Netanyahu Pecat Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman

Yerusalem, CNN Indonesia -- Di tengah berita soal pengakuan Perancis terhadap negara Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat menteri keuangan dan menteri kehakiman pada Selasa (2/12), yang menjadi sinyal pecahnya koalisi pemerintahan Netanyahu.

Namun ini juga membuka jalan bagi Netanyahu untuk mempercepat pemilihan parlemen di Israel.

Pemerintah Netanyahu yang terbentuk tahun lalu mencatat banyak perbedaan dalam berbagai isu, termasuk soal anggaran tahun 2015 dan rencana untuk menjadikan Israel negara Yahudi.

Dua jajak pendapat televisi pada Selasa mengatakan partai sayap kanan Netanyahu, Likud, akan menjadi mayoritas di parlemen jika pemilu diadakan hari itu, berarti hampir bisa memastikan Netanyahu akan menjabat sebagai perdana menteri untuk keempat kalinya.

Pemilihan umum berikutnya tidak dijadwalkan sampai 2017, namun Netanyahu mengumumkan bahwa ia ingin membubarkan parlemen "sesegera mungkin" dan menyelenggarakan pemilihan umum dini.

Dia juga memerintahkan pemecatan Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni, pemimpin dua partai moderat yang bertentangan dengan kelompok sayap kanan yang mendominasi kabinet.

Netanyahu mengatakan Lapid dan Livni diam-diam mencoba untuk membentuk koalisi alternatif.

"Dalam satu kata, itu disebut kudeta. Dan itu tidak memungkinkan pemerintahan berjalan," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Livni membantah tuduhan itu dan mengatakan Netanyahu telah bekerja di belakang layar untuk menggantikan mereka.

Dengan anggaran tahun depan tidak setuju dan perlambatan pertumbuhan di tengah perang Gaza pada Juli-Agustus lalu, Lapid menuduh Netanyahu menempatkan kepentingan politiknya di atas kepentingan rakyat Israel.

"Pemecatan menteri adalah tindakan pengecut dan hilangnya kontrol. Kami sedih melihat bahwa perdana menteri telah memilih untuk bertindak tanpa pertimbangan untuk kepentingan nasional dan menyeret Israel ke pemilu yang tidak perlu," kata Partai Yesh Atid.

Jika pemilihan umum jadi dipercepat, maka Netanyahu akan mendapat mandat baru yang memungkinkan dirinya melanjutkan kebijakan untuk terus mengekspansi tanah Palestina dan mendirikan permukiman.

Netanyahu juga kemungkinan akan bisa meloloskan rencana pembentukan Israel sebagai negara Yahudi yang menurutnya penting untuk melindungi identitas warga Yahudi di Israel.

Baca juga: Parlemen Perancis Akui Negara Palestina