Janji Referendum David Cameron Kandas

London, CNN Indonesia -- Harapan dan janji Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengusahakan referendum keanggotan Uni Eropa kandas setelah parlemen Inggris menyatakan pada Selasa (28/10), bahawa koalisi pemenang, Liberal Demokrat telah memboikot perundangan tersebut.

Cameron menginginkan menegosiasikan kembali hubungan antara Inggris dan Eropa serta akan mengadakan referendum pada 2017.

Di lain sisi, Liberal Demokrat dan oposisi, Partai Buruh, mengatakan pemungutan suara tersebut akan mengganggu stabilitas Inggris.  Kedua partai tersebut mengatakan mereka hanya akan melakukan referendum apabila keseimbangan kekuasaan antara Eropa dan Inggris berubah secara signifikan.

Kabar kegagalan tersebut rupanya tidak menghentikan upaya Cameron untuk tetap melakukan referendum apabila ia memenangkan pemilu 2015 nanti. Namun peluang tersebut akan memicu pemberontakan dari kaum Eropa-skeptis terhadap partai Konservatif yang dipimpinnya, serta mengancam keutuhan partai tersebut.

Kegagalan Rancangan Undang-undang tersebut juga merusak harapan Cameron untuk membujuk pemilih dan anggota parlemen guna tidak membelok memilih anti-Uni Eropa, Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP).

Cameron berharap melalui undang-undang tersebut, ia dapat memaksa dan memastikan referendum pada 2017 dilaksnakan dengan sokongan dana secara pribadi oleh salah satu anggota parlemen.  Dugaan tersebut adalah cara yang aneh ketika rancangan undang-undang seharusnya didukung oleh kedua pasangan koalisi.

Liberal Demokrat mengatakan mereka siap membiarkan anggota parlemen memberikan suara pada isu permasalahan ini meskipun tidak setuju dengan RUU tersebut. Namun, pendekatan yang dilakukan gagal ketika Liberal Demokrat menolak kesepakatan memberikan lampu hijau atas rancangan referendum di parlemen untuk ditukar dengan sebagian undang-undang yang didukung secara pribadi oleh salah satu anggotanya.

"Liberal Demokrat telah menghilangkan peluang kami menjadikannya undang-undang, ini adalah bagian dari pemilu referendum, masuk-keluar Uni Eropa pada 2017," ujar anggota parlemen dari Konservatif, Bob Neill yang mensponsori rancangan tersebut.

"Mereka telah menggunakan trik Westminster untuk mencoba menolak orang Inggris menyatakan status keanggotaan mereka dari Uni Eropa.”

Peluang lolosnya rancangan tersebut menjadi undang-undang sudah mengecil sejak upaya serupa gagal pada bulan Januari. Saat itu majelis tinggi parlemen menggagalkan penetapan undang-undang pada tahap akhir.

Liberal Demokrat mengtatakan pihak Cameron berusaha menjadikan mereka sebagai kambing hitam atas kegagalan rancangan tersebut. Mereka mengatakan kesepakatan dari pihak Cameron datang dengan kondisi yang tidak dapat diterima karena pembagian alokasi waktu kerja parlemen terhadap rancangan tersebut tidak tepat.

Nilai hukum rancangan tersebut, bahkan jika lolos, hanya menjadi simbol dan dapat dicabut oleh Partai Buruh sebagai oposisi jika telah memenangkan kekuasaan di pemilu tahun depan.

Tapi bagi Cameron, keberhasilannya akan dapat membantu. Ia dan partainya dipandang sebagai cara mengatasi masalah pemilih Eropa-skeptis yang telah beralih kesetiaan kepada UKIP.

UKIP yang memiliki hasrat besar untuk menarik diri dari Uni Eropa, baru-baru ini memenangkan kursi pertama di parlemen setelah seorang anggota parlemen hengkang dari Partai Konservatif.

Sang anggota dewan mengatakan bahwa Cameron tidak serius mereformasi hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Dalam jajak pendapat, UKIP memperoleh porsi dukungan yang tinggi, sebagian besar merupakan sumbangan dari Konservatif, dan mengancam posisi Cameron untuk memenangkan 2015.

Hal tersebut akan diuji pada 20 November ketika anggota dewan UKIP asal Konservatif kedua terpilih kembali ketika melawan partai asalnya tersebut.