Tolak Sanksi AS, Venezuela Galang Petisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, menyatakan bahwa Venezuela adalah ancaman bagi negaranya dan meluncurkan beberapa sanksi ekonomi. Menanggapi hal tersebut, warga Venezuela menggalang petisi bertajuk "Obama, Venezuela bukan ancaman" dan berhasil mengumpulkan satu juta tanda tangan hanya dalam tempo empat hari.

Seperti dilansir Sputnik, Senin (23/3), kampanye tersebut dimulai sejak Kamis (19/3). Selain meraup dukungan dari bubuhan tanda tangan, penggagas kampanye ini juga mendapatkan dukungan dari para pengguna jejaring sosial Twitter yang menggunakan tagar #ObamaRepealTheExecutiveOrder.

"Menurut saya, ini adalah angka yang menakjubkan," ujar ketua kampanye, Jorge Rodriguez.

Hasil kampanye ini nantinya akan dibawa ke Pertemuan Negara-Negara Amerika di Panama pada 10-11 April mendatang.

Pilihan Redaksi Protes terhadap AS Mengalir ke Tembok-tembok Venezuela Kuba dan AS Kembali Gelar Pertemuan Diplomatik di Havana Perang Dingin Venezuela-AS Kembali Mencuat Hina Michelle Obama, Penyiar TV AS Dipecat

Ketegangan hubungan antara AS dan Venezuela memanas ketika Obama menandatangani perintah eksekutif yang mendeklarasikan bahwa Venezuela adalah ancaman bagi keamanan nasional AS, Senin (9/3).

Langkah ini ditempuh Obama terkait dengan perlakuan pemerintah Venezuela terhadap lawan politik di negara itu. Pasalnya, AS menilai para pejabat Venezuela kerap melanggar HAM terhadap pejabat oposisi dan melakukan praktik korupsi publik.

Perintah eksekutif yang ditandatangani Obama tersebut berisikan sanksi ekonomi dan pelarangan visa bagi tujuh pejabat Venezuela sehingga tidak dapat memasuki AS.

Sanksi ini akan berujung pada pembekuan aset tujuh pejabat publik Venezuela yang memiliki properti dan kepentingan mereka di AS. Para pejabat tersebut juga tak diizinkan masuk ke AS.

Lebih lanjut, sanksi ini juga melarang warga AS juga berbisnis dengan tujuh pejabat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Nicholas Maduro murka. Sehari setelah pengumuman Obama, Maduro langsung meminta dekrit kepada parlemen agar dirinya dapat membuat undang-undang baru sehubungan dengan sanksi yang dijatuhkan AS.

Pada Minggu (15/3), parlemen Venezuela akhirnya memberikan kekuasaan penuh kepada Maduro selama sisa tahun 2015 demi mencegah campur tangan AS dalam pemerintahan.

Setelah keputusan tersebut dideklarasikan, tembok-tembok di seantero Venezuela dipenuhi dengan poster propaganda menolak intervensi AS.

Kendati demikian, pihak oposisi menganggap Maduro memanfaatkan tegangnya hubungan dengan AS untuk menghimpun kekuatan, membenarkan penindasan, dan mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi Venezuela. (stu)