Karding Ancam Bakal 'Sikat' Oknum yang Kirim PMI Secara Ilegal

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa calon Pekerja Migran Indonesia harus teredukasi dan memahami prosedur bekerja di luar negeri. Kedua hal itu menjadi langkah utama menghentikan pengiriman PMI secara nonprosedural atau ilegal.

Hal tersebut disampaikan Karding saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum bertema "Peran Pemerintah dalam Tantangan dan Peluang Pelindungan Pekerja Migran di Era Globalisasi" di Universitas Lampung (Unila) pada Jumat (16/5).

"Prosedural ini harus kita genjot sosialisasinya. Kita sudah minta kolaborasi dengan Kemendagri dan Kementerian Desa agar di tingkat desa disosialisasikan bahaya berangkat secara ilegal," ujar Karding sebagai respons atas pertanyaan seorang mahasiswa.

Karding menambahkan, pemberantasan calo atau pihak-pihak yang memfasilitasi pengiriman pekerja secara ilegal juga menjadi perhatian serius pemerintah.

"Calo ini harus diberantas. Yang bikin saya pusing, mereka bukan cuma memberangkatkan secara nonprosedural, tapi juga mengambil uang dari para pekerja yang hidupnya sudah susah. Terlalu banyak yang seperti ini," katanya.

Menurut Karding, hingga saat ini pihaknya terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di berbagai daerah untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, termasuk dengan memangkas prosedur yang tidak efektif.

Di kesempatan yang sama, Karding kembali menegaskan komitmen untuk menindak tegas siapapun yang mempermainkan nasib pekerja migran dengan sengaja.

"Tidak ada perusahaan (P3MI) yang nakal. Tidak ada LPK yang nakal. Yang nakal saya sikat semua. Enggak ada urusan. Pokoknya kalau saya temukan dan ada bukti, saya pecat langsung di tempat. Kita sedang mengurus nyawa orang, tidak bisa kalau kita ikut main-main," pungkas Karding.