Geliat Bioskop Independen di Antara Jejaring Raksasa
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Minggu, 19 Jan 2020 11:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kondisi sebaran bioskop yang tak merata di berbagai daerah di Indonesia jadi peluang bagi bioskop kecil-menengah atau independen untuk bergerak.
Bioskop sendiri sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun silam. Para pengusaha layar lebar ini mengalami kejayaan seiring dengan kondisi perfilman nasional yang bergelora pada dekade 60-an hingga 80-an, namun kemudian mati suri begitu industri film tertidur pada 90-an.
Ketika memasuki dekade akhir abad 20, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan bioskop individu dan rakyat, lahir jaringan bioskop sinepleks atau bioskop yang memiliki lebih dari satu layar di setiap lokasinya.
Kini, jaringan-jaringan bioskop sinepleks menguasai mayoritas jumlah platform ekshibisi sinema tersebut. Namun, kedigdayaan mereka rupanya masih menyisakan ruang bagi bioskop-bioskop individu, kecil, dan independen untuk tumbuh terutama di daerah-daerah tingkat kecamatan.
"Kami berdiri karena melihat peluang banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau dengan hiburan bioskop. Kami melihat jumlah layar belum merata di Indonesia," kata David Senjaya, juru bicara jaringan cineplex independen New Star Cineplex (NSC) kepada CNNIndonesia.com, Januari 2020.
Berdasarkan data CNNIndonesia.com, Indonesia setidaknya memiliki 385 bioskop per Rabu (15/1). Sekitar 88 persen atau 342 bioskop berasal dari tiga raksasa jaringan bioskop sinepleks, Cinema 21 dari Indonesia, CGV dari Korea, dan Cinepolis dari Meksiko yang dulu dikenal sebagai Cinemaxx.
Ratusan bioskop tiga jaringan raksasa itu pun sebagian besar berada di ibu kota provinsi, kotamadya, hingga ibu kota kabupaten.
Sedangkan NSC merupakan salah satu dari jaringan bioskop sinepleks independen yang tumbuh bergerak di antara tiga raksasa tersebut.
Selain NSC, penelusuran CNNIndonesia.com mencatat ada pula Platinum Cineplex, Rajawali Cinema, Gadjah Mada Cinema, dan Dakota Cinema yang menjangkau masyarakat-masyarakat di daerah yang belum berbioskop, atau mereka yang terlalu jauh menempuh jarak ke ke ibu kota demi mengalami pengalaman sinematik.
Beberapa wilayah yang dijangkau oleh bioskop-bioskop independen ini seperti Rangkasbitung, Genteng, Banjar dan Ciamis.
Namun memiliki ruang untuk hidup dan bergerak nyatanya tak menjadi jaminan bioskop kecil ini mulus untuk tumbuh. Banyak riset, kata David, harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mendirikan bioskop di suatu daerah. Salah satunya adalah populasi kawasan tersebut.
"Kalau pemilihan otomatis lihat daerah itu jumlah populasinya. Itu nomor satu. Terus berikutnya kalau dari sisi bisnis ya masyarakatnya konsumtif atau tidak. Daerahnya berkembang atau tidak," kata David yang menyebut riset setidaknya dilakukan 2-3 bulan sebelum memutuskan lokasi pembangunan.
Setelah itu, banyak hal yang harus dihadapi supaya bioskop tersebut benar-benar bisa berdiri. Mulai dari proses mendapatkan izin, hingga ragam peraturan-peraturan daerah yang menyulitkan perkembangan jaringan bioskop.
David mengakui jaringan bioskop yang ia wakili dan sudah berdiri sejak 2012 itu merasakan berbagai halangan kala berusaha tumbuh di daerah dan menjangkau masyarakat.
"Sempat berhenti [pembangunan] mungkin karena Perda tiap kota beda-beda. Cuma kami mulai kembali sejak 2017 dan ekspansi besar-besaran," ucap David yang tak menyebutkan secara detail peraturan daerah yang dianggap menyulitkan bioskop berkembang.
Selain itu, hal-hal teknis seperti kabel hingga kestabilan pasokan listrik juga menjadi masalah yang paling sering dihadapi. Ia mengatakan belum semua daerah memiliki kabel dan penyambung lampu LED yang biasa dipakai untuk bioskop.
Belum lagi mengenai kontrak sewa dengan mal atau plaza yang menjadi rumah bagi bioskopnya. Salah satu akibatnya, NSC jarang memiliki boks iklan berisi namanya di mal untuk menarik pengunjung.
"Kalau di mall atau di plaza biasanya terkendala dengan sewanya. Tapi di cabang kami yang independen (gedung sendiri) ada (neon box). Ya plus minus lah," tuturnya.
Meski banyak menghadapi kendala yang bersifat teknis kala membangun bioskop di daerah, David mengakui perusahaan yang ia wakili tak terpikir terkait penolakan dari masyarakat.
"Yang penting izin kami lengkap, jelas dan sesuai prosedur," ucap David.
Mengembangkan bioskop di daerah yang masih jadi 'lahan kosong' agaknya akan terus dilakukan oleh para jaringan independen seperti NSC dan lainnya.
Berkat keberadaan jaringan-jaringan independen ini, masyarakat di sejumlah daerah tertentu seperti Rangkasbitung, Kudus, Banjar, Demak, dan Pati akhirnya bisa mengakses bioskop demi mendapatkan hiburan pengalaman sinematik yang tak bisa didapat dari televisi ataupun streaming.
Sehingga, hal itu membuat David tidak memiliki kekhawatiran khusus terkait persaingan pasar.
"Kalau persaingan pasar kalau kami kan di second city jadi memang jarang ada kompetitor. Kami juga punya [saingan jaringan besar] misal di Jember tapi tidak semua [daerah]. Jadi enggak ada sih [kekhawatiran khusus]," katanya.
(end)
Bioskop sendiri sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun silam. Para pengusaha layar lebar ini mengalami kejayaan seiring dengan kondisi perfilman nasional yang bergelora pada dekade 60-an hingga 80-an, namun kemudian mati suri begitu industri film tertidur pada 90-an.
Ketika memasuki dekade akhir abad 20, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan bioskop individu dan rakyat, lahir jaringan bioskop sinepleks atau bioskop yang memiliki lebih dari satu layar di setiap lokasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berdiri karena melihat peluang banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau dengan hiburan bioskop. Kami melihat jumlah layar belum merata di Indonesia," kata David Senjaya, juru bicara jaringan cineplex independen New Star Cineplex (NSC) kepada CNNIndonesia.com, Januari 2020.
 Sekitar 88 persen atau 342 bioskop di Indonesia berasal dari tiga raksasa jaringan bioskop sinepleks, Cinema 21 dari Indonesia, CGV dari Korea, dan Cinepolis dari Meksiko yang dulu dikenal sebagai Cinemaxx. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma) |
Ratusan bioskop tiga jaringan raksasa itu pun sebagian besar berada di ibu kota provinsi, kotamadya, hingga ibu kota kabupaten.
Sedangkan NSC merupakan salah satu dari jaringan bioskop sinepleks independen yang tumbuh bergerak di antara tiga raksasa tersebut.
Selain NSC, penelusuran CNNIndonesia.com mencatat ada pula Platinum Cineplex, Rajawali Cinema, Gadjah Mada Cinema, dan Dakota Cinema yang menjangkau masyarakat-masyarakat di daerah yang belum berbioskop, atau mereka yang terlalu jauh menempuh jarak ke ke ibu kota demi mengalami pengalaman sinematik.
Beberapa wilayah yang dijangkau oleh bioskop-bioskop independen ini seperti Rangkasbitung, Genteng, Banjar dan Ciamis.
Namun memiliki ruang untuk hidup dan bergerak nyatanya tak menjadi jaminan bioskop kecil ini mulus untuk tumbuh. Banyak riset, kata David, harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mendirikan bioskop di suatu daerah. Salah satunya adalah populasi kawasan tersebut.
"Kalau pemilihan otomatis lihat daerah itu jumlah populasinya. Itu nomor satu. Terus berikutnya kalau dari sisi bisnis ya masyarakatnya konsumtif atau tidak. Daerahnya berkembang atau tidak," kata David yang menyebut riset setidaknya dilakukan 2-3 bulan sebelum memutuskan lokasi pembangunan.
Setelah itu, banyak hal yang harus dihadapi supaya bioskop tersebut benar-benar bisa berdiri. Mulai dari proses mendapatkan izin, hingga ragam peraturan-peraturan daerah yang menyulitkan perkembangan jaringan bioskop.
 Suasana bioskop independen NSC di Rangkasbitung, Banten. (CNN Indonesia/Christie Stafanie) |
David mengakui jaringan bioskop yang ia wakili dan sudah berdiri sejak 2012 itu merasakan berbagai halangan kala berusaha tumbuh di daerah dan menjangkau masyarakat.
"Sempat berhenti [pembangunan] mungkin karena Perda tiap kota beda-beda. Cuma kami mulai kembali sejak 2017 dan ekspansi besar-besaran," ucap David yang tak menyebutkan secara detail peraturan daerah yang dianggap menyulitkan bioskop berkembang.
Selain itu, hal-hal teknis seperti kabel hingga kestabilan pasokan listrik juga menjadi masalah yang paling sering dihadapi. Ia mengatakan belum semua daerah memiliki kabel dan penyambung lampu LED yang biasa dipakai untuk bioskop.
Belum lagi mengenai kontrak sewa dengan mal atau plaza yang menjadi rumah bagi bioskopnya. Salah satu akibatnya, NSC jarang memiliki boks iklan berisi namanya di mal untuk menarik pengunjung.
"Kalau di mall atau di plaza biasanya terkendala dengan sewanya. Tapi di cabang kami yang independen (gedung sendiri) ada (neon box). Ya plus minus lah," tuturnya.
Meski banyak menghadapi kendala yang bersifat teknis kala membangun bioskop di daerah, David mengakui perusahaan yang ia wakili tak terpikir terkait penolakan dari masyarakat.
"Yang penting izin kami lengkap, jelas dan sesuai prosedur," ucap David.
Mengembangkan bioskop di daerah yang masih jadi 'lahan kosong' agaknya akan terus dilakukan oleh para jaringan independen seperti NSC dan lainnya.
Berkat keberadaan jaringan-jaringan independen ini, masyarakat di sejumlah daerah tertentu seperti Rangkasbitung, Kudus, Banjar, Demak, dan Pati akhirnya bisa mengakses bioskop demi mendapatkan hiburan pengalaman sinematik yang tak bisa didapat dari televisi ataupun streaming.
Sehingga, hal itu membuat David tidak memiliki kekhawatiran khusus terkait persaingan pasar.
"Kalau persaingan pasar kalau kami kan di second city jadi memang jarang ada kompetitor. Kami juga punya [saingan jaringan besar] misal di Jember tapi tidak semua [daerah]. Jadi enggak ada sih [kekhawatiran khusus]," katanya.
(end)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK