POPULASI TIONGKOK
Warga Tiongkok Harus Kembalikan Bonus Jika Ingin Anak Kedua
CNN Indonesia
Selasa, 25 Nov 2014 10:04 WIB
Beijing, CNN Indonesia -- Seorang ibu di provinsi Henan, Tiongkok, mengajukan izin untuk memiliki anak kedua. Menanggapi itu, pihak berwenang di Henan meminta ibu tersebut untuk mengembalikan bonus yang dibagikan pemerintah ketika ia menyanggupi program satu anak.
The People’s Daily, surat kabar resmi Partai Komunis Tiongkok, pada Selasa (25/11) menyebut seorang ibu bermarga Chen diberitahu oleh otoritas lokal di kota Zhengzhou bahwa "jika (dia) ingin memiliki dua anak, (dia) harus mengembalikan uang untuk kebijakan satu anak yang ia sebelumnya telah ia nikmati".
Untuk mengontrol populasi, pemerintah Tiongkok memberikan uang kepada keluarga yang memutuskan untuk ikut serta dalam program ‘satu anak’. Pemerintah juga akan memberikan sertifikat kehormatan kepada keluarga tersebut.
Namun tahun lalu, pemerintah memberikan kelonggaran dengan mengatakan bahwa ada memungkinkan pasangan untuk memiliki anak kedua jika salah satu orang tua adalah anak tunggal.
Langkah pemerintah Henan telah "membuat banyak orang sangat bingung", kata The People’s Daily.
Para pejabat di Henan tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.
Beijing memberikan pemerintah daerah mandat yang luas untuk menegakkan kebijakan satu anak. Namun meski pemerintah Tiongkok tampaknya memberikan kelonggaran, campur tangan pemerintah terhadap keluarga tetap besar.
Kewajiban untuk melapor terlebih dahulu jika ingin memiliki anak membuat adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pemerintah.
The People’s Daily, surat kabar resmi Partai Komunis Tiongkok, pada Selasa (25/11) menyebut seorang ibu bermarga Chen diberitahu oleh otoritas lokal di kota Zhengzhou bahwa "jika (dia) ingin memiliki dua anak, (dia) harus mengembalikan uang untuk kebijakan satu anak yang ia sebelumnya telah ia nikmati".
Untuk mengontrol populasi, pemerintah Tiongkok memberikan uang kepada keluarga yang memutuskan untuk ikut serta dalam program ‘satu anak’. Pemerintah juga akan memberikan sertifikat kehormatan kepada keluarga tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah pemerintah Henan telah "membuat banyak orang sangat bingung", kata The People’s Daily.
Para pejabat di Henan tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.
Beijing memberikan pemerintah daerah mandat yang luas untuk menegakkan kebijakan satu anak. Namun meski pemerintah Tiongkok tampaknya memberikan kelonggaran, campur tangan pemerintah terhadap keluarga tetap besar.
Kewajiban untuk melapor terlebih dahulu jika ingin memiliki anak membuat adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pemerintah.