Menparekraf Akan Buat Sertifikasi Promotor Imbas Kisruh Coldplay-BMTH

Suara sumbang dari stadion bukan hanya terjadi di konser Coldplay, tetapi juga konser Bring Me The Horizon (BMTH) yang digelar hanya beberapa hari sebelum Chris Martin dan kawan-kawan masuk Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Dalam kasus konser BMTH, Oli Sykes Cs bahkan ogah melanjutkan set dengan alasan keamanan panggung di Beach City International Stadium Ancol. Keputusan itu membuat penonton kecewa yang berbuah aksi vandal, mulai dari naik panggung hingga menjarah sejumlah properti.

Lihat Juga : Netizen Ramai-ramai Spill Kekacauan Konser Coldplay di Jakarta

Konser hari kedua BMTH dibatalkan karena kekacauan tersebut dan promotor mesti mengembalikan seluruh uang penonton yang sudah membeli tiket.

Ketika gagasan soal sertifikasi promotor untuk memastikan adanya kualitas yang sama antar pelaksana konser diutarakan, Revie menilai bahwa ide itu memang sudah mulai bermunculan.

"Ada keresahan yang timbul. Apakah ini perlu dimasukkan ke ranah legal? Nah ini bahkan penelitian terdahulunya juga belum ada," kata Revie.

"Di luar [negeri] itu harusnya ada klasifikasi promotor bergantung skala penonton, kalau tidak sanggup sesuai porsi itu kan fatal. Pun promotor harus bisa membuktikan kemampuan mereka ke pihak regulator [pemerintah]," lanjutnya.

Bukan hanya soal keabsahan identitas promotor, aturan itu juga menyebut hingga ketentuan pengembalian dana ke penonton. Meski begitu, belum ada ketentuan lebih rinci mengenai pembagian promotor berdasarkan kapasitasnya.

"Harusnya standarisasi itu memang diatur, termasuk rancangan keuangan yang dimiliki oleh tiap-tiap promotor. Enggak bisa yang abal-abal istilahnya," kata Revie.

"Namun balik lagi, selalu membutuhkan kerja sama dari setiap elemen yang terlibat. Peran asosiasi juga harusnya bisa membangun dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah," lanjutnya.

Isu komunikasi antarpihak dinilai sebagai masalah lawas. Gagasan merapikan koordinasi sudah pernah disebut Dewi Gontha selaku Ketua Bidang Program dan Investasi Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) pada 2022.

Dewi kala itu menyatakan asosiasi akan menciptakan sebuah standar yang dapat digunakan oleh promotor musik dalam setiap penyelenggaraan.

Mereka akan menyusun tahapan pengurusan perizinan untuk menyelenggarakan pertunjukan musik hingga memantau prosedur operasi standar itu hingga diimplementasikan dengan baik.

Namun hingga kini, belum ada perkembangan berarti terkait rencana itu.

Pada September 2023, APMI mengumumkan perbaikan manajemen konser baru berupa uji coba digitalisasi perizinan event musik dengan tujuan menyederhanakan perizinan penyelenggaraan yang selama ini jadi keluhan promotor.