Menlu RI Janji Urus Pendidikan Anak TKI di Malaysia
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Kamis, 05 Feb 2015 18:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Siapa sangka perkataan seorang bocah berusia 12 tahun dapat membuat Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, terenyuh dan tak dapat berkata-kata.
"Terima kasih atas kunjungannya, Bu. Kapan aku bisa sekolah? Sudah lima bulan tidak sekolah. Saya juga ingin pintar, pakai seragam seperti teman-teman di Jakarta," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Kamis (5/2), menirukan perkataan anak buruh migran di Malaysia.
Saat itu, kata Iqbal, dia tengah mendampingi Retno dalam kunjungan kerja ke Malaysia pada 25-28 Januari lalu. Pada hari kedua lawatannya, Retno mengunjungi Community Learning Center (CLC) bagi anak tenaga kerja Indonesia, TKI, di Kota Kimanis, sekitar satu jam dari pusat Kota Kinabalu.
CLC yang disambangi oleh Retno sudah lima bulan tidak beroperasi lantaran kekurangan biaya. Nasib yang menimpa anak ini merupakan gambaran besar buruknya pelayanan pendidikan bagi anak dari Buruh Migran Indonesia (BMI).
Menurut Iqbal, CLC ini biasanya dibangun di tengah perkebunan tempat BMI bekerja. Di Sabah sendiri ada sekitar 207 CLC. Beberapa CLC sekarang sedang menghadapi krisis. Iqbal menuturkan, hal ini terjadi karena paradigma yang ada di Malaysia.
"Di sana itu, yang dianggap perkebunan hanya perkebunan kelapa sawit. Sementara perkebunan sayur dan yang lain tidak ter-cover. Maka, CLC lain di luar perkebunan itu dianggap tidak resmi," ungkap Iqbal.
Banyak CLC yang akhirnya berjalan hanya dengan sokongan dana dari program perusahaan swasta. "Otoritas setempat tutup mata," tutur Iqbal.
Keadaan ini, menurut Iqbal, cukup menyita perhatian Retno. Pasalnya, jumlah CLC yang ada sekarang saja dirasa masih kurang.
"Bayangkan saja, perkebunan kelapa sawit itu ribuan hektar. Anak yang tinggal di pinggir perkebunan tidak punya akses. Untuk ke satu CLC saja jika ditempuh dengan motor bisa sampai dua jam," paparnya.
Untuk itu, Retno melakukan dialog dengan politisi di Sabah untuk menginisiasi CLC. "Ibu (Retno) minta ini diberikan perhatian serius. Anak-anak berhak dapat pendidikan. Ini demi masa depan Indonesia dan Malaysia," ucap Iqbal.
Sepulangnya ke Tanah Air, Retno juga langsung menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, untuk membahas masalah ini. Iqbal mengatakan, Retno akan melakukan pembahasan mengenai opsi jalan keluar.
Menjabarkan beberapa opsi yang akan dilontarkan, Iqbal berkata, "Ada opsi buka boarding school di perbatasan Sebatik, Nunukan, jadi anak-anak itu tidak perlu ke CLC di ladang. Sebulan sekali mungkin orang tua bisa jenguk. Ini juga bisa mencegah child labour, kan?"
Selain itu, Iqbal mengaku telah diperintahkan untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kemdikbud dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Sebagai ibu dan Menlu, beliau (Retno) akan memperjuangkan anak-anak agar bisa sekolah," ucap Iqbal menutup pembicaraan. (den)
"Terima kasih atas kunjungannya, Bu. Kapan aku bisa sekolah? Sudah lima bulan tidak sekolah. Saya juga ingin pintar, pakai seragam seperti teman-teman di Jakarta," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Kamis (5/2), menirukan perkataan anak buruh migran di Malaysia.
Saat itu, kata Iqbal, dia tengah mendampingi Retno dalam kunjungan kerja ke Malaysia pada 25-28 Januari lalu. Pada hari kedua lawatannya, Retno mengunjungi Community Learning Center (CLC) bagi anak tenaga kerja Indonesia, TKI, di Kota Kimanis, sekitar satu jam dari pusat Kota Kinabalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Iqbal, CLC ini biasanya dibangun di tengah perkebunan tempat BMI bekerja. Di Sabah sendiri ada sekitar 207 CLC. Beberapa CLC sekarang sedang menghadapi krisis. Iqbal menuturkan, hal ini terjadi karena paradigma yang ada di Malaysia.
"Di sana itu, yang dianggap perkebunan hanya perkebunan kelapa sawit. Sementara perkebunan sayur dan yang lain tidak ter-cover. Maka, CLC lain di luar perkebunan itu dianggap tidak resmi," ungkap Iqbal.
Banyak CLC yang akhirnya berjalan hanya dengan sokongan dana dari program perusahaan swasta. "Otoritas setempat tutup mata," tutur Iqbal.
Keadaan ini, menurut Iqbal, cukup menyita perhatian Retno. Pasalnya, jumlah CLC yang ada sekarang saja dirasa masih kurang.
"Bayangkan saja, perkebunan kelapa sawit itu ribuan hektar. Anak yang tinggal di pinggir perkebunan tidak punya akses. Untuk ke satu CLC saja jika ditempuh dengan motor bisa sampai dua jam," paparnya.
Untuk itu, Retno melakukan dialog dengan politisi di Sabah untuk menginisiasi CLC. "Ibu (Retno) minta ini diberikan perhatian serius. Anak-anak berhak dapat pendidikan. Ini demi masa depan Indonesia dan Malaysia," ucap Iqbal.
Sepulangnya ke Tanah Air, Retno juga langsung menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, untuk membahas masalah ini. Iqbal mengatakan, Retno akan melakukan pembahasan mengenai opsi jalan keluar.
Menjabarkan beberapa opsi yang akan dilontarkan, Iqbal berkata, "Ada opsi buka boarding school di perbatasan Sebatik, Nunukan, jadi anak-anak itu tidak perlu ke CLC di ladang. Sebulan sekali mungkin orang tua bisa jenguk. Ini juga bisa mencegah child labour, kan?"
Selain itu, Iqbal mengaku telah diperintahkan untuk menjalin komunikasi intensif dengan Kemdikbud dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Sebagai ibu dan Menlu, beliau (Retno) akan memperjuangkan anak-anak agar bisa sekolah," ucap Iqbal menutup pembicaraan. (den)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK