Namun menurut peraih Nobel Perdamaian, Mohamed ElBaradei, pembebasan ini justru akan membahayakan dua tawanan lainnya.
Seperti dilansir Channel NewsAsia pada Kamis (12/2), ElBaradei khawatir akan keadaan dua jurnalis Al Jazeera tersebut dan terlebih lagi ratusan, bahkan ribuan orang lain yang kini mendekam di penjara Mesir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka bebaskan satu, tapi itu membuat semuanya semakin buruk. Jika Anda adalah warga negara luar negeri, Anda bisa bebas, tapi itu membuat keadaan jauh lebih buruk," ujar ElBaradei seperti dikutip Channel NewsAsia.
Mereka dijatuhi hukuman tujuh hingga sepuluh tahun penjara atas tuduhan penyebaran kebohongan untuk membantu organisasi teroris. Dalam bantahannya, mereka mengaku hanya menjalankan tugas pemberitaan mengenai pemerintahan Mohamed Morsi pada akhir 2013.
Fahmy sudah melakukan segala upaya agar cepat bebas. Salah satunya adalah menanggalkan status kewarganegaraan Mesir karena pemerintah mengatakan jika Fahmy melakukannya, ia akan dibebaskan. Namun, pemerintah Kanada dan beberapa kelompok pegiat hak asasi manusia tidak melihat titik terang.
Kepala penghimpun berita Al Jazeera, Heather Allan, bahkan mengaku tidak optimis Fahmy akan dibebaskan.
"Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya diri, tidak. Saya tidak tahu, sejujurnya. Apakah kami akan terus berjuang? Tentu saja. Kami tidak akan meninggalkannya di sana," katanya.
Nasib Fahmy kini terkatung-katung. Terlebih lagi Mohamed yang hanya memiliki satu kewarganegaraan, yaitu Mesir.
Berkomentar mengenai pemerintah Mesir dalam kasus ini, ElBaradei berkata, "Siapa yang membuat keputusan? Siapa yang mengerti implikasinya? Ini adalah mentalitas keamanan. Mereka terus menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri."
Mohamed ElBaradei mengemban tugas sebagai wakil presiden pada Juli-Agustus 2013. Ia akhirnya mundur dari jabatannya setelah pecahnya protes terhadap Presiden Morsi. ElBaradei juga dikenal sebagai tokoh pemimpin dalam revolusi Mesir pada 2011 dan tadinya dijagokan sebagai pengganti Presiden Hosni Mubarak. (stu)