Surat Rahasia Pangeran Charles Akan Dipublikasikan
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Jumat, 27 Mar 2015 13:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Surat korespondensi rahasia antara Pangeran Charles dan pejabat pemerintah Inggris akan dipublikasikan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada Kamis (26/3).
Seperti dilansir CNN, harian The Guardian telah menuntut pembeberan isi surat tersebut sejak 2005. Hal ini dianggap perlu dilakukan mengingat Charles adalah pewaris takhta kerajaan.
Jika sudah dimahkotai, Charles sebagai raja harus netral dalam politik. Beberapa pemerhati menganggap surat tersebut bisa jadi indikasi bahwa Charles akan menjadi raja yang campur tangan dalam politik.
Setelah keputusan hakim dirilis, Pemimpin Redaksi The Guardian, Alan Rusbridger, mengaku sangat senang. Menurutnya, ini merupakan hasil dari kampanye hebat selama sepuluh tahun oleh jurnalis Guardian, Robe Evans.
"Pemerintah membuang ratusan ribu Pound Sterling hanya untuk menutupi surat ini dan mengatakan bahwa publikasi akan sangat merusak persepsi netralitas politik Pangeran. Sekarang, mereka harus mempublikasikannya agar publik dapat menilainya sendiri," ujar Rusbridger seperti dikutip CNN.
Keputusan yang mengecewakan
Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut mengecewakan dan kini pemerintah sedang mencari cara bagaimana merilis surat tersebut.
"Ini semua masalah prinsip bahwa anggota senior dari keluarga kerajaan berhak mengekspresikan pandangannya terhadap pemerintah secara rahasia. Saya rasa kebanyakan orang akan setuju bahwa ini cukup adil," ucap Cameron.
Menurut Cameron, peraturan perundang-undangan kemungkinan harus direvisi terkait kasus ini.
"Hukum kebebasan informasi kami secara spesifik menyertakan pilihan veto pemerintahan, dari yang kami pelajari dalam kasus ini. Jika peraturan tidak cukup menjelaskan maksud Parlemen dan veto, maka kami harus membuatnya lebih jelas," kata Cameron.
Kantor resmi Pangeran Charles, Clarence House, juga akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait keputusan Mahkamah Agung ini.
"Ini adalah masalah bagi pemerintah. Clarence House kecewa karena prinsip privasi tidak ditegakkan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Di lain pihak, kelompok anti-monarki, Republic, menyambut baik keputusan hakim ini.
"Pemerintah harus bertindak untuk menghentikan kerahasiaan kerajaan. Risiko terhadap monarki harus dikesampingkan dibanding risiko terhadap demokrasi karena ada aksi pangeran yang bergerak secara rahasia. Kami tidak bisa membiarkan situasi di mana kami tidak tahu pengaruh Charles dalam kebijakan pemerintah," papar CEO Republic, Graham Smith.
Dalam sebuah pernyataan, Smith kembali menekankan bahwa kerajaan adalah institusi yang paling menyembunyikan rahasia.
"Charles jelas memiliki agenda politik sendiri, tapi namanya tidak akan ada dalam daftar pemilih pada Mei. Jadi, kami semua hatus mengetahui pengaruh apa yang sedang ia coba gunakan dan dampak apa yang ia miliki di dalam kebijakan," katanya. (stu/stu)
Seperti dilansir CNN, harian The Guardian telah menuntut pembeberan isi surat tersebut sejak 2005. Hal ini dianggap perlu dilakukan mengingat Charles adalah pewaris takhta kerajaan.
Jika sudah dimahkotai, Charles sebagai raja harus netral dalam politik. Beberapa pemerhati menganggap surat tersebut bisa jadi indikasi bahwa Charles akan menjadi raja yang campur tangan dalam politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan yang mengecewakan
Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris, David Cameron, menyatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut mengecewakan dan kini pemerintah sedang mencari cara bagaimana merilis surat tersebut.
"Ini semua masalah prinsip bahwa anggota senior dari keluarga kerajaan berhak mengekspresikan pandangannya terhadap pemerintah secara rahasia. Saya rasa kebanyakan orang akan setuju bahwa ini cukup adil," ucap Cameron.
Menurut Cameron, peraturan perundang-undangan kemungkinan harus direvisi terkait kasus ini.
"Hukum kebebasan informasi kami secara spesifik menyertakan pilihan veto pemerintahan, dari yang kami pelajari dalam kasus ini. Jika peraturan tidak cukup menjelaskan maksud Parlemen dan veto, maka kami harus membuatnya lebih jelas," kata Cameron.
Kantor resmi Pangeran Charles, Clarence House, juga akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait keputusan Mahkamah Agung ini.
"Ini adalah masalah bagi pemerintah. Clarence House kecewa karena prinsip privasi tidak ditegakkan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Di lain pihak, kelompok anti-monarki, Republic, menyambut baik keputusan hakim ini.
"Pemerintah harus bertindak untuk menghentikan kerahasiaan kerajaan. Risiko terhadap monarki harus dikesampingkan dibanding risiko terhadap demokrasi karena ada aksi pangeran yang bergerak secara rahasia. Kami tidak bisa membiarkan situasi di mana kami tidak tahu pengaruh Charles dalam kebijakan pemerintah," papar CEO Republic, Graham Smith.
Dalam sebuah pernyataan, Smith kembali menekankan bahwa kerajaan adalah institusi yang paling menyembunyikan rahasia.
"Charles jelas memiliki agenda politik sendiri, tapi namanya tidak akan ada dalam daftar pemilih pada Mei. Jadi, kami semua hatus mengetahui pengaruh apa yang sedang ia coba gunakan dan dampak apa yang ia miliki di dalam kebijakan," katanya. (stu/stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK