Ariel Heryanto
Profesor di Australian National University

Solidaritas Tersisih untuk Indonesia

Ariel Heryanto, CNN Indonesia | Senin, 05/09/2016 10:55 WIB
Solidaritas Tersisih untuk Indonesia Cuplikan film Indonesia Calling. (Dok. International Documentary Film Festival Amsterdam via YouTube)
Jakarta, CNN Indonesia -- Di sepanjang sejarah bangsa ini, tidak ada film yang memberikan dampak politik sehebat Indonesia Calling (1946, Joris Ivens) dan The Act of Killing (2012, Joshua Oppenheimer).

Keduanya layak dibahas bersamaan. Sayang, hingga kini kalangan pengamat film, sejarah maupun politik Indonesia, membahas film yang satu tanpa menyinggung yang lain. Seakan-akan keduanya berbicara tentang dua negara yang berbeda.

Membandingkan kedua film tersebut terasa lebih layak, karena sejumlah kemiripan proses produksi mereka.


The Act of Killing (versi Indonesianya Jagal) menampilkan beberapa preman yang membunuh banyak sesama orang Indonesia karena diduga Komunis atau keturunan Tionghoa tahun 1965-1966. Juga tampil sejumlah pejabat negara di tingkat lokal maupun nasional mutakhir yang memuji dan menikmati premanisme politik RI.

Indonesia Calling berkisah tentang enam bulan awal dari empat tahun pemogokan (tidak terus-menerus) oleh buruh kapal dan pelabuhan di Australia. Akibatnya, lebih dari 550 kapal terbengkalai. Sebagian kapal itu disiapkan mengangkut pegawai kolonial Hindia Belanda, serdadu dan persenjataan ke Indonesia.

Tujuan mereka: menguasai kembali Indonesia setelah ditinggalkan Jepang yang kalah Perang Dunia II. Film ini dianggap film buruh lintas-bangsa pertama untuk solidaritas dekolonisasi di Dunia Ketiga.

Ada banyak yang tidak biasa dari kedua film dokumenter itu, baik isinya maupun proses pembuatannya.

The Act of Killing menggugat propaganda anti-Komunis yang dibangun rezim Orde Baru sejak 1966 dan dipelihara semua pemerintahan pasca-Orde Baru. Indonesia Calling menggugat nafsu Belanda untuk berkuasa lagi di bekas jajahannya dan mengabaikan Piagam Atlantik (1941) yang menyerukan kemerdekaan universal untuk semua bekas jajahan.

Yang juga mencolok dari The Act of Killing adalah daftar panjang awak produksi film itu yang disamarkan sebagai “Anonim”. Dalam versi aslinya, Indonesia Calling juga punya anonim. Malahan nama sutradaranya tidak disebutkan sama sekali.

Anonim dalam The Act of Killing mengacu pada banyak orang Indonesia di balik produksi film itu. Sutradara Oppenheimer dan sejumlah orang asing lainnya bisa cabut dari Indonesia setelah film mereka beredar dan menerima ancaman akan dibunuh. Rekan mereka yang warga Indonesia sangat rentan terhadap ancaman balas dendam dari penguasa yang mungkin merasa tersinggung atau terancam oleh The Act of Killing.

Sejumlah acara pemutaran film The Act of Killing dibubarkan petugas keamanan, pejabat kampus atau organisasi masyarakat. Bahkan kantor sebuah media cetak pernah diserbu dan pimpinan redaksinya dianiaya, hanya karena media itu memberitakan tentang tanggapan positif internasional ketika film itu baru diedarkan di sejumlah negara.

Walau sama-sama didukung anonim, pembuatan film Indonesia Calling dan The Act of Killing berlangsung dalam dua situasi dan kondisi yang sangat berbeda.

Pengambilan gambar The Act of Killing terlaksana ketika para pembunuh 1965 dan para pengayom politik mereka berkuasa dan menikmati kekebalan hukum (impunitas) atas kejahatan tersebut. Tanpa rasa sesal atau kuatir digugat, malahan dengan tertawa-tawa, mereka membual di depan kamera The Act of Killing tentang cara-cara keji mereka untuk menyiksa dan membunuh lawan-lawan politiknya.

