Pajak dan Pahlawan Zaman Now

Jakarta, CNN Indonesia -- “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” itu adalah pesan dalam pidato presiden pertama RI Ir. Soekarno, yang dilukiskan dalam bentuk mural di jalan kecil tempat tinggal saya yang selalu terbaca setiap saya berangkat kuliah.

Rasanya kenyataan yang ada memang tidak berbeda dari yang beliau pesankan dulu. Di umur yang ke-72 tahun, Indonesia masih berjuang keras mewujudkan salah satu cita-cita bangsa mewujudkan kesejahteraan umum sembari memerangi berbagai pengkhianatan dari dalam.

PDB per kapita Indonesia tahun 2016 mencapai sekitar Rp 4.054.500,00 per bulan. Padahal, Survei Biaya Hidup yang dilakukan BPS pada tahun 2012 melaporkan biaya hidup di 58 kota di Indonesia telah melebihi Rp 4.054.400,00 per bulan dengan rata-rata nasional Rp 5.580.037,00 per bulan. Sementara itu, BPS melansir penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 10,64 persen atau sekitar 27,77 juta orang dengan persebaran penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 7,72 persen dan di pedesaan sebesar 13,93 persen.

Salah satu penyebab utama lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kurangnya infrastruktur yang menjadi salah satu penggerak utama kegiatan perekonomian. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur mengatakan bahwa indeks daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dari sebelumnya peringkat ke-60 menjadi peringkat ke-52. Kenaikan tersebut menjadi salah satu pengungkit peningkatan daya saing global Indonesia dari peringkat ke-41 menjadi peringkat ke-36.

Infrastruktur seperti jalan yang baik, jembatan, dan pelabuhan merupakan roda penggerak kegiatan perekonomian dari kota ke desa dan sebaliknya. Namun, infrastruktur tidak terbatas pada penghubung transportasi saja. Masyarakat di pedesaan yang jauh dari perkotaan membutuhkan infrastruktur yang memberikan akses seperti pada pendidikan dan air bersih sehingga putra-putri terbaik bangsa dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki dengan optimal.

Presiden Joko Widodo menyadari betapa pentingnya infrastruktur dalam mencapai cita-cita bangsa. Pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur pada APBN 2017 sebesar Rp383,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 23,5 persen dari tahun 2016 dan bahkan meningkat 87,46 persen dari tahun 2014.

Anggaran belanja infrastruktur yang meningkat tajam memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Dalam pidato RAPBN 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan di antaranya berupa bandar udara, pasar modern, jalur kereta baru, penyediaan akses air bersih dan hingga 7.000 kilometer peningkatan kapasitas jalan selama periode 2015-2016.

Pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di antaranya dengan mengajukan pinjaman. Namun, pembiayaan dari pinjaman mewajibkan pengelolaan yang sangat hati-hati dan selektif. Kesalahan dalam pengelolaan dapat memberikan dampak ekonomi yang negatif dan mempengaruhi keberlangsungan hidup negara.

Selain pinjaman, sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berasal dari penerimaan perpajakan. Pemerintah menganggarkan penerimaan negara pada APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun dengan komposisi 85,4 persen atau Rp1.618,09 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.

Sayangnya, mengutip pernyataan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio dalam arti sempit) pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 10,9 persen. Target tersebut masih berada jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Padahal, penerimaan perpajakan yang tinggi memberikan ruang lebih bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan prioritas lainnya dan juga mengurangi jumlah pinjaman dengan resiko yang besar.

Kontribusi warga negara dengan membayar pajak untuk pembangunan negara sesuai dengan intisari dari Pancasila yaitu Gotong Royong. Sebagai ilustrasi, dari kontribusi pajak sebesar seratus ribu rupiah, Rp20 ribu dialokasikan untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas demi masa depan negara dengan menyediakan akses pada pendidikan.

Rp27.000 dari Rp100.000 uang pajak digunakan untuk menghadirkan dokter-dokter di desa untuk meningkatkan taraf kesehatan. Dari Rp100.000 kontribusi pajak kepada negara, Rp19.000 digunakan untuk menyambung desa ke desa dan desa ke kota, mendekatkan air bersih pada masyarakat di pedalaman negeri, menyediakan atap agar dapat terus belajar di bawah terik matahari dan derasnya hujan, menyediakan pasar untuk menyediakan bahan pangan yang berkualitas dan berbagai manfaat lainnya.

Rp19.000 memang jumlah yang sangat tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, 40 juta jiwa warga negara kelas menengah di Indonesia dengan gotong royong dapat memberikan kontribusi kepada negara hingga Rp760 miliar untuk pembangunan infrastruktur dengan uang sebesar Rp100.000.

Rp760 miliar tentu dapat membangun ratusan bahkan ribuan sekolah di Sumbawa dan daerah kurang berkembang lainnya. Rp760 miliar tentu dapat digunakan untuk membangun ratusan bahkan ribuan jembatan untuk menyambung desa dengan desa dan juga desa dengan kota.

Rp760 miliar tentu dapat digunakan untuk menyediakan akses air bersih sehingga saudara kita tidak mengalami kekeringan ketika musim kemarau tiba. Rp760 miliar tentu dapat digunakan untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan keuangan untuk berobat. Dan itu hanya segelintir dari banyak sekali manfaat uang sebesar Rp100.000, yang bahkan tidak cukup untuk membeli dua gelas kopi di kafe bermerek di ibukota.

Menjadi pahlawan di zaman modern ini tidak perlu dengan pergi ke medan perang sambil mengangkat bambu runcing atau sibuk mencari kambing hitam atas polemik bangsa. Menjadi pahlawan di zaman modern ini lebih dari sekadar memainkan jari namun juga memberikan kontribusi dan mengawasi penggunaannya. Kalau bukan Kita pemuda-pemudi masa kini yang peduli, lalu siapa lagi?

Luhur Febriansyah
Mahasiswa Program DIV Akuntansi Alih Program PKN STAN (ded/ded)