BPOM Minta Masyarakat Aktif Laporkan Produk Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi peredaran obat, makanan, hingga kosmetik ilegal.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan perkembangan teknologi membuat peredaran produk semakin cepat, terutama melalui marketplace dan media sosial. Kondisi ini membuat pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.

"BPOM lebih cerdas lagi. Cara cerdasnya kami, kami melibatkan seluruh masyarakat untuk membantu kami dalam pengawasan," kata Taruna dalam talkshow CNN Indonesia Wellnest Festival Vol. 2 di South Quarter Dome, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Taruna menjelaskan bahwa BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagai dasar hukum pelibatan publik.

Ia mengatakan perkembangan informasi digital dan perdagangan daring membuat masyarakat semakin sulit membedakan produk yang memenuhi aturan dengan yang ilegal.

"Teknologi cepat, informasi digital berkembang luar biasa, marketplace berkembang luar biasa, sehingga kita susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak," ujarnya.

Karena itu, BPOM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut melaporkan dugaan pelanggaran.

"Kalau kita cuma bertumpu pengawasan ini hanya pegawainya, tentu kita tidak mampu mengawasi semuanya. Maka kecerdasannya memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat yang pengguna sosial media, seluruh masyarakat yang punya handphone untuk berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan," jelasnya.

Menurut Taruna, masyarakat dapat melaporkan jika menemukan dugaan produk ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan.

"Kalau ada misalnya produk ilegal, tentu masyarakat bisa melaporkannya. Melaporkan ke kami untuk dilindungi oleh BPOM, karena memang pelaporan dilindungi kami," ujarnya.

Dengan skema tersebut, BPOM berharap jumlah pengawas tidak lagi terbatas pada pegawai maupun kantor yang tersebar di berbagai daerah.

"Pengawasannya BPOM itu jumlahnya sekarang 290 juta penduduk di Indonesia. Itu kecerdasannya BPOM," kata Taruna.

Ia menambahkan BPOM juga berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih terbuka. Salah satunya dengan membuka akses komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat dan pimpinan BPOM.

"Kalau ikut birokrasi mungkin lima sampai enam bulan baru sampai ke sana. Tapi dengan saya buka diri, dengan model partisipasi masyarakat itu, dalam hitungan detik bisa langsung komunikasi dengan Kepala BPOM," ujarnya.

Taruna juga menyebut keterbukaan tersebut membuat proses tindak lanjut terhadap laporan masyarakat bisa berlangsung lebih cepat sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang saling mengawasi.

"Jadi kita saling mengawasi. Kepalanya mengawasi bawahannya, bawahannya diawasi oleh kepalanya, tetapi bukan hanya kepala. Seluruh masyarakat yang ada di sini juga ikut mengawasi," katanya.

Ia mengakui sistem tersebut membuat BPOM menerima banyak laporan dari masyarakat setiap hari. Namun, menurutnya hal itu justru menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan produk yang beredar di Indonesia.