Joshua Oppenheimer, sutradara The Act of Killing (Jagal). (REUTERS/Mario Anzuoni)
Polisi dan militer malah membantu proses produksi The Act of Killing. Para preman yang  jadi pemeran utama menyambut bersemangat pembuatan film itu. Semua ini jauh di luar dugaan Oppenheimer. Sebelumnya ia berencana membuat film tentang buruh dan penyintas 1965 di tempat yang sama, tetapi berkali-kali dipersulit oleh aparat keamanan setempat.

Seperti nasib Oppenheimer, Indonesia Calling juga dibuat di luar rencana awal sutradaranya. Awalnya, Ivens yang warga Belanda diminta oleh pemerintah Belanda membuat beberapa film tentang kebaikan Belanda membebaskan Indonesia dari penjajahan Jepang. Belanda berniat membina Indonesia secara bertahap untuk menjadi negeri mandiri di bawah payung Kerajaan Belanda. Tapi rencana ini gagal. Ivens malahan membuat film yang anti-Belanda!

Pengangkatan Ivens (28/09/1944) sebagai komisioner film Hindia Belanda memang aneh. Waktu itu ia sudah menjadi sineas tenar dan bekerja di Hollywood. Tetapi ia frustrasi karena sejumlah hambatan di tempat kerjanya. Dinas inteligen Amerika (FBI) menuduh Ivens “komunis”, bahkan “mata-mata Soviet”.

Hambatan kerja di AS itu ikut mendorong Ivens menerima undangan dari pemerintah Belanda. Ivens dikirim ke Australia (Maret 1945) sebagai transit menuju Indonesia. Waktu itu Australia menjadi tuan-rumah pemerintahan kolonial Hindia Belanda dalam pengasingan karena Jepang menggeser kekuasaannya (1942-1945).

Celakanya, begitu keluar dari Amerika, Ivens tidak diperkenankan masuk kembali ke Amerika. Setiba di Australia, rencana Ivens berantakan.

Sementara menunggu kesempatan ke Jawa, Jepang tiba-tiba ditaklukkan Sekutu (Agustus 1945). Yang lebih mengejutkan dunia, Sukarno-Hatta mendadak memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian terjadi pembantaian orang-orang Eropa, Tionghoa, dan Ambon dalam jumlah besar-besaran oleh laskar pemuda yang sedang dimabuk semangat revolusi kemerdekaan.

Karena Indonesia bergolak dan berdarah-darah, harapan Ivens untuk membuat film di sana memudar. Di Australia sendiri ia tidak bisa bergerak bebas. Pimpinan Sekutu menerima dan mempercayai laporan FBI tentang Ivens sebagai “komunis” yang “sangat berbahaya”. Mereka mengawasi dan membatasi gerak-gerik Ivens.

Di saat serba sulit itulah Ivens dan teman-temannya tanpa sengaja menyaksikan boikot sejumlah pekerja kapal dan pelabuhan di Sydney terhadap kapal-kapal Belanda. Sebagian dari mereka adalah militan pejuang nasionalis Indonesia. Mereka pernah dibuang Belanda di Digoel, kemudian ikut diboyong Belanda ke Australia karena dikuatirkan akan diperalat Jepang untuk menyerang Belanda.

Sebagai seniman kiri, Ivens langsung ingin berpihak pada aksi kaum buruh Indonesia yang didukung buruh perkapalan dari India, dan serikat buruh pelabuhan Australia dan Cina. Tapi jika berpihak pada mereka, Ivens akan dianggap berkhianat pada Ratu Belanda. Bahkan ia terancam hukum pidana berat. Ia terikat kontrak melakukan pekerjaan yang bertolak-belakang dengan para pejuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Maka dalam pembuatan Indonesia Calling peran Ivens dirahasiakan. Ia tidak berani menggunakan fasilitas pembuatan film yang tersedia di kantornya. Rekan-rekannya yang membantu pengambilan gambar Indonesia Calling juga harus berhati-hati, karena wilayah pelabuhan masih dijaga ketat dalam suasana darurat perang dunia.

Indonesia Calling dibuat dengan kamera tua. Bahan mentah film dikumpulkan dari sumbangan beberapa sahabat. Jumlahnya sangat terbatas. Ditekan pemerintah, Kodak tidak bersedia menjual film pada Ivens.

Pada masa itu Marxisme dan Komunis digandrungi kaum muda dan seniman di berbagai kawasan dunia. Sejumlah mitra kerja Ivens adalah aktivis kiri Australia dan Amerika. Para pemeran pendukung terdiri dari anggota serikat buruh yang tidak dibayar. Sejumlah ongkos produksi lain didapat sebagai sumbangan dari serikat buruh Cina di Australia yang sudah anti-kolonial sejak Tiongkok dijajah Jepang.

Sumbangan terbesar datang dari buruh India yang bekerja untuk kapal-kapal Belanda di Australia. Mereka mengorbankan sumber nafkah dan keluarga di kampung halaman, dengan melakukan pemogokan besar-besaran di pelabuhan Australia. Semua ini demi solidaritas untuk perjuangan kemerdekaan sesama bangsa terjajah.

Setelah hampir semua pengambilan gambar selesai, Ivens mengundurkan diri dari jabatan resmi sebagai komisioner film Belanda (21/11/1945). Secara resmi ia menyatakan dukungan untuk Indonesia, yakni musuh negaranya sendiri.

Seperti pemutaran The Act of Killing di Indonesia, Indonesia Calling dipertunjukkan di beberapa tempat di Belanda tanpa didaftarkan ke Badan Sensor Film.

[Gambas:Youtube]

Dibuat dari bahan dan alat serba terbatas, Indonesia Calling tidak akan pernah dihargai sebagai karya seni setinggi The Act of Killing. Tapi sebagai film politis yang bersejarah, mengapa ia tidak lebih dihargai oleh ahli sejarah dan politik di Australia maupun di Indonesia?

Jawabnya pasti banyak. Salah satunya, saya yakin, karena film itu mempahlawankan solidaritas lintas bangsa di kalangan buruh. Apalagi orang-orang di balik produksinya dianggap terlalu “kiri” dan simpatisan “komunisme” oleh elit politik di kedua negara sejak 1949.

Pandangan ideologi dan kesenian mereka bersaudara dekat dengan LEKRA di Indonesia. Bahkan ada dugaan, tetapi belum terbukti, sebagian dari pejuang kemerdekaan RI yang tampil dalam Indonesia Calling ikut terbunuh dalam kemelut 1965-1966.

Sejak Indonesia Calling diedarkan, Ivens dikucilkan oleh pemerintah Belanda. Paspornya hanya berlaku bulanan. Ketika Indonesia Calling diputar di festival di Jerman, wakil dari Belanda memboikot.

Di Australia sendiri, sejak awal oposisi Partai Liberal mengecam Indonesia Calling sebagai film komunis karena “ada tampilan palu-arit”. Untungnya, Partai Buruh dibawah PM Chifley menang pemilu 1946 dan mendukung Indonesia Calling karena peran buruh Australia di film itu.

Tapi dalam pemilu berikutnya (1949), Australia dipimpin Partai Liberal yang anti-kiri. Mereka yang ikut mendukung pembuatan Indonesia Calling dituduh “komunis” oleh pejabat pemerintah Australia. Karier mereka dihambat bertahun-tahun.

Hanya kurang dari enam bulan sebelum wafatnya (28/06/1989), Ivens yang hidup di Paris mendapat pengakuan bahkan anugerah kehormatan dari pemerintah Belanda.

Minat terhadap Indonesia Calling di Australia mulai bangkit, dan ditularkan ke Indonesia. Tetapi di kedua negara sambutan untuknya tidak meledak, dan terbatas di kalangan kecil perfilman.

Di kedua negara, gerakan kiri megap-megap.
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS