Sudjiwo Tedjo Anggap Pembatasan Konten Tak Selesaikan Masalah

Jakarta, CNN Indonesia -- Budayawan Sudjiwo Tedjo menilai rencana pengawasan dan pembatasan konten yang tengah ramai dibicarakan tidak menyelesaikan masalah inti dari dampak negatif dari konten dewasa, baik untuk masyarakat umum maupun anak-anak.

Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelumnya berencana untuk mengawasi konten yang beredar di dunia maya, baik internet hingga platform siaran digital seperti Netflix dan YouTube.

Ide pengawasan konten disebut sebagai aksi perlindungan terhadap anak-anak dari konten dewasa, baik berbau pornografi maupun kekerasan.

"Apa pun yang ada itu adalah masalah hilir, seperti enggak boleh ini itu, ada pelarangan ini itu. Ya bagus juga, tapi kalau cara berpikir kita begitu, orang akan tetap mencari," kata Sudjiwo Tedjo dalam acara Sarasehan Nasional 'Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya' di Museum Nasional Jakarta, Senin (12/8).

KPI INGIN AWASI NETFLIX KPI Minta Netflix Buka Kantor di Indonesia Fadli Zon Dukung KPI Awasi Netflix dan YouTube Bukan Cuma KPI, Rudiantara Ingin Netflix Diawasi Banyak Pihak

Ia kemudian memberikan contoh soal seks yang masih disalahartikan, "Padahal yang masih kurang [perlu diperbaiki] itu hulunya, bagaimana mendandani cara kita berpikir terhadap seks. Mestinya itu yang harus diedukasi," katanya.

Sudjiwo juga menilai bahwa segala yang dilarang justru memicu orang untuk semakin penasaran. "Rasa-rasa keinginan untuk mencari karena ditekan terus bisa menjadi liar," katanya.

Padahal, kata Sudjiwo, yang dibutuhkan adalah panduan dan pendidikan yang baik terkait seks kepada anak-anak, seperti hubungan sebab-akibat dalam pergaulan dan hubungan antar manusia.

Di samping itu, Sudjiwo Tedjo juga memberikan kritik atas cara KPI melakukan sensor secara tebang pilih, seperti sensor pada adegan mesra namun meloloskan adegan kekerasan atau yang menghasut kebencian.

"Ciuman pelukan disensor, tapi perang diperbolehkan. TV itu seolah mengajak kita manusia boleh saling membenci tapi tak boleh saling mencinta," kata Sudjiwo.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelumnya berencana untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix dan YouTube.  (CNN Indonesia/Safir Makki)

"Kalau adegan [mesra] itu, disensor di internet dan tv. Tapi demo-demo kemarin itu [mestinya] jangan disiarkan juga dong. [Itu] fair. Ini sudah ciuman enggak boleh, pelukan disensor, tapi lempar-lemparan batu boleh," lanjut Sudjiwo.

"Kalau saya disuruh memilih, lebih baik menyiarkan ciuman agar anak-anak tahu kita bisa saling mencintai, bukan saling membenci," katanya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelumnya berencana untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix dan YouTube.

KPI beralasan untuk mengawasi dua layanan digital itu karena bisa diakses kapan pun, tidak seperti media konvensional yang sudah diatur pembagian waktu tayangnya.

KPI INGIN AWASI NETFLIX KPI Vs Netflix, Bekraf Sebut Peran Orang Tua Lebih Penting KPI Ingin Cegah Kebocoran Konten Dewasa Netflix pada Anak 7 Ribu Orang Teken Petisi Tolak KPI Awasi Netflix

Pengawasan yang dilakukan KPI akan mengatur kembali Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menjadi acuan pengawasan media baru.

"Tentu kami harus (mengatur) gimana konten itu sesuai dengan falsafah atau kepribadian bangsa," kata Ketua KPI Agung Suprio kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (8/8).

Agung menegaskan pengawasan diperlukan sebab konten Netflix dan YouTube bisa diakses kapan saja, oleh siapa saja dan di mana saja. Tak seperti konten media konvensional yang telah diatur pembagian waktunya.

"Jadi umpamanya tayangan kekerasan tak boleh tayang pada jam anak. Jelas kan di media konvensional. Kalau di media baru itu tidak berlaku. Itu (bisa diakses) anytime," kata Agung.

Setelah itu, KPI akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar media baru seperti Netflix, HBO TV, Youtube, Facebook TV membuka kantor di Indonesia demi kemudahan berkoordinasi. (agn/end)