Akses ke Bioskop, Problem Film Indonesia Usai Jegal IndoXXI

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Minggu, 19/01/2020 08:40 WIB
Akses ke Bioskop, Problem Film Indonesia Usai Jegal IndoXXI Ilustrasi. Keputusan Pemerintah Indonesia menutup salah satu situs streaming ilegal, IndoXXI, tidak serta merta membuat dunia perfilman terang-benderang.(CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan salah satu situs streaming ilegal, IndoXXI, menutup situs tidak serta merta membuat dunia perfilman terang-benderang. Ada masalah lain yang masih mengganjal, yaitu keterbatasan sumber daya, termasuk akses masyarakat atas bioskop.

Penutupan situs IndoXXI memang didukung berbagai pihak dengan dalih jadi kesempatan memajukan industri kreatif. Namun pandangan lain menyebut ada banyak daerah belum tersentuh oleh bioskop sehingga keberadaan IndoXXI adalah 'oase' bagi kebutuhan hiburan sinematik.

Pengamat budaya pop dan perfilman Hikmat Darmawan adalah salah seorang yang menilai situs streaming ilegal seperti IndoXXI membantu karya film, buatan siapa pun, bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.


Namun penilaian tersebut bukan berarti membenarkan untuk membiarkan layanan streaming film ilegal berkembang di Indonesia.

"IndoXXI dan semacamnya itu termasuk [alternatif layanan film bagi masyarakat]. Selama ini kita cuma fokus itu kejahatan, tapi tidak pada sebab kenapa kejahatan itu terjadi," kata Hikmat kepada CNNIndonesia.com.

"Ini bukan soal moral doang. Ini masalah kelangkaan sumber daya," lanjutnya.

Tercatat, sekitar 1.130 situs layanan streaming film ilegal telah diblokir pada 2019. Salah satu situs layanan streaming ilegal terbesar di Indonesia, IndoXXI, juga telah tutup pada awal 2020.

Akses ke Bioskop, Problem Film Indonesia Usai Jegal IndoXXIIndoXXI tutup sejak awal 2020. (Screenshot via IndoXXI)

Mati satu tumbuh seribu. Istilah tersebut menggambarkan situasi pasca penutupan IndoXXI. Sejumlah laman alternatif pengganti untuk streaming ilegal muncul ke permukaan.

Hikmat mengatakan fenomena itu menjadi bukti kegigihan masyarakat Indonesia dalam hal mencari film lebih tinggi dari pemerintah. Hal serupa diyakini akan terus terjadi apabila akses masyarakat terhadap film, terutama bioskop, tak diperbesar.

Di sisi lain Hikmat menyadari banyak cara bagi masyarakat untuk mengakses film, mulai dari nonton bersama dengan komunitas, hingga layanan digital berbayar seperti Netflix dan Amazon Prime yang mematok mulai dari Rp49 ribu hingga Rp85 ribu.

Beberapa layanan seperti HOOQ, Viu, serta iflix juga menyediakan beberapa film secara cuma-cuma. Namun, ragam film terbaru hanya bisa diakses dengan berlangganan, mulai dari Rp30-69 ribu per bulan.

Hanya untuk Kalangan Tertentu

Bioskop, menurut Hikmat, juga bukan hiburan yang bisa dinikmati semua orang. Selain memiliki faktor pembatas berupa akses, perlu bujet yang cukup besar bagi sekelompok orang untuk menonton di bioskop.

"Mulai dari tiket, biaya akomodasi seperti bensin, belum kalau ingin pop corn dan minum. Itu bisa memengaruhi keputusan untuk menonton," kata Hikmat.

"Tapi menonton di bioskop lebih total karena pengalaman pancaindra serta sensory experience lebih total [didapat] dibandingkan menonton di layar kaca atau bahkan home theater," tuturnya.

Pengamat budaya pop dan perfilman Hikmat DarmawanPengamat budaya pop dan perfilman Hikmat Darmawan (CNN Indonesia/M. Andika Putra)

Sehingga, bioskop dinilai akan tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Indonesia ketika ingin menonton film.

Permasalahan muncul ketika bioskop di Indonesia sebagian besar tersebar di kota-kota besar seperti Jabodetabek. Padahal, kata Hikmat, Indonesia dahulu pernah memiliki sekitar 6,6 ribu layar hingga ke tingkat kecamatan. Bioskop tersebut pun seperti terbagi beberapa kelas sehingga penyebaran film terasa hingga ke daerah.

"Pada tahun 90-an teman saya nonton di Kupang, kalau tidak salah kursinya rata dari bangku kayu gitu. Jadi kadang pas nonton tiba-tiba ular lewat," cerita Hikmat.

Ragam kelas bioskop juga disebut membuat masa edar film bisa mencapai hingga satu tahun. Hikmat mencontohkan ketika sebuah film telah habis masa tayang di bioskop kelas satu, film tersebut akan ditayangkan di bioskop kelas dua, begitu seterusnya.

Tak hanya itu, beberapa film juga bisa langsung tayang di bioskop kelas dua tanpa harus tayang di kelas pertama.

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, kultur menonton ke bioskop jadi terbangun dalam masyarakat. Hikmat menekankan kultur menonton ke bioskop bisa terbentuk bila infrastruktur menjangkau semua lapisan masyarakat.

Tak semua daerah di Indonesia memiliki bioskop yang terjangkau dengan masyarakat.Tak semua daerah di Indonesia memiliki bioskop yang terjangkau dengan masyarakat. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

"Kalau lihat struktur sekarang, bioskop seperti hanya bisa diakses oleh lapisan masyarakat tertentu. Kultur menonton hanya bertumbuh di kalangan kelas menengah ke atas, kota begitu. Sebenarnya [pemerintah] serius tidak dalam membangun industri film?" kata Hikmat.

Penyebaran hingga tingkat kecamatan dinilai Hikmat menjadi salah satu bentuk ideal bagi bioskop di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik seperti regulasi diperlukan untuk merealisasikan hal tersebut yang seharusnya mencerminkan keberpihakan negara terhadap film.

"Harus ada pemihakan begitu. Tidak bisa jika hanya memihak kepada kelompok masyarakat menengah kota ke atas, pengusaha yang cuma mau main aman di kelas menengah. Kultur menonton dan industri film di Indonesia jadi sangat sulit terbentuk," Hikmat menegaskan.


Tulisan ini merupakan bagian dari FOKUS (serial artikel) CNN Indonesia yang bertajuk Menjeremba Bioskop di Daerah.
(end)