Perangi ISIS, Libya dan Mesir Minta PBB Cabut Embargo
Amanda Puspita Sari/Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 19 Feb 2015 15:17 WIB
Tripoli, CNN Indonesia -- Libya dan Mesir meminta Dewan Keamanan PBB untuk mencabut embargo senjata terhadap Libya, memberlakukan blokade laut di daerah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah Libya dan membantu tentara Libya mengatasi serangan kelompok militan ISIS.
Empat tahun setelah jatuhnya rezim Muammar Gaddafi, Libya masih diwarnai oleh pertempuran antar faksi. Di negara Afrika Utara yang hampir tanpa hukum ini, terdapat dua faksi yang masing-masing mengklaim menjadi penyelamat Libya.
Dua faksi yang didukung oleh brigade militan saling bersaing untuk menguasai negara penghasil minyak ini, menghasilkan kekacauan tak berujung.
Dewan Keamanan PBB bertemu pada Rabu (18/2) untuk membahas keamanan di Libya setelah kelompok militan Islam merilis video yang memperlihatkan eksekusi pemenggalan kepada 21 warga Mesir penganut Kristen Koptik.
"Libya membutuhkan sikap tegas dari masyarakat internasional untuk membantu kita membangun kapasitas tentara nasional. Ini dapat dilakukan melalui pencabutan embargo senjata... sehingga terorisme yang merajalela ini dapat ditangani," kata Menteri Luar Negeri Libya, Mohamed Dayri kepada DK PBB, dikutip dari Reuters.
Saat ini, DK PBB telah mengijinkan pemerintah Libya untuk mengimpor senjata dan perlengkapan militer lainnya. Namun, DK PBB tetap mengawasi embargo senjata yang diberlakukan pada tahun 2011 ketika pasukan Gaddafi menumpas demonstran pro-demokrasi.
DK PBB telah lama mendesak pemerintah Libya untuk meningkatkan pengawasan senjata. Dikhawatirkan, beberapa senjata milik pemerintah jatuh ke tangan kelompok militan.
Mesir, yang geram akan tindakan sadis ISIS terhadap warganya, meluncurkan gempuran besar-besaran terhadap markas militer, tempat pelatihan dan gudang penyimpanan senjata ISIS di Libya.
Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shukri mendukung seruan pencabutan embargo senjata dan menekankan bahwa blokade laut harus diterapkan khususnya di wilayah perairan yang tidak berada di bawah kendali pemerintah.
Shukri menilai, blokade laut diperlukan untuk memotong jalur suplai senjata bagi kelompok militan.
Shukri juga mengutarakan bahwa negara lain yang ingin membantu Libya menghadapi terorisme seharusnya diijinkan selama disetujui dan terkoordinasi dengan "pemerintah Libya yang sah".
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyerukan kepada PBB untuk membuat resolusi berisi mandat pembentukan koalisi internasional untuk mengintervensi konflik Libya.
“Tak ada pilihan lain, melihat persetujuan dari pemerintah dan rakyat Libya, mereka meminta pertolongan kita,” ujar Sisi pada radio Perancis Europe 1 pada Selasa (17/2), dua hari setelah ISIS merilis video pemenggalan 21 warga Mesir.
Hal serupa juga dilontarkan oleh utusan khusus PBB untuk Libya, Bernadirno Leo, yang menyatakan bahwa ISIS dan militan lainnya hanya dapat dikalahkan dengan pemerintah Libya bersatu dan memiliki dukungan internasional yang kuat.
"Di Libya, ISIS telah menemukan lahan subur akibat ketidakstabilan politik yang makin berkembang pasca revolusi dengan memanfaatkan kelemahan lembaga negara dan sektor keamanan negara," kata Leon.
Dilaporkan Reuters, sumber diplomat menyatakan pemerintah Yordania berdiskusi dengan anggota DK PBB dalam sebuah pertemuan tertutup pada Rabu (18/2) malam. Pertemuan tersebut dilakukan setelah keduanya menghadiri DK PBB yang bertujuan untuk membentuk rancangan resolusi.
Menurut sumber yang tak dipublikasikan namanya, Yordania akan mengusulkan pencabutan embargo senjata terhadap pemerintah Libya, mengutuk upaya untuk memberikan senjata kepada pihak lain dan mendukung upaya Libya untuk memerangi terorisme.
Libya, yang berlokasi di Afrika utara, tengah menghadapi konflik antara dua faksi yang bersaing, yaitu satu faksi yang bersekutu dengan pemerintah dan diakui secara internasional, dan faksi lainnya menyebut diri sebagai pasukan Libya Dawn.
Kedua faksi mengklaim mereka adalah penyelamat Libya. Namun dalam kekacauan pasca-revolusi, sejumlah kelompok bersenjata, pemberontak dan militan Islam berebut kekuasaan atas beberapa wilayah negara ini.
Musim panas lalu, pasukan Libya Dawn berhasil mengambil alih ibukota Tripoli dan mendirikan pemerintahan sendiri. Sementara, pemerintah yang diakui secara internasional berbasis di timur kota Bayda.
PBB menengahi antara faksi yang bertikai dengan mengimbau para faksi untuk membentuk pemerintah persatuan dan akhir permusuhan.
Italia, yang dipisahkan oleh Laut Mediterania dari Libya, telah menyerukan aksi internasional untuk mendesak penghentian kekacauan di Libya. Dalam pertemuan DK PBB, Duta Besar Italia, Sebastiano Cardi mengulangi janji Italia untuk membantu memantau gencatan senjata dan melatih angkatan bersenjata lokal dalam rangka menjalankan misi PBB. (ama)
Empat tahun setelah jatuhnya rezim Muammar Gaddafi, Libya masih diwarnai oleh pertempuran antar faksi. Di negara Afrika Utara yang hampir tanpa hukum ini, terdapat dua faksi yang masing-masing mengklaim menjadi penyelamat Libya.
Dua faksi yang didukung oleh brigade militan saling bersaing untuk menguasai negara penghasil minyak ini, menghasilkan kekacauan tak berujung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Libya membutuhkan sikap tegas dari masyarakat internasional untuk membantu kita membangun kapasitas tentara nasional. Ini dapat dilakukan melalui pencabutan embargo senjata... sehingga terorisme yang merajalela ini dapat ditangani," kata Menteri Luar Negeri Libya, Mohamed Dayri kepada DK PBB, dikutip dari Reuters.
DK PBB telah lama mendesak pemerintah Libya untuk meningkatkan pengawasan senjata. Dikhawatirkan, beberapa senjata milik pemerintah jatuh ke tangan kelompok militan.
Mesir, yang geram akan tindakan sadis ISIS terhadap warganya, meluncurkan gempuran besar-besaran terhadap markas militer, tempat pelatihan dan gudang penyimpanan senjata ISIS di Libya.
Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shukri mendukung seruan pencabutan embargo senjata dan menekankan bahwa blokade laut harus diterapkan khususnya di wilayah perairan yang tidak berada di bawah kendali pemerintah.
Shukri menilai, blokade laut diperlukan untuk memotong jalur suplai senjata bagi kelompok militan.
Shukri juga mengutarakan bahwa negara lain yang ingin membantu Libya menghadapi terorisme seharusnya diijinkan selama disetujui dan terkoordinasi dengan "pemerintah Libya yang sah".
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyerukan kepada PBB untuk membuat resolusi berisi mandat pembentukan koalisi internasional untuk mengintervensi konflik Libya.
“Tak ada pilihan lain, melihat persetujuan dari pemerintah dan rakyat Libya, mereka meminta pertolongan kita,” ujar Sisi pada radio Perancis Europe 1 pada Selasa (17/2), dua hari setelah ISIS merilis video pemenggalan 21 warga Mesir.
Hal serupa juga dilontarkan oleh utusan khusus PBB untuk Libya, Bernadirno Leo, yang menyatakan bahwa ISIS dan militan lainnya hanya dapat dikalahkan dengan pemerintah Libya bersatu dan memiliki dukungan internasional yang kuat.
"Di Libya, ISIS telah menemukan lahan subur akibat ketidakstabilan politik yang makin berkembang pasca revolusi dengan memanfaatkan kelemahan lembaga negara dan sektor keamanan negara," kata Leon.
Dilaporkan Reuters, sumber diplomat menyatakan pemerintah Yordania berdiskusi dengan anggota DK PBB dalam sebuah pertemuan tertutup pada Rabu (18/2) malam. Pertemuan tersebut dilakukan setelah keduanya menghadiri DK PBB yang bertujuan untuk membentuk rancangan resolusi.
Menurut sumber yang tak dipublikasikan namanya, Yordania akan mengusulkan pencabutan embargo senjata terhadap pemerintah Libya, mengutuk upaya untuk memberikan senjata kepada pihak lain dan mendukung upaya Libya untuk memerangi terorisme.
Libya, yang berlokasi di Afrika utara, tengah menghadapi konflik antara dua faksi yang bersaing, yaitu satu faksi yang bersekutu dengan pemerintah dan diakui secara internasional, dan faksi lainnya menyebut diri sebagai pasukan Libya Dawn.
Kedua faksi mengklaim mereka adalah penyelamat Libya. Namun dalam kekacauan pasca-revolusi, sejumlah kelompok bersenjata, pemberontak dan militan Islam berebut kekuasaan atas beberapa wilayah negara ini.
Musim panas lalu, pasukan Libya Dawn berhasil mengambil alih ibukota Tripoli dan mendirikan pemerintahan sendiri. Sementara, pemerintah yang diakui secara internasional berbasis di timur kota Bayda.
PBB menengahi antara faksi yang bertikai dengan mengimbau para faksi untuk membentuk pemerintah persatuan dan akhir permusuhan.
Italia, yang dipisahkan oleh Laut Mediterania dari Libya, telah menyerukan aksi internasional untuk mendesak penghentian kekacauan di Libya. Dalam pertemuan DK PBB, Duta Besar Italia, Sebastiano Cardi mengulangi janji Italia untuk membantu memantau gencatan senjata dan melatih angkatan bersenjata lokal dalam rangka menjalankan misi PBB. (ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK