KEBEBASAN BERAGAMA
Pindah Agama Massal Picu Kecaman di India
CNN Indonesia
Senin, 22 Des 2014 12:38 WIB
Gujarat, CNN Indonesia -- Aksi pindah agama massal kembali memicu polemik di India saat ratusan pemeluk Kristen di Gujarat dan Kerala masuk Hindu. Oposisi dan organisasi Kristen mengecam organisasi Hindu yang disokong partai pemerintah karena diduga telah memaksa warga untuk pindah agama.
Ritual pindah agama dari Kristen ke Hindu di distrik Alappuzha, Kerala, dilakukan pada Minggu (21/12) yang diikuti 30 orang dan sehari sebelumnya di Gujarat yang diikuti oleh 225 orang. Organisasi Vishva Hindu Parishad, VHP, mengatakan bahwa ada 150 keluarga Kristen lagi yang akan masuk Hindu menjelang Natal nanti.
Upacara pindah agama atau yang dikenal dengan nama ghar wapsi dilakukan dengan melemparkan medali keagamaan ke api suci untuk diganti dengan medali baru bergambarkan Dewa Rama.
"Tiga puluh orang ingin kembali ke akar mereka. Tidak ada uang atau imbalan apapun untuk tindakan mereka," kata presiden distrik VHP G Prathap, dikutip dari Hindustan Times.
Sebelumnya awal bulan ini, sekitar 250 umat Muslim di kota Agra pindah ke Hindu, juga memicu kecaman dari organisasi Islam India.
Kubu oposisi di pemerintahan dan kelompok keagamaan Islam dan Kristen menuduh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partai Hindu yang dipimpinnya Bharatiya Janata Party telah menyokong kegiatan organisasi sayap kanan Hindu seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, untuk memaksa warga minoritas pindah agama.
"Sayap kanan ekstrem menunjukkan taring mereka. VHP dan RSS melalui Hindutva (Kehinduan) menulis ulang sejarah dan kebijakan ekonomi," kata Digvijay Singh, pemimpin oposisi Partai Kongres dalam akun Twitternya, Minggu.
Menurut pendeta Dominic di Gujarat, tidak ada umat Kristen di wilayah itu yang pindah agama atas keinginan pribadi.
"VHP memaksa warga dan mengiming-imingi mereka untuk pindah agama," kata Dominic, dikutip dari situs stasiun berita Zee News.
Sebelumnya keluarga Muslim di kota Agra mengaku dibohongi untuk pindah agama namun enggan melaporkannya karena takut setelah mendapatkan ancaman kekerasan.
Mereka mengatakan, ratusan umat Muslim di kota tempat Taj Mahal berdiri itu diimingi akan mendapatkan kartu miskin dari pemerintah jika datang ke upacara tersebut. Dengan kartu miskin ini, mereka bisa membeli bahan pokok seperti gandum dan beras dengan harga murah.
"Kami diimingi akan mendapatkan kartu miskin, kartu Aadhar dan polisi tidak akan mengganggu kami. Kami sangat miskin, apa yang harus kami lakukan," ujar seorang warga kepada NDTV.
Modi Marah
Modi yang merupakan mantan anggota RSS belum berkomentar soal isu-isu keagamaan sejak terpilih perdana menteri Mei lalu. Namun para aktivis VHP di India mengaku telah diperintahkan oleh senior mereka untuk menghentikan sementara ghar wapsi setelah Modi marah karena aktivitas itu memicu kontroversi.
"Dikatakan bahwa PM Narendra Modi menyampaikan ketidaksenangannya terhadap pemimpin VHP atas acara Sabtu lalu," kata seorang petinggi VHP yang tidak disebut namanya, dikutip Times of India.
Namun presiden VHP internasional Pravin Togadia mengatakan bahwa mereka tidak menerima instruksi apapun terkait penghentian aktivitas itu.
Saat menjabat kepala menteri di Gujarat, Modi dianggap gagal mencegah kerusuhan anti-Muslim yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang.
Dia membantah tuduhan tersebut dan Mahkamah Agung India tidak memiliki bukti apapun untuk menggugatnya.
Sebanyak 80 persen dari total 1,21 miliar warga India memeluk agama Hindu, sementara Islam 13,4 persen dan sisanya adalah pemeluk Kristen, Buddha, Sikh dan agama lainnya.
Ritual pindah agama dari Kristen ke Hindu di distrik Alappuzha, Kerala, dilakukan pada Minggu (21/12) yang diikuti 30 orang dan sehari sebelumnya di Gujarat yang diikuti oleh 225 orang. Organisasi Vishva Hindu Parishad, VHP, mengatakan bahwa ada 150 keluarga Kristen lagi yang akan masuk Hindu menjelang Natal nanti.
Upacara pindah agama atau yang dikenal dengan nama ghar wapsi dilakukan dengan melemparkan medali keagamaan ke api suci untuk diganti dengan medali baru bergambarkan Dewa Rama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya awal bulan ini, sekitar 250 umat Muslim di kota Agra pindah ke Hindu, juga memicu kecaman dari organisasi Islam India.
Kubu oposisi di pemerintahan dan kelompok keagamaan Islam dan Kristen menuduh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partai Hindu yang dipimpinnya Bharatiya Janata Party telah menyokong kegiatan organisasi sayap kanan Hindu seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, untuk memaksa warga minoritas pindah agama.
"Sayap kanan ekstrem menunjukkan taring mereka. VHP dan RSS melalui Hindutva (Kehinduan) menulis ulang sejarah dan kebijakan ekonomi," kata Digvijay Singh, pemimpin oposisi Partai Kongres dalam akun Twitternya, Minggu.
Menurut pendeta Dominic di Gujarat, tidak ada umat Kristen di wilayah itu yang pindah agama atas keinginan pribadi.
"VHP memaksa warga dan mengiming-imingi mereka untuk pindah agama," kata Dominic, dikutip dari situs stasiun berita Zee News.
Mereka mengatakan, ratusan umat Muslim di kota tempat Taj Mahal berdiri itu diimingi akan mendapatkan kartu miskin dari pemerintah jika datang ke upacara tersebut. Dengan kartu miskin ini, mereka bisa membeli bahan pokok seperti gandum dan beras dengan harga murah.
"Kami diimingi akan mendapatkan kartu miskin, kartu Aadhar dan polisi tidak akan mengganggu kami. Kami sangat miskin, apa yang harus kami lakukan," ujar seorang warga kepada NDTV.
Modi Marah
Modi yang merupakan mantan anggota RSS belum berkomentar soal isu-isu keagamaan sejak terpilih perdana menteri Mei lalu. Namun para aktivis VHP di India mengaku telah diperintahkan oleh senior mereka untuk menghentikan sementara ghar wapsi setelah Modi marah karena aktivitas itu memicu kontroversi.
"Dikatakan bahwa PM Narendra Modi menyampaikan ketidaksenangannya terhadap pemimpin VHP atas acara Sabtu lalu," kata seorang petinggi VHP yang tidak disebut namanya, dikutip Times of India.
Namun presiden VHP internasional Pravin Togadia mengatakan bahwa mereka tidak menerima instruksi apapun terkait penghentian aktivitas itu.
Saat menjabat kepala menteri di Gujarat, Modi dianggap gagal mencegah kerusuhan anti-Muslim yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang.
Dia membantah tuduhan tersebut dan Mahkamah Agung India tidak memiliki bukti apapun untuk menggugatnya.
Sebanyak 80 persen dari total 1,21 miliar warga India memeluk agama Hindu, sementara Islam 13,4 persen dan sisanya adalah pemeluk Kristen, Buddha, Sikh dan agama lainnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK