KONFLIK LIBYA
PBB: Faksi Libya Sepakat Berunding Lagi
CNN Indonesia
Rabu, 24 Des 2014 05:31 WIB
New York, CNN Indonesia -- PBB memberitahu Dewan Keamanan bahwa faksi-faksi yang bertikai di Libya sepakat "secara prinsip" untuk melaksanakan satu putaran pembicaraan baru yang bertujuan mengakhiri krisis politik yang memuncak.
Sebelumnya, badan dunia ini berencana melaksanakan putaran kedua pembicaraan minggu lalu untuk mengakhiri konfrontasi antara dua pemerintah dan parlemen yang masing-masing mengaku berkuasa, tetapi peningkatan pertikaian militer menghalangi upaya tersebut.
Perundingan faksi-faksi Libya ini berulang kali ditunda karena mereka sulit untuk menyepakatinya.
Utusan Khusus PBB Bernadino Leon mengutarakan kemajuan terbaru ini kepada 15 anggota Dewan Keamanan melalui sambungan video.
"Dia (Leon) mengatakan telah mengantungi kesepakatan "secara prinsip" bahwa perundingan akan dimulai pada 5 Januari," ujar seorang diplomat yang mengikuti pertemuan tertutup ini yang tidak mau disebutkan namanya.
"Dia juga memaparkan tiga isu utama dalam menyusun satu peta jalan: pemerintah nasional bersatu, menstabilkan negara ini melalui gencatan senjata antar milisi dan UUD baru."
Dutabesar Chad untuk PBB Mahamat Zene Charif, presiden DK bulan ini, membenarkan bahwa pertemuan akan dilaksanakan pada 5 Januari dan menambahkan bahwa anggota Dewan Keamanan mengemukakan kekhawatiran atas pertempuran yang terus berlangsung dan aliran senjata ke Libya.
Charif mencatat bahwa Leon mengatakan seluruh pihak yang bertikai telah menyepakati pembuatan peta jalan.
Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa upaya membawa seluruh faksi yang bertikai di Libya ibarat "menggembala kucing bersenjata."
Libya memiliki dua pemerintah dan parlemen yang masing-masing berjuang untuk mendapatkan legitimasi, sejak kelompok bernama Libya Dawn merebut ibukota Tripoli pada Agustus dan membentuk kabinet.
Situasi ini membuat pemerintah Perdana Menteri Abdullah al-Thinni yang diakui internasional menyingkir ke wilayah timur.
Negara-negara adidaya khawatir konflik di Libya akan berakhir dengan perang saudara karena kelompok-kelompok pemberontak yang membantu menyingkirkan mantan pemimpin negara itu Muammar Gaddafi pada 2011, berperang untuk mendapatkan kekuasaan dan juga cadangan minyak yang besar.
Leon mengatakan dialog Libya akan diikuti oleh Kongres Nasional Umum, parlemen negara itu yang dibentuk kembali oleh pemerintah baru di ibukota Tripoli.
PBB sebelumnya mengatakan ratusan warga sipil Libya tewas akibat perang yang terjadi akhir Agustus dan memperingatkan bahwa komanda faksi-faksi yang bertikai itu bisa dibawa ke pengadilan kejahatan internasional karena tuduhan kejahatan perang seperti eksekusi dan penyiksaan.
Konflik ini membuat setidaknya 120 ribu warga meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan satu krisis kemanusiaan.
Sebelumnya, badan dunia ini berencana melaksanakan putaran kedua pembicaraan minggu lalu untuk mengakhiri konfrontasi antara dua pemerintah dan parlemen yang masing-masing mengaku berkuasa, tetapi peningkatan pertikaian militer menghalangi upaya tersebut.
Perundingan faksi-faksi Libya ini berulang kali ditunda karena mereka sulit untuk menyepakatinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia (Leon) mengatakan telah mengantungi kesepakatan "secara prinsip" bahwa perundingan akan dimulai pada 5 Januari," ujar seorang diplomat yang mengikuti pertemuan tertutup ini yang tidak mau disebutkan namanya.
"Dia juga memaparkan tiga isu utama dalam menyusun satu peta jalan: pemerintah nasional bersatu, menstabilkan negara ini melalui gencatan senjata antar milisi dan UUD baru."
Dutabesar Chad untuk PBB Mahamat Zene Charif, presiden DK bulan ini, membenarkan bahwa pertemuan akan dilaksanakan pada 5 Januari dan menambahkan bahwa anggota Dewan Keamanan mengemukakan kekhawatiran atas pertempuran yang terus berlangsung dan aliran senjata ke Libya.
Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa upaya membawa seluruh faksi yang bertikai di Libya ibarat "menggembala kucing bersenjata."
Libya memiliki dua pemerintah dan parlemen yang masing-masing berjuang untuk mendapatkan legitimasi, sejak kelompok bernama Libya Dawn merebut ibukota Tripoli pada Agustus dan membentuk kabinet.
Situasi ini membuat pemerintah Perdana Menteri Abdullah al-Thinni yang diakui internasional menyingkir ke wilayah timur.
Negara-negara adidaya khawatir konflik di Libya akan berakhir dengan perang saudara karena kelompok-kelompok pemberontak yang membantu menyingkirkan mantan pemimpin negara itu Muammar Gaddafi pada 2011, berperang untuk mendapatkan kekuasaan dan juga cadangan minyak yang besar.
Leon mengatakan dialog Libya akan diikuti oleh Kongres Nasional Umum, parlemen negara itu yang dibentuk kembali oleh pemerintah baru di ibukota Tripoli.
PBB sebelumnya mengatakan ratusan warga sipil Libya tewas akibat perang yang terjadi akhir Agustus dan memperingatkan bahwa komanda faksi-faksi yang bertikai itu bisa dibawa ke pengadilan kejahatan internasional karena tuduhan kejahatan perang seperti eksekusi dan penyiksaan.
Konflik ini membuat setidaknya 120 ribu warga meninggalkan rumah mereka dan menyebabkan satu krisis kemanusiaan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK