Rekan Algojo ISIS Masih Tinggal di Inggris

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang terduga terorisme al-Qaidah yang berhubungan dekat dengan Mohammed Emwazi alias ”Jihad John" yang tinggal di London, telah menggunakan UU Hak Asasi Manusia untuk mencegah pemerintah Inggris mendeportasinya.

Dokumen pengadilan yang diperoleh oleh The Telegraph mengungkapkan bahwa orang itu berada di tengah-tengah jaringan teror, termasuk menjadi teman Mohammed Emwazi.

Dokumen menunjukkan bahwa terduga, yang berasal dari Ethiopia, telah menolak dideportasi meskipun merupakan anggota terkemuka al-Shabaab, afiliasi al-Qaidah yang berbasis di Somalia dan bertanggung jawab atas serangkaian kekejaman teroris.

Pilihan Redaksi Algojo ISIS Pernah Mencoba Bunuh Diri Intel Inggris Sudah Mengikuti Algojo Jihadi John Sejak Lama Algojo ISIS Pernah Akan Direkrut Badan Intel Inggris? Penjagal di Video ISIS Diduga Pria Asal London

Pria yang karena alasan hukum diidentifikasi hanya sebagai J1, memiliki hubungan dekat tidak hanya kepada Emwazi tetapi juga kepada sejumlah jihadi lainnya, termasuk salah satu dari komplotan 21 Juli, yang mencoba meledakkan London Underground pada 2005 dan dua teroris al-Qaidah yang tewas dalam serangan drone AS di Somalia.

Dokumen pengadilan yang melibatkan J1 dan tersangka teror lain, yang dikenal sebagai CE, yang lahir di Iran, mengungkapkan pula jaringan besar jihadi yang beroperasi di barat London pada 2011. CE juga tidak bisa dideportasi, dan telah diberikan kewarganegaraan Inggris pada 2004.

Dituduh sebagai anggota senior al-Shabaab, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa “pada pagi hari pemboman London yang gagal pada 21 Juli 2005, sebuah telepon seluler milik J1 telah melakukan kontak dengan telepon yang digunakan oleh salah satu pembom, Hussein Osman.”

Dokumen pengadilan juga menjelaskan J1 merupakan ancaman bagi Inggris dan harus dideportasi, sebagai rekan London Mohammed Sakr dan Bilal Berjawi, yang keduanya tewas dalam serangan drone AS di Somalia. Sakr dan Emwazi berteman dan Sakr juga menghadiri akademi Quintin Kynaston.

Pemerintah Inggris telah mengakui bahwa ratusan ekstrimis tidak dipantau dengan sepantasnya di tengah tekanan agar pemerintah seharusnya melakukan kontrol yang ketat terhadap setiap kasus terorisme.

Yvette Cooper, politisi dari Partai Buruh Inggris mengatakan bahwa pemerintah saat ini dipertanyakan.

“Pemerintah harus menjawab tentang bagaimana mereka menangani kasus J1 dan mengapa Theresa May (Menteri Dalam Negeri) belum menempatkan dia di bawah kontrol khusus untuk melindungi masyarakat. Hal ini tampaknya menjadi kasus lain yang memperlihatkan konsekuensi yang sangat serius dari keputusan pemerintah yang menghapus perintah kontrol dan melemahkan kekuatan kontraterorisme empat tahun lalu,” ujar Cooper. (stu)