PM Jepang Siapkan Menhan yang Bisa Gusarkan Tiongkok

Tokyo, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kembali terpilih oleh parlemen pada Rabu (24/12) dan bersiap untuk meluncurkan kabinet barunya, termasuk menteri pertahanan yang mendukung Jepang memiliki kemampuan pencegah tangkalan (pre-emptive) yang lebih kuat yang bisa menggusarkan Tiongkok.

Abe menepis anggapan bahwa hasil pemilihan 10 hari lalu telah mendevaluasi kemenangannya. Ia bersumpah untuk terus maju dengan kebijakan ekonomi 'Abenomics'-nya dan mengejar cita-cita untuk mewujudkan keamanan yang lebih tegas.

Salah satu langkah konkritnya adalah dengan mengganti Menteri Pertahanan Akinori Eto, yang saat ini sedang dipertanyakan atas penggunaan dana politiknya.

Kepala sekretaris kabinet, Yoshihide Suga, mengatakan pada Rabu (23/12) bahwa Eto digantikan dengan anggota parlemen, Gen Nakatani, sementara menteri lainnya diperkirakan tidak akan berubah.

Abe membungkuk dalam-dalam ketika para anggota parlemen di Majelis Rendah memberi tepuk tangan setelah hasil pemilihan dibacakan.

Ini merupakan ketiga kalinya Shinzo Abe menjabat sebagai perdana menteri Jepang. Sebelumnya, Abe pertama kali terpilih pada 2006 dan terpilih kembali pada 2012.

Abe rencananya akan melantik kabinet baru pada Rabu (24/12) malam.

Pilihan Abe terhadap Nakatani untuk menjadi menteri pertahanan menimbulkan kekhawatiran terkait meningkatnya ancaman dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dan Tiongkok.

Nakatani merupakan mantan menteri pertahanan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang mendukung Jepang untuk memiliki kemampuan memukul mundur basis musuh dengan cara menangkalnya terlebih dulu untuk menghadapi serangan yang akan terjadi.

"Jika Anda berpikir apa yang akan terjadi jika AS menarik diri, kami harus mempertimbangkan (dengan memperoleh) kemampuan untuk merespon. Karena kamu tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian," ujar Nakatani kepada Reuters pada awal tahun ini.

Pengangkatan Nakatani oleh Abe dapat menyulut api dari Tiongkok, terutama mengingat tujuan Abe sendiri adalah untuk menciptakan keamanan yang lebih kuat di Jepang, termasuk dengan menyetujui hukum 2015 terkait penafsiran konstitusi Jepang soal pasifik.

Hal ini akan memungkinkan Jepang untuk pergi ke negara sekutu dan membuka jalan bagi pasukannya untuk berperang di wilayah luar untuk pertama kali sejak Perang Dunia II.

Pemilihan pada 14 Desember lalu mengembalikan koalisinya menjadi mayoritas besar di parlemen dan telah menjadikan Abe sebagai pemegang mandat dalam reflasi kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter, pengeluaran pemerintah dan janji-janji deregulasi.

Lihat juga: Abe Tetap Dongkrak Perekonomian Setelah Menang

Partai Demokratik Liberal milik Abe beserta mitra koalisi Partai Komeito telah mempertahankan mayoritas dua pertiga parlemen.

Dukungan terhadap Abe mencapai 53,3 persen dengan banyak pemilik suara terbelah antara keraguan mereka tentang apa kebijakan Abe dapat benar-benar membantu atau apa oposisi yang lemah justru bisa melakukan yang lebih baik.

Harapan untuk Abenomics telah berkurang setelah data yang menunjukkan pemulihan ternyata rapuh. Jepang tergelincir kembali ke dalam resesi pada kuartal ketiga setelah kenaikan pajak pada April lalu.