MUKTAMAR PPP
Ahmad Yani Yakin Jadi Ketua Partai Kabah
CNN Indonesia
Sabtu, 01 Nov 2014 14:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hari ini diagendakan untuk menentukan ketua umum baru menggantikan Suryadharma Ali. Ahmad Yani, salah satu calonnya, mengaku yakin bisa mengalahkan Dzan Faridz, nama lain yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat.
Ahmad Yani mengaku telah memegang sebagian besar suara dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada di Indonesia. "Dua per tiga itu menginginkan saya. Mereka nama saya gak disebut saja protes," kata Ahmad ketika berbincang dengan wartawan di sela Muktamar, Sabtu (1/11).
Ahmad mengaku sudah memegang suara-suara dari DPC di sebagian besar wilayah Indonesia Timur. "Sulteng, Sultra, Sulsel, Bali, Sumatera, NTT, Papua. Hampir semua merata. Jawa barat jawa timur ada sebagian," ujarnya.
Dia menilai, suara yang dapat dihasilkan dari DPC jauh lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Oleh karena itu, dia mengaku bersiasat untuk mengambil banyak suara dari DPC.
Untuk merebut suara, dia mengaku tidak menjanjikan apa-apa kepada para kader dari DPC. "Saya tidak mengkonsolidasi. Tidak ada yang saya janjikan dan berikan. Saya hanya bisa beri harapan dan kebersamaan. Mari kita bangun partai besar bersama," ujarnya. "Apalagi materi, saya gak punya uang.
Sementara itu, mengenai Suryadharma Ali yang lebih cenderung mendukung Dzan Faridz sebagai ketua umum, dia mengaku tidak ambil pusing. "Itu kan hak beliau. Tidak apa-apa, yang punya suara kan DPW dan DPC," ujarnya.
Memang sebelumnya seluruh anggota Dewan Pengurus Wilayah PPP serempak memberikan dukungannya terhadap pencalonan Djan Faridz sebagai ketua umum pengganti Suryadharma Ali. Sembilan perwakilan dari 34 DPW mengutarakan dukungannya di gelaran Muktamar VIII PPP, Jakarta.
“Saya mendukung Djan Faridz sebagai ketua umum yang baru,” kata Abraham “Lulung” Lunggana saat mewakili pandangan DPW DKI Jakarta di acara Muktamar, Jumat malam. Dukungan DPW terhadap Djan Faridz bahkan sempat dianggap sebagai bentuk aklamasi oleh pimpinan sidang muktamar. Namun keputusan itu ditarik kembali setelah menuai protes sejumlah peserta sidang.
Muktamar VIII PPP yang digelar di Jakarta kian mempertegas dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang kabah. Meski kubu Romahurmuziy mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, kubu Suryadharma berkukuh Muktamar Surabaya ilegal.
Ahmad Yani mengaku telah memegang sebagian besar suara dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ada di Indonesia. "Dua per tiga itu menginginkan saya. Mereka nama saya gak disebut saja protes," kata Ahmad ketika berbincang dengan wartawan di sela Muktamar, Sabtu (1/11).
Ahmad mengaku sudah memegang suara-suara dari DPC di sebagian besar wilayah Indonesia Timur. "Sulteng, Sultra, Sulsel, Bali, Sumatera, NTT, Papua. Hampir semua merata. Jawa barat jawa timur ada sebagian," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk merebut suara, dia mengaku tidak menjanjikan apa-apa kepada para kader dari DPC. "Saya tidak mengkonsolidasi. Tidak ada yang saya janjikan dan berikan. Saya hanya bisa beri harapan dan kebersamaan. Mari kita bangun partai besar bersama," ujarnya. "Apalagi materi, saya gak punya uang.
Sementara itu, mengenai Suryadharma Ali yang lebih cenderung mendukung Dzan Faridz sebagai ketua umum, dia mengaku tidak ambil pusing. "Itu kan hak beliau. Tidak apa-apa, yang punya suara kan DPW dan DPC," ujarnya.
Memang sebelumnya seluruh anggota Dewan Pengurus Wilayah PPP serempak memberikan dukungannya terhadap pencalonan Djan Faridz sebagai ketua umum pengganti Suryadharma Ali. Sembilan perwakilan dari 34 DPW mengutarakan dukungannya di gelaran Muktamar VIII PPP, Jakarta.
“Saya mendukung Djan Faridz sebagai ketua umum yang baru,” kata Abraham “Lulung” Lunggana saat mewakili pandangan DPW DKI Jakarta di acara Muktamar, Jumat malam. Dukungan DPW terhadap Djan Faridz bahkan sempat dianggap sebagai bentuk aklamasi oleh pimpinan sidang muktamar. Namun keputusan itu ditarik kembali setelah menuai protes sejumlah peserta sidang.
Muktamar VIII PPP yang digelar di Jakarta kian mempertegas dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang kabah. Meski kubu Romahurmuziy mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, kubu Suryadharma berkukuh Muktamar Surabaya ilegal.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK