Diduga Korupsi, Tiongkok Ancam Tutup Media Lokal

Beijing, CNN Indonesia -- Pemerintah Tiongkok memperketat pengawasan terhadap media lokal, dengan mengintruksikan seluruh pemilik berita memecat jurnalis yang direkrut secara ilegal, maupun memangkas kantor perwakilan di sejumlah daerah.

Pengawasan ini dilakukan sehubungan dengan kabar korupsi di sejumlah organisasi media lokal mulai merebak.

"Seluruh organisasi berita di Tiongkok kini telah didesak untuk menutup kantor lokal yang tidak memenuhi standar dan memberhentikan jurnalis ilegal," tulis kantor berita Xinhua, dilansir dari Reuters, Rabu (3/12).

Media lokal Tiongkok merupakan kunci penting bagi propaganda partai di negeri tirai bambu tersebut. Namun, reformasi media selama dekade terakhir telah membuka celah komersialisasi media yang lebih besar, yang mempengaruhi kemandirian redaksi dari sejumlah media lokal.

Pengamat media di Tiongkok menyatakan praktek korupsi yang menjalar di sejumlah media lokal menjadi alasan utama komersiliasi media.

Wartawan di Tiongkok juga dinilai rentan terhadap suap.

"Sejumlah organisasi media memperkerjakan jurnalis melalui jalur yang tak resmi, yang berakibat kepada melemahnya semangat jurnalisme media lokal," seperti ditulis pernyataan resmi dari kantor pemerintah Tiongkok.

Saat ini, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, juga tengah memperketat kendalinya atas media lokal, dengan menentukan isi berita sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi partainya, Partai Komunis yang tengah berkuasa.

Situs berita utama di Tiongkok kini mendapatkan pengawasan ketat oleh pemerintah pusat dan harus mendapatkan persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di daerah.

"Situs berita ilegal akan ditutup pada akhir Maret," tulis pernyataan tersebut.

Kasus korupsi di tubuh media lokal Tiongkok mengemuka saat September lalu, sejumlah pemilik media besar di negara tersebut mengakui mereka menerima sejumlah uang dari berbagai perusahaan agar tidak mempublikasikan beberapa berita penting.

Kasus korupsi ini semakin melebar ketika polisi menahan seorang pembaca berita dan pemilik media CCTV atas tuduhan penyuapan.