Aturan China Dinilai Tak Seutuhnya Berpengaruh ke K-popers

Sun Meicheng memperkirakan kebijakan baru pemerintah China tidak hanya memengaruhi penjualan album K-pop. Itu disebut nantinya dapat berdampak bagi artis, musisi, serta idol secara langsung.

Ia menyoroti banyak grup K-pop yang memiliki member berkewarganegaraan China, seperti SEVENTEEN, aespa, NCT Dream, Everglow, dan masih banyak lagi.

Kendati demikian, Sun mengaku belum dapat memperkirakan dengan pasti yang akan terjadi pada mereka di tengah peraturan keras pemerintah China saat ini.

Di sisi lain, Sun Meicheng juga meyakini kebijakan baru tersebut tidak mengurangi rasa cinta penggemar kepada idolanya.

Penggemar di China diyakini akan terus mendukung, termasuk mencoba mencari cara baru untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada idola di tengah larangan pemerintah.

"Saya pikir ini juga merupakan kesempatan untuk mengubah budaya penggemar idola, yaitu untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan penggemar yang berlebihan," kata Sun.

"Tapi saya yakin beberapa penggemar mungkin masih mencoba mempertahankan praktik mereka sebelumnya, dan praktik semacam itu mungkin menjadi lebih rahasia dan sulit dideteksi," katanya.

Sebelumnya, Weibo yang menjadi laman internet terbesar di China menangguhkan 21 akun medsos fan K-pop. Salah satunya adalah Jimin Bar karena dinilai melanggar aturan pemerintah saat mengumpulkan dana untuk merayakan ulang tahun ke-26 Juli.

"Akun ini untuk sementara dilarang mengunggah karena melanggar peraturan komunitas Weibo," bunyi label yang diberikan Weibo atas akun Jimin Bar. Sehingga, akun itu ditangguhkan 60 hari.

Akun-akun fan idol lainnya juga dinilai memiliki "perilaku mengejar idola yang tidak rasional". Akun-akun yang ditangguhkan selama 30 hari tersebut merupakan milik penggemar para artis K-Pop terkenal, mulai dari IU, EXO, BLACKPINK, hingga BTS.

Perwakilan pemerintah China membantah pengetatan itu dilakukan untuk menargetkan dunia hiburan Korea Selatan. Mereka menegaskan kebijakan itu dibuat untuk menjaga ketertiban umum.

"(Kampanye) Menargetkan kata-kata dan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, sopan santun, dan melanggar hukum dan aturan," kata perwakilan kedutaan China di Korea Selatan.

"Ini tidak akan menghalangi hubungan pertukaran dengan negara lain," kata mereka seperti dilansir Korea Times pada Kamis (9/9).