Pemimpin Militer Burkina Faso Dikecam

Ouagadougou, CNN Indonesia -- Partai oposisi Burkina Faso, Amerika Serikat dan Uni Afrika menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer setelah Presiden Blaise Compaore mengundurkan diri.

Langkah militer ini juga memicu aksi protes ribuan warga Burkina Faso di ibukota Ougadougou.

Jajaran petinggi militer menunjuk Letnan Kolonel Isaac Zida, wakil komandan pasukan pengamanan presiden sebagai kepala negara pada Sabtu (1/11).

Keputusan itu menunjukkan perebutan kekuasaan dalam tubuh angkatan bersenjata yang diselesaikan dengan menyingkirkan Panglima militer negara itu.

Zida, yang memiliki kendali operasi unit militer terbaik negara itu, menyatakan diri sebagai presiden transisi dalam pidato pagi lewat radio yang sekaligus mengubah pernyataan panglima angkatan bersenjata Jenderal Honore Traore bahwa dirinya memimpin pemerintah setelah Compaore mundur.

Setelah pengumuman Zida ini para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan dengan penuh kemarahan karena setelah berhasil menyingkirkan Compaore, yang berkuasa melalui kudeta militer pada 1987, negara itu kembali diambil alih oleh seorang tentara.

Letnan Kolonel Yocouba Isaac Zida berhasil mendapat dukungan militer Burkina Faso. (Reuters/Joe Penney)

"Transisi ini harus sejalan dengan karakter demokrasi dan sipil," bunyi pernyataan tertulis dari koalisi partai-partai oposisi dan kelompok madani yang mendorong masyarakat turun ke jalan di Place de la Nation Minggu pagi.

"Kesuksesan perlawanan - dan juga kepemipinan transisi - adalah milik rakyat dan tidak boleh diambil alih oleh militer," demikian isi pernyataan tertulis itu.

Compaore yang merupakan salah satu pemimpin terlama di Afrika mengundurkan diri pada Jumat (31/10) setelah aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari yang menentang upayanya mengubah UUD agar bisa memperpanjang kekuasaannya yang telah berjalan selama 27 tahun.

Setidaknya tiga orang tewas ketika para pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen dan membakarnya.

Di Place de la Nation, pusat aksi unjuk rasa massal minggu ini, banyak warga yang menyuarakan kemarahan atas tindakan yang dipandang sebagai upaya militer untuk menghentikan perlawanan rakyat.

"Ini keterlaluan. Yang terjadi adalah mengganti Blaise dengan Blaise kecil," ujar Frederic Ouedraogo. "Pengawal presiden menembaki massa. Jika kami bisa menyingkirkan Blause, dia (Zida) tidak akan bisa menghentikan kami. Dia harus disingkirkan juga!'

"Bukan Kudeta"

Krisis yang terjadi di negara yang miskin ini diperhatikan dengan seksama oleh Amerika Serikat dan Prancis yang merupakan bekas penjajahnya yang memiliki ikatan militer dengan Compaore.

Lihat juga:Presiden Burkina Faso Enggan 'Lengser'

Burkina Faso menjadi sekutu penting bagi kedua negara dalam memerangi kelompok-kelompok yang terkait dengan al Qaidah di Afrika Barat.

Departemen Luar Negeri AS mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan mendesaknya untuk mengembalikan kekuasaan kepada pihak berwenang sipil.

Washington bisa membekukan kerjasama militer jika memandang telah terjadi kudeta di negara itu.

berdasarkan UUD 1991, ketua parlemen seharusnya mengambil alih kepemimpinan negara jika presiden mengundurkan diri, dengan mandat mengatur penyelenggaraan pemilu dalam 90 hari.

Akan tetapi militer telah membubarkan parlemen dan membekukan UUD.

Dalam pernyataan tertulis yang dikelurkan oleh pimpinan militer setelah pertemuan untuk menunjuk Zida sebagai penguasa, disebutkan bahwa bentuk dan durasi transisi ini akan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan.

Tentara yang setia pada Zida melakukan patroli di jalan-jalan Ouagadougou setelah pengumuman pengambilalihan kekuasaan ketika dia menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari tindakan anarkis dan memastikan satu transisi yang demokratis.

"Ini bukan kudeta tetapi perlawanan rakyat," ujar Zida, yang mengenakan seragam tempur militer di stasiun televisi BF1. "Saya menghormati korban-korban yang tewas dalam perlawanan rakyat ini dan tunduk pada pengorbanan rakyat kami."

Dia meminta Uni Afrika dan blok Afrika Barat, ECOWAS, untuk memberi dukungan pada keputusan ini.

Tetapi dalam pernyataan kerasnya, Uni Afrika juga meminta militer Burkina Faso mengembalikan kekuasaan kepada badan-badan sipil yang berwenang.

Pernyataan itu monegasken bahwa Dewan Perdamaian dan Keamanan, bagian dari organisasi blok beranggotakan 54 negara yang berwenang memberi sanksi jika terjadi pelanggaran dalam proses demokrasi, akan membicarakan situasi di Burkina Faso pada Senin (3/11).

"Ketua Komisi (Uni Afrika)… menegaskan tugas dan kewajiban pasukan pertahanan dan keamanan untuk menempatkan diri sebagai bawahan badan-badan sipil yang seharusnya memimpin transisi itu," bunyi pernyataan tersebut.

Compaore di Pantai Gading

Perkembangan di Burkina Faso akan diamati oleh pemerintah negara-negara lain di Afrika Barat dan Tengah.

Sejumlah pemimpin yang sudah lama berkuasa sudah mencapai batas waktu memimpin negara mereka seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar masing-masing, seperti Benin, Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo.

Si Tampan Blaise, julukan Compaore, tersingkir setelah 27 tahun berkuasa lewat kudeta militer. (Reuters/Thomas Mukoya)

Pemerintah Pantai Gading mengatakan bahwa Compaore dan keluarganya telah tiba di negara it Sabtu (1/11), namun tidak merinci lokasi tempat dia tinggal.

Sumber militer di negara itu menyebut bahwa dia tinggal di tempat peristirahatan presiden di Assinie.

Sudah tujuh kali militer mengambil alih kekuasaan di Burkina Faso sejak mendapatkan kemerdekaan dari Perancis pada 1960 dan negara ini sebelumnya dikenal sebagai Upper Volta.

Meski merupakan salah satu negara termiskin di dunia dibawah kepemimpinan Compaore yang dikenal dengan julukan "si tampan Blaise", Burkina Faso menempatkan diri sebagai juru penengah dalam krisis regional.

Compaore dikenal sebagai juru runding yang handal dan cerdik tetapi seorang politisi yang kejam.

Dia adalah mantan tentara yang pendiam dan beberapa kali menghadapi upaya kudeta sejak merebut kekuasaan lewat kudeta militer pada 1987.

Compaore berupaya menunda pengunduran dirinya ketika aksi protes berubah menjadi aksi kekerasan pada Kamis (30/10).

Para diplomat mengatakan Compaore - yang dituduh bertanggungjawab atas kematian temannya yang juga seorang penganut revolusi sayap kiri, Thomas Sankara, pada kudeta 1987 - sadar dengan kemungkinan dia diadili dalam tuduhan pelanggaran hak asasi manusia setelah tidak lagi menjadi presiden.

Namun upayanya mempertahankan jabatan presiden membuat marah generasi muda di negara yang berada di posisi 183 dari 186 negra yang masuk dalam indekk pembangunan sumber daya manusia PBB.