDKI 2017 menunjukkan total fertility rate (TFR) atau angka fertilitas total di 2,45. Artinya rata-rata perempuan melahirkan 2,45 kali. Ada provinsi tertentu dengan jumlah anak per keluarga cukup banyak misal, NTT, Sumatera Utara. Kontrasepsi akan bertujuan untuk menurunkan TFR atau mengendalikan jumlah anak.
Untuk daerah dengan TFR rendah misal Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Utara,kontrasepsi bertujuan untuk memberikan jarak kelahiran sebab ini berkaitan dengan kualitas SDM.
"Kalau anak terlalu dekat jarak kelahirannya, angka stunting tinggi, kematian bayi tinggi, kematian ibu tinggi. Saya kira untuk Indonesia sudah waktunya berpikir untuk kualitas SDM," imbuhnya.
Melihat tantangan drop out peserta kontrasepsi selama masa pandemi, Hasto menyebut memang perlu ada sistem layanan baru. Salah satu caranya adalah dengan mendekatkan layanan ke masyarakat agar bisa door-to-door.
Kemudian program KB termasuk pemberian alat kontrasepsi yang tadinya hanya di faskes tingkat 1 (puskesmas, klinik kesehatan, dokter umum) diperluas hingga ke faskes tingkat 2 (layanan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis). Harapannya, peserta kontrasepsi tidak drop out lagi.
"Ketersediaan stok alat kontrasepsi di pos-pos BKKBN kabupaten/kota ini harus cukup. Klaim dengan BPJS masih agak ruwet, sehingga perlu di-back up dengan anggaran khusus. perlu ada program khusus sehingga tidak tergantung dengan BPJS," katanya.
Menurut Hasto, perlu ada perbaikan sistem sebab jasa dokter maupun provider semuanya berbiaya. Dia memberikan contoh persalinan secara caesar maksimal hanya dua kali dilakukan sehingga saat caesar kedua ibu akan disteril (tubektomi). Namun ini tidak bisa diklaim ke BPJS karena sudah jadi satu dengan prosedur caesar. Semua tidak bisa gratis.
Di samping itu, mendekatkan layanan juga memanfaatkan platform digital lewat aplikasi klik KB. Aplikasi yang diluncurkan awal tahun ini dibuat bekerja sama dengan bidan-bidan seluruh Indonesia. Pengguna aplikasi bisa berkonsultasi maupun edukasi KB serta kesehatan reproduksi. Pengguna pun akan dengan mudah menemukan bidan terdekat jika diperlukan layanan klinis tatap muka.
"Memang ini belum seluruh kabupaten/kota. Kalau Jawa [coverage] sudah 80 persen, luar Jawa 60 persen. Di luar Jawa ini 40 persen masih blank area (area tidak terjangkau layanan internet)," katanya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Layanan penggunaan maupun pembaharuan kontrasepsi memang harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Namun dalam kondisi pandemi, banyak pertimbangan untuk tidak ke faskes sehingga pengguna kontrasepsi terancam 'drop out' atau putus pakai.
Hasto Wardoyo, kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menuturkan tahun ini angka drop out dinilai belum ada perbaikan dibanding tahun lalu.
Di 2020, peserta KB yang drop out sekitar 10 persen. Sedangkan tahun ini, Hasto belum optimistis angka dropout ini menurun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami merasa terpukul, mereka [peserta KB] enggak datang kefaskes,faskes penuh karenaCovid. Sebagian yang seharusnya disuntik, enggak suntik. Seharusnya ganti susuk, enggak ganti. Di Indonesia, mayoritas [pengguna] suntik, susuk dan pil KB. Pil itu juga bisa drop out karena harus ambil kefaskes sebulan sekali," ujarHasto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/9).
Terkait penggunaan kontrasepsi(semua cara) dilihat mengalami peningkatan. Dari survei lima tahunan BPS bekerjasama dengan BKKBN dan Kemenkes atau Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2017 terlihat sebanyak 64 persen penduduk Indonesia memakai kontrasepsi. Ini lebih tinggi dibanding SDKI 2012 yakni, 62 persen. Meski harus bersabar untuk SDKI 2022, BKKBN sempat melakukan survei internal di 2019 dan hasilnya ada penurunan menjadi 63 persen.
Sementara itu, tujuan penggunaan kontrasepsi memang untuk menunda kehamilan. Namun jika dilihat lebih jauh,kontrasepsi bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi juga stunting.
SDKI 2017 menunjukkan total fertility rate (TFR) atau angka fertilitas total di 2,45. Artinya rata-rata perempuan melahirkan 2,45 kali. Ada provinsi tertentu dengan jumlah anak per keluarga cukup banyak misal, NTT, Sumatera Utara. Kontrasepsi akan bertujuan untuk menurunkan TFR atau mengendalikan jumlah anak.
Untuk daerah dengan TFR rendah misal Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Utara,kontrasepsi bertujuan untuk memberikan jarak kelahiran sebab ini berkaitan dengan kualitas SDM.
"Kalau anak terlalu dekat jarak kelahirannya, angka stunting tinggi, kematian bayi tinggi, kematian ibu tinggi. Saya kira untuk Indonesia sudah waktunya berpikir untuk kualitas SDM," imbuhnya.
Tantangan Drop Out
Foto: iStockphoto
Melihat tantangan drop out peserta kontrasepsi selama masa pandemi, Hasto menyebut memang perlu ada sistem layanan baru. Salah satu caranya adalah dengan mendekatkan layanan ke masyarakat agar bisa door-to-door.
Kemudian program KB termasuk pemberian alat kontrasepsi yang tadinya hanya di faskes tingkat 1 (puskesmas, klinik kesehatan, dokter umum) diperluas hingga ke faskes tingkat 2 (layanan kesehatan spesialistik oleh dokter spesialis). Harapannya, peserta kontrasepsi tidak drop out lagi.
"Ketersediaan stok alat kontrasepsi di pos-pos BKKBN kabupaten/kota ini harus cukup. Klaim dengan BPJS masih agak ruwet, sehingga perlu di-back up dengan anggaran khusus. perlu ada program khusus sehingga tidak tergantung dengan BPJS," katanya.
Menurut Hasto, perlu ada perbaikan sistem sebab jasa dokter maupun provider semuanya berbiaya. Dia memberikan contoh persalinan secara caesar maksimal hanya dua kali dilakukan sehingga saat caesar kedua ibu akan disteril (tubektomi). Namun ini tidak bisa diklaim ke BPJS karena sudah jadi satu dengan prosedur caesar. Semua tidak bisa gratis.
Di samping itu, mendekatkan layanan juga memanfaatkan platform digital lewat aplikasi klik KB. Aplikasi yang diluncurkan awal tahun ini dibuat bekerja sama dengan bidan-bidan seluruh Indonesia. Pengguna aplikasi bisa berkonsultasi maupun edukasi KB serta kesehatan reproduksi. Pengguna pun akan dengan mudah menemukan bidan terdekat jika diperlukan layanan klinis tatap muka.
"Memang ini belum seluruh kabupaten/kota. Kalau Jawa [coverage] sudah 80 persen, luar Jawa 60 persen. Di luar Jawa ini 40 persen masih blank area (area tidak terjangkau layanan internet)," katanya.
