Yangon, CNN Indonesia -- Meskipun pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden, partai yang dipimpinnya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum Myanmar tahun ini.
Sekretaris Komite Eksekutif Pusat NLD, Nyan Win, menyatakan dengan berpartisipasi dalam pemilu, NLD akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk mendorong berakhirnya kekuasan militer atas undang-undang Myanmar yang menghambat Suu Kyi untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
"Kami akan bersaing. Pertama, kami perlu mayoritas di parlemen, sehingga kami memiliki posisi yang lebih kuat dan berharap bisa mengubah konstitusi," kata Win kepada Reuters, Jumat (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini merupakan kali pertama NLD memberikan komitmen untuk berpartisipasi dalam pemilu, mendorong spekulasi bahwa Suu Kyi akan memanfaatkan keikutsertaan NLD pada pemilu sebagai tawar-menawar dalam negosiasi dengan pemerintah.
Pakar menilai bahwa tanpa Suu Kyi, pemilu Myanmar akan kekurangan legitimasi internasional. Padahal, sejumlah negara telah mencabut sanksi kepada Myanmar menyusul berakhirnya kekuasaan militer dalam pemerintah negara ini tahun 2001 untuk menciptakan negara yang berdemokrasi.
Partai NLD dan pemerintah tak juga mencapai kata sepakat terkait konstitusi. Pasalnya, partai NLD hanya mendapat seperempat kursi parlemen. Selain itu, undang-undang melarang calon presiden yang memiliki keluarga berkewarganegaraan asing.
Undang-undang ini menyebabkan Suu Kyi tak dapat mencalonkan diri. Pasalnya, suami Suu Kyi merupakan warga negara Inggris, begitu juga dengan dua anak laki-lakinya.
Peraturan ini dinilai tidak adil oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. November lalu, Obama menyatakan bahwa melarang Suu Kyi untuk mencalonkan diri sebagai presiden merupakan langkah yang tidak masuk akal.
Win menyatakan bahwa AS pesimistis pemilihan umum di Myanmar tahun ini dapat berjalan bebas dan adil tanpa perubahan konstitusional.
"Pemilihan umum mungkin berjalan bebas, tapi tidak akan adil," kata Win.
Untuk itu, NLD juga tengah mempertimbangkan alternatif calon presiden lain yang tak terjegal konstitusi.
Namun, NLD tak akan mendukung mantan jenderal Shwe Mann, ketua parlemen dan ketua Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang tengah berkuasa, untuk menghindari turunnya popularitas NLD.
"Kami tidak ingin melihat seorang tentara di posisi puncak. Kami memiliki banyak orang dalam partai ini yang memenuhi kualifikasi (calon presiden)," kata Win.
"Kami akan mengatakan kepada mereka: ' Tolong, pada akhirnya, pikirkanlah tentang negara ini'," kata Win.
(ama)