Berkas Perkara Zhou Yongkang Belum Selesai

Beijing, CNN Indonesia -- Tiongkok belum memulai proses hukum terhadap mantan kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang yang merupakan pejabat tertinggi yang ditangkap dalam program pengentasan tindak korupsi pemerintah.

Jiang Bixin, wakil ketua Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, mengatakan berkas kasus Zhou akan disidangkan sesuai dengan hukum begitu diserahkan ke pihaknya.

"Jika jajaran penuntut umum memasukkan berkas kasus ini, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok akan menyidangkannya sejalan dengan proses hukum yang berlaku,"kata Jiang.

"Hal itu tidak perlu diragukan."

Pernyataan Bixin ini dikemukakan dalam tanya jawab dengan wartawan mengenai nasib Zhou yang disiarkan secara langsung di situs kantor berita China News.

Pilihan Redaksi Keluarga pegawai Guangdong Tak boleh di LN Tiongkok Akan Percepat RUU Anti-Korupsi Kepala Militer Tiongkok Akui Terima Suap Sejumlah Pejabat Tiongkok Masuk Bui

Zhou yang merupakan salah satu politisi paling berpengaruh dalam satu dekade belakangan ini diselidiki dalam kasus skandal korupsi terbesar sejak Partai Komunis berkuasa pada 1949.

Dia terakhir kali terlihat di depan umum lebih dari setahun lalu.

Sebelumnya muncul spekulasi aparat berwenang akan memberi penjelasan terbuka mengenai kasus ini dalam pertemuan elit Partai Komunis tentang reformasi hukum di perekonomian kedua terbesar kedua ini.

Tetapi para pejabat itu tidak membicarakan kasus Zhou sama sekali.

Kasus Zhou merupakan tonggak penting dalam upaya Tiongkok memerangi Korupsi karena memerperlihatkan bahwa Presiden Xi Jinping sangat serius dengan program pengentasan korupsi dan bersedia menangkap elit politik seperti Zhou yang pernah berkarir di badan tertinggi Partai Komunis.

Penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan pemimpin Tiongkok seringkali dilakukan terlebih dahulu oleh badan anti-korupsi Partai Komunis sebelum direkomendasikan ke aparat hukum.

Sejak berkuasas pada 2012 Presiden Xi Jinping berkomitmen untuk memberantas korupsi dari jajaran terendah hingga tertinggi, satu langkah yang dilatari kekhawatiran akan kerusuhan sosial akibat tindak korupsi pejabat dan juga perlambatan ekonomi.