Militer Thailand Diduga Membunuh Empat Warga Sipil di Selatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Empat orang tewas, dibunuh oleh pasukan keamanan Thailand dalam serangan di wilayah selatan bulan lalu. Pemerintah mengatakan mereka adalah pemberontak Muslim, namun tim investigasi mengatakan bahwa mereka adalah warga sipil yang tak bersalah.

Thailand, yang mayoritas beragama Buddha, telah memerangi pemberontakan di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya beragama Muslim selama beberapa dekade. Namun berita soal gejolak di selatan telah terkubur oleh kekisruhan politik di Bangkok selama setidaknya sepuluh tahun terakhir.

Empat tewas pada 25 Maret ketika pasukan keamanan menyerbu sebuah desa di Pattani, satu dari tiga provinsi yang didominasi Muslim yang berbatasan dengan Malaysia, sebagai bagian dari operasi untuk menangkap pemberontak.

Pilihan Redaksi PM Thailand Tak Akan Menoleransi Kritik pada Militer Status Darurat Militer Thailand Dicabut PM Thailand Ancam Eksekusi Media yang Membangkang

Militer mengatakan dua dari mereka yang tewas adalah anggota Runda Kumpulan Kecil, sebuah kelompok pemberontak Muslim yang berbasis di selatan.

Namun Komite Sentral Islam independen di Pattani membantah bahwa empat orang itu adalah pemberontak.

"Mereka yang meninggal bukan penghasut kekerasan dan senjata yang ditemukan itu bukan milik mereka," kata Waedueramae Mamingi, ketua panitia dan anggota tim investigasi kepada wartawan.

"Mereka bukan anggota dari kelompok ekstremis," katanya, menambahkan bahwa tindakan hukum terhadap aparat keamanan bisa dilakukan.

Pemberontakan di Thailand selatan telah menewaskan lebih dari 6.000 orang sejak Januari 2004 ketika perlawanan kelompok militan kepada pemerintah pusat kembali mencuat.

Kolonel Banpot Phupian, juru bicara Komando Operasi Keamanan Internal militer, mengatakan kepada Reuters bahwa militer tidak bisa segera mengomentari temuan tim investigasi tersebut.

Tim investigasi menyerukan tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab.

"Tindakan negara telah menyebabkan kerusakan dan sangat berdampak pada masyarakat, oleh karena itu semua pejabat yang terlibat harus diadili sesuai dengan proses peradilan," kata tim itu dalam sebuah pernyataan.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang berkuasa setelah kudeta militer tahun lalu, berjanji menciptakan perdamaian di selatan sebagai prioritas nasional, namun belum membuat banyak kemajuan.

Pemerintah telah berkali-kali mencoba memadamkan api pemberontakan di selatan, namun hingga kini belum berhasil. (stu)