Lebih Dari Satu Juta Orang Tandatangani Petisi Anti-Trump

Rahman Indra, CNN Indonesia | Rabu, 01/02/2017 18:36 WIB
Lebih Dari Satu Juta Orang Tandatangani Petisi Anti-Trump Lily Allen, salah satu musisi yang mendukung petisi menolak kunjungan Donald Trump ke Inggris yang telah ditandatangani hingga satu juta orang, dan turut disebar sejumlah selebriti asal Inggris. (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lebih dari satu juta orang menandatangani petisi yang menolak kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Inggris. Termasuk di antaranya sejumlah selebriti dan musisi ternama, seperti Lily Allen, Ewan McGregor dan Cher. Lewat akun Twitter pribadinya, Allen juga turut menyebarkan petisi tersebut supaya lebih banyak orang lagi yang menandatanganinya.

Selain dia, aktor Ewan McGregor juga melakukan hal serupa, diikuti kemudian Anna Calvi, Charlie Brooker dan Gary Lineker.

Petisi penolakan atau anti-Trump itu, seperti dilansir NME, pada awalnya dibuat seorang pria berusia 42 tahun dari Leeds.


Petisi tersebut berbunyi: "Donald Trump boleh saja masuk ke Inggris dalam kapasitasnya sebagai kepala negara AS, akan tetapi ia tidak semestinya diundang untuk sebuah kunjungan resmi kenegaraan karena itu akan mempermalukan Ratu Inggris."

Pada The Independent, Guest pernah mengatakan bahwa ia memulai petisi itu karena ia menganggap pertemuan Presiden kontroversi itu dengan sang Ratu sebagai 'tak pantas'. Ia mengatakan: "Akan sangat jelas Ratu akan menaruh hormat padanya dan saya hanya tidak ingin Trump menggunakan kesempatan berfoto dengan Ratu sebagai alat kampanye dia."

Hingga Senin (30/1), petisi sudah ditandatangani hingga 1,9 juta orang. Padahal hanya dibutuhkan 100.000 tandatangan agar bisa dipertimbangkan dalam debat parlemen.

Petisi tersebut juga bertepatan dengan kritik terhadap kebijakan Trump atas pelarangan imigran untuk masuk AS dari tujuh negara muslim.

"Ayolah UK, Buat pendirian disini. #nomuslimban," tulis Mc Gregor lewat akunnya, @mcgregor_evan.

Lebih lanjut, petisi tersebut rencananya akan dibahas lebih jauh di parlemen, untuk kemudian mendapat tanggapan pemerintah dalam beberapa hari mendatang.





(Okta/rah)