New York, CNN Indonesia -- Korea Utara tidak mengkhawatirkan ancaman yang akan mengadukan negara itu ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korea Utara mengatakan pada Senin (16/2) bahwa negaranya tak bersalah dan akan menghadiri pertemuan di Amerika Serikat untuk membela diri.
Majelis Umum PBB mendesak Dewan Keamanan PBB pada Desember lalu agar mempertimbangkan merujuk Korea Utara ke ICC setelah penyelidikan PBB yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia di negara itu yang sebanding dengan Nazi di Perang Dunia II.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak khawatir sama sekali karena kami bisa meresponn setiap langkah dan kami tidak bersalah atas kejahatan apapun," kata Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Jang Il Hun, dalam konferensi pers di misi negara itu untuk PBB.
"Kami benar-benar menolak dan tegas membantah semua klaim tersebut," katanya.
Para diplomat mengatakan Tiongkok, sekutu kuat Pyongyang, kemungkinan akan memveto setiap upaya Dewan Keamanan untuk merujuk Korea Utara ke ICC.
Jang mengatakan ia meminta Amerika Serikat untuk membatalkan sebuah konferensi tentang hak asasi manusia di Korea Utara yang akan diselenggarakan Pusat Studi Internasional Strategis (CSIS) di Washington hari ini, Selasa (17/2).
"Kami juga menuntut jika konferensi tetap dilanjutkan sesuai jadwal maka kami harus berpartisipasi sebagai pihak yang secara langsung berkaitan," katanya.
"Saya mengirim permintaan resmi kepada kontak saya di Departemen Luar Negeri dan ia menjawab bahwa itu bukan acara yang diselenggarakan pemerintah AS. Jadi berarti permintaan kami ditolak."
Ditanya tentang permintaan Korea Utara, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan acara tersebut adalah acara organisasi swasta, bukan pemerintah.
"Peserta dari seluruh dunia mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi hak asasi manusia di Korea Utara."
Ketua konferensi, Victor Cha, kepala CSIS dalam program Korea, mengatakan pertemuan itu terbuka untuk umum dan lembaga think-tank. CSIS umumnya tidak mengeluarkan undangan khusus untuk acara seperti ini.
Diplomat Korea Utara di PBB perlu izin dari Departemen Luar Negeri untuk bepergian ke luar dari New York City, kata Cha.
Beberapa pembicara yang di jadwalkan hadir dalam acara itu termasuk Michael Kirby, kepala Komisi Penyelidikan PBB tentang pelanggaran hak asasi di Korea Utara, Marzuki Darusman, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Korea Utara dan Robert Raja, utusan khusus AS untuk masalah hak asasi manusia Korea Utara.
"Acara ini adalah upaya sia-sia dari pihak Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk memberikan kredibilitas kepada Komisi terkait laporan di tengah meningkatnya skeptisisme. Laporan itu didasarkan pada kepalsuan kesaksian paksa," kata Jang.
(den/den)