"Karena status kewarganegaraan sangat menentukan hak seseorang dan ini tidak mudah. Malah Malaysia lebih rumit," kata Soleh kepada CNN Indonesia (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga di desa sekitar yang akan ke Malaysia, lanjut Perwakilan RI, juga tetap harus mempunyai ijin PLB ( Pas Lintas Batas) dari Pos Imigrasi yang ada di Desa Bantul, Lumbis Ogong.
ADVERTISEMENT
Menurut Soleh perjalanan warga Nunukan ke Malaysia adalah hal yang biasa, bukan eksodus, karena kekerabatan kedua warga yang sangat kental.
"Sudah alamiah sepertinya karena ada pertalian emosional dan darah. Lalu kemudian mereka disalahkan, dibilang eksodus. Tentunya WNI bebas beranjangsana. Juga Malaysia tidak bisa langsung beri kewarganegaraan," tegas Soleh.
Berkunjung ke Malaysia untuk silaturahmi atau bekerja di wilayah itu, kata Soleh, sudah dilakukan sejak tahun 1812.
"Jika ditilik sejarahnya yang serumpun, sejak tahun 1812 sudah ada orang Bugis di Sabah. Mereka berpetualang dan mengarungi lautan sampai Sabah. Apakah ini eksodus? Sampai hari ini TKI juga bekerja dimana-mana, termasuk Malaysia. Apa ini eksodus?" ujar Soleh.
"Ingat orang bergerak bukan berarti otomatis jadi warga di mana dia tinggal. Ada proses dan aturan hukum yg berlaku, ada elemen perlindungan, elemen education or knowledge being as a citizenship. Ini penting," tegas Soleh lagi.
Sejak tahun 1985
Sebelumnya muncul isu soal eksodus ratusan warga dari tiga desa di Nunukan menuju Malaysia. Menurut Anggota DPRD Nunukan, Karel Sompotan, sekitar 620 orang dari tiga desa itu eksodus bukan belakangan ini saja, melainkan sejak tahun 1985.
"Jumlah orang kita di sebelah itu 620 orang, terdiri dari 20 desa sejak tahun 1985. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kesejahteraan, infrastruktur, ekonomi dan pekerjaan yang mudah," kata Karel.
Karel mengatakan, masalah eksodus ini diangkatnya kembali karena semakin mengancam keberlangsungan wilayah Indonesia di daerah-daerah yang masih belum kelar sengketanya dengan Malaysia.
"Muncul kekhawatiran jumlah warga semakin berkurang. Contohnya pada pemilu tahun 2004, jumlah hak suara masih signifikan, namun berkurang pada 2009. Tahun 2014, sudah tidak ada lagi hak suara, makanya kami angkat lagi," ujar Karel.
Soleh berharap isu ini segera selesai dan tidak dibesarkan yang akhirnya akan mengganggu hubungan kedua negara.
"Mari kita galang energi positif untuk membawa kedua bangsa ini menuju kejayaan bersama yang sejahtera," tutur Soleh.