Washington, CNN Indonesia -- Ketua DPR asal Partai Republik John Boehner menantang Hillary Clinton untuk membantu Gedung Putih membuat Kongres meloloskan undang