PBB Tunda Pencabutan Embargo Libya

Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya tujuh anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Inggris, Perancis dan Amerika Serikat, menunda persetujuan atas permintaan Libya untuk mengimpor senjata, tank, jet dan helikopter guna mengatasi kelompok militan, kata para diplomat.

Spanyol, Lithuania, Chili dan Selandia Baru bergabung Inggris, Perancis dan Amerika Serikat untuk “menunda” permintaan yang diajukan pada DK PBB yang mengawasi embargo senjata terhadap negara di Afrika utara tersebut pada Senin (9/3).

Dalam sebuah surat kepada komite, yang diperoleh Reuters, Libya mengatakan akan mengimpor 150 tank, dua lusin jet tempur, tujuh helikopter serang, puluhan ribu senapan serbu dan peluncur granat serta jutaan butir amunisi dari Ukraina, Serbia dan Republik Czech.

Jika kesepakatan tidak tercapai untuk mengangkat embargo itu, maka permintaan itu akan terkatung-katung dalam jangka waktu yang tak terbatas. Sebanyak 15 anggota komite sanksi DK PBB bekerja atas dasar konsensus.

Pilihan Redaksi Boko Haram Bergabung dengan ISIS? Sepupu Gaddafi: Dua Tahun Lagi 9/11 Akan Terjadi di Eropa Kisah Menegangkan Wartawati Memancing Cinta Militan ISIS

Misi PBB di Libya tidak memberikan komentar terkait penundaan ini.

Monitor sanksi PBB pada Jumat (6/3) mengatakan mereka khawatir jika komite DK menyetujui permintaan tersebut, maka beberapa senjata dan peralatan dapat beralih ke tangan kelompok milisi yang menyebar di Libya.

Pemerintahan Libya yang diakui secara internasional, dipimpin oleh Perdana Menteri Abdullah al-Thinni, telah beroperasi dari wilayah timur sejak saingannya, Libya Dawn, mengambil alih Tripoli dalam pertempuran tahun lalu dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri.

Pemerintahan saingan dan sekutu mereka berjuang untuk menguasai Libya, empat tahun setelah revolusi yang berhasil menggulingkan Muammar Gaddafi.

Kekacauan di negara itu telah memungkinkan ISIS dan Ansar al-Sharia masuk ke Libya yang menjadi salah satu anggota OPEC.

Pemerintah yang diakui secara internasional diperbolehkan untuk mengimpor senjata dengan persetujuan komite Dewan Keamanan. Libya mengatakan mereka memerlukan senjata dan perlengkapan militer untuk memerangi militan Islam dan untuk mengontrol perbatasan.

Libya, yang didukung oleh Mesir, menyerukan pencabutan embargo senjata terhadap pemerintah. Komite dewan telah lama mendesak Libya untuk meningkatkan pengawasan senjata yang lebih mengkhawatirkan bahwa senjata itu berlih ke kelompok-kelompok militan.

Monitor sanksi PBB mengatakan bulan lalu bahwa pihak berwenang Libya tidak dapat menghentikan perdagangan gelap minyak ataupun aliran senjata dan memerlukan bantuan dari pasukan maritim internasional. (stu)