Kala Hidup Pelan Ibarat Kemewahan, Soft Living Sebenarnya buat Siapa?
Masalah terbesar soft living mungkin bukan pada konsepnya, tapi pada ongkos untuk menjalankannya.
Untuk pekerja muda yang tinggal sendiri di kota besar seperti Jakarta, pengeluaran bulanan tidak berhenti di kos dan makan. Ada transportasi, kuota internet, kebutuhan mandi dan cuci, uang jajan, kopi sesekali, nongkrong ringan, sampai kebutuhan kecil yang kalau dikumpulkan justru terasa besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip data BPS DKI Jakarta, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di DKI Jakarta pada 2025 mencapai Rp2,9 juta. Angka itu terdiri dari Rp1,1 juta untuk makan dan Rp1,8 juta untuk kebutuhan selain makanan.
Sementara itu, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 per bulan. Di Jakarta Selatan, rata-rata pengeluaran per kapita bahkan tercatat lebih tinggi, yakni Rp3,6 juta per bulan.
Angka di atas bukan hitungan khusus untuk pekerja muda yang ngekos. Jika ditambah biaya kosan, ruang gerak akan cepat menyempit. Belum lagi jatah tabungan dan biaya tetek bengek lainnya yang tidak terduga.
Itung-itungan di atas memberi gambaran bahwa biaya hidup di ibu kota memang tidak kecil. Apa lacur, hidup pelan bukannya tidak diinginkan, tapi memang terasa utopis. Karena, bagaimana pun caranya, dapur harus tetap ngebul.
Soft living adalah privilege
Rahman menilai, karena alasan itu soft living pada praktiknya lebih dekat ke privilege dibanding sesuatu yang bisa diakses semua pekerja.
"Saya lebih sepakat soft living itu privilege bagi orang-orang tertentu, terutama kelas menengah ke atas," katanya.
Menurut dia, orang yang pendapatannya lebih aman atau punya fleksibilitas kerja lebih besar tentu lebih mudah menjalani ritme hidup yang tenang. Sementara untuk pekerja dengan jam kerja kaku, penghasilan terbatas, dan tekanan ekonomi yang lebih besar, soft living sulit dijadikan cara hidup penuh waktu.
"Untuk pekerja menengah ke bawah, buruh, atau yang serabutan, konsep ini kurang tepat kalau dipahami sebagai gaya hidup penuh. Karena mereka dituntut harus bekerja keras. Kalau tidak seperti itu, penghasilannya tidak cukup," papar Rahman.
Dalam situasi seperti itu, wajar bila banyak orang akhirnya mengambil strategi bertahan, kerja utama, lembur, lalu cari tambahan lagi. Hidup bukan diatur oleh idealisme soal ritme pelan, tapi oleh kebutuhan yang terus datang tiap bulan.
Bentuk soft living yang paling realistis untuk pekerja Indonesia, menurut Rahman, bukan fokus pada hidup santai sepenuhnya, melainkan cara kerja yang sedikit lebih manusiawi. Misalnya, tekanan yang tidak terus-menerus, waktu istirahat yang dihormati, fleksibilitas kerja, atau ruang untuk refreshing tanpa dianggap kurang serius.
"Refreshing itu juga bagian dari soft living sebenarnya. Tidak harus selalu di kantor penuh. Pengurangan tekanan pekerjaan, lalu reward bagi pekerja, itu juga penting," jelasnya.
Artinya, soft living mungkin tidak selalu harus hadir dalam bentuk hidup yang sangat tenang dan serba estetik seperti di media sosial. Dalam konteks pekerja Indonesia, bentuknya bisa lebih sederhana, pulang tepat waktu, tidak selalu merasa bersalah saat istirahat, punya hari tanpa lembur, atau bisa menolak ritme kerja yang menghabiskan seluruh energi.
Buat Khansa, hidup yang lebih pelan tetap jadi sesuatu yang diinginkan, hanya saja belum terasa realistis sekarang.
"Kalau situasinya lebih aman, siapa sih yang enggak mau? Aku juga mau. Cuma mungkin sekarang belum bisa sepenuhnya," ujarnya.
Di titik ini, soft living terasa seperti lebih dari sekadar tren. Ia menjadi cermin kecil dari kegelisahan pekerja hari ini.
Di satu sisi, banyak orang mulai sadar bahwa hidup yang terlalu penuh tekanan tidak sehat.
Mereka ingin bekerja tanpa habis, ingin punya waktu untuk diri sendiri, ingin bernapas tanpa terus merasa tertinggal. Namun di sisi lain, realitas upah, biaya hidup, dan ketidakpastian kerja membuat keinginan untuk menjalankan soft living tidak selalu mudah diwujudkan.
(asr/asr) Add
as a preferred source on Google