PM Thailand Ancam Eksekusi Media yang Membangkang
Reuters | CNN Indonesia
Rabu, 25 Mar 2015 16:49 WIB
Bangkok, CNN Indonesia -- Pemimpin junta militer Thailand Prayuth Chan-ocha marah besar terhadap media dengan mengatakan dia “kemungkinan akan mengeksekusi” mereka yang “ tidak melaporkan kebenaran”.
Pernyataan keras Prayuth kepada media pada Rabu (25/3) ini bukan yang pertama, bulan lalu dia menegaskan miliki kekuatan untuk menutup media.
“Saya kemungkinan akan mengeksekusi mereka,” ujar Prayuth, dengan muka dingin, ketika ditanya wartawan bagaimana pemerintah akan mengatasi media yang tidak sejalan dengan suara pemerintah.
“Kalian tidak perlu mendukung pemerintah, tetapi kalian harus melaporkan kebenaran,” ujar mantan kepala staf angkatan bersenjata Thailand sambil memberitahu wartawan agar menulis artikel yang bisa mendorong rekonsiliasi di negara itu.
Prayuth, yang kini memegang jabatan perdana menteri Thailand, memimpin pemerintah militer atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban. Dia menyingkirkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra lewat kudeta Mei lalu, setelah terjadi aksi protes selama berbulan-bulan.
Prayuth yang dikenal suka mengambil tindakan tiba-tiba dan impulsif segera menindak para pembangkang setelah mengambil alih kekuasaan pada Mei tahun lalu.
Dia sebelumnya menyatakan hukum darurat militer belum siap dicabut di Thailand. Aturan ini memberi militer kekuasaan penuh seperti penangkapan dan penahanan.
Pada Januari, pemerintah militer memaksa satu yayasan Jerman membatalkan satu forum kebebasan pers dengan mengatakan bahwa Thailand saat ini berada di persimpangan jalan yang sensitif.
Sejak mengambil alih kekuasaan, pemerintah militer memanfaatkan undang-undang darurat itu yang juga melarang seluruh pertemuan politik.
Prayuth sangat kritis dengan harian Matichon dengan menuduh koran itu mendukung perdana menteri yang disingkirkan Thaksin Shinawatra dan sekutunya.
“Jangan pikir saya tidak tahu bahwa artikel anda mendukung pemerintahan sebelumnya,” ujarnya kepada seorang wartawan Matchon sesaat sebelum berangkat ke Brunai. “Mantan Menteri Dalam negeri banyak memasang iklan di koran anda.”
Sejak militer meyingkirkan Thaksin dalam kudeta 2006, Thailand terbagi menjadi dua kubu.
Dukungan bagi Thaksin mayoritas berasal dari masyarakat daerah pertanian dan kelas pekerja perkotaan, tetapi kelompok kemapanan di Bangkok dan wilayah selatan membenci Thaksin dan menuduhnya melakukan nepotisme, kolusi dan cenderung mendukung pemerintahan republik. Thaksin membantah tuduhan ini. (yns)
Pernyataan keras Prayuth kepada media pada Rabu (25/3) ini bukan yang pertama, bulan lalu dia menegaskan miliki kekuatan untuk menutup media.
“Saya kemungkinan akan mengeksekusi mereka,” ujar Prayuth, dengan muka dingin, ketika ditanya wartawan bagaimana pemerintah akan mengatasi media yang tidak sejalan dengan suara pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prayuth yang dikenal suka mengambil tindakan tiba-tiba dan impulsif segera menindak para pembangkang setelah mengambil alih kekuasaan pada Mei tahun lalu.
Dia sebelumnya menyatakan hukum darurat militer belum siap dicabut di Thailand. Aturan ini memberi militer kekuasaan penuh seperti penangkapan dan penahanan.
Pada Januari, pemerintah militer memaksa satu yayasan Jerman membatalkan satu forum kebebasan pers dengan mengatakan bahwa Thailand saat ini berada di persimpangan jalan yang sensitif.
Sejak mengambil alih kekuasaan, pemerintah militer memanfaatkan undang-undang darurat itu yang juga melarang seluruh pertemuan politik.
Prayuth sangat kritis dengan harian Matichon dengan menuduh koran itu mendukung perdana menteri yang disingkirkan Thaksin Shinawatra dan sekutunya.
“Jangan pikir saya tidak tahu bahwa artikel anda mendukung pemerintahan sebelumnya,” ujarnya kepada seorang wartawan Matchon sesaat sebelum berangkat ke Brunai. “Mantan Menteri Dalam negeri banyak memasang iklan di koran anda.”
Sejak militer meyingkirkan Thaksin dalam kudeta 2006, Thailand terbagi menjadi dua kubu.
Dukungan bagi Thaksin mayoritas berasal dari masyarakat daerah pertanian dan kelas pekerja perkotaan, tetapi kelompok kemapanan di Bangkok dan wilayah selatan membenci Thaksin dan menuduhnya melakukan nepotisme, kolusi dan cenderung mendukung pemerintahan republik. Thaksin membantah tuduhan ini. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK