Mogok Makan 14 Tahun, Aktivis India Dibebaskan

Manipur, CNN Indonesia -- Pengadilan India membebaskan aktivis perempuan yang telah mogok makan selama 14 tahun, Irom Sharmila, 42, pada Kamis (22/1). Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pengacara Sharmila pada Jumat (23/1).

Sharmila memulai aksi mogok makan sejak tahun 2000 sebagai tanda protes atas kematian 10 warga sipil akibat penembakan oleh tentara di Manipur, India.

Melalui aksi tersebut, Sharmila juga menuntut penghapusan Undang-Undang darurat militer, AFSPA, yang memberikan wewenang kepada tentara untuk melakukan penyisiran properti. Menurut regulasi tersebut, tentara juga berwenang untuk menahan tersangka dan tembak di tempat tanpa surat perintah.

Sejak 2000, Sharmila telah ditahan sebanyak 14 kali dengan alasan percobaan bunuh diri. Menurut Sharmila seperti dituturkan oleh penasihatnya, Khaidem Mani, bunuh diri menjadi legal dilakukan karena polisi memaksanya makan atas nama hukum.

Lebih jauh, Mani menarik mundur sejarah India. Menurutnya, Mahatma Gandhi juga melakukan metode yang sama untuk mengutarakan protes pada masa perjuangan kemerdekaan India.

"Saya juga menganggap mogok makan bukan suatu kejahatan," ujar Mani.

Dalam proses persidangan, hakim tidak memiliki cukup bukti yang menunjukkan Sharmila melakukan percobaan bunuh diri. Hakim akhirnya melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan yang lebih rendah untuk mencari bukti lain.

Setelah pengadilan mengumumkan pembebasannya, Sharmila kembali mogok makan.

Penyalahgunaan Kuasa

Penyalahgunaan wewenang AFSPA ini memang telah menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Hal tersebut diakui oleh Wakil Presiden India, Hamid Ansari, yang berkata, "Ini sangat terlihat dalam negara dan agen-agennya."

Sementara itu, penahanan Sharmila juga dikecam oleh organisasi hak asasi manusia, Amnesty International.

"Peradilan harus dihentikan begitu pula dengan rentetan penahanan dan pembebasan aneh yang dihadapi oleh aktivis pemberani ini sejak lama. Pihak berwenang seharusnya tidak menahan Sharmila lagi, justru seharusnya melihat isu yang ia angkat," ungkap Direktur Program India Amnesty International seperti dikutip CNN.

Aktivis dari berbagai organisasi sudah sering menyerukan protes terhadap regulasi AFSPA ini. Pada 2005, pemerintah akhirnya membendung protes dengan memberikan pernyataan bahwa mereka akan merekomendasikan penghapusan kewenangan tersebut. Namun, hingga bulan lalu, Deputi Menteri Dalam Negeri India, Kiren Rijiju, rekomendasi tersebut masih dalam proses pertimbangan. (den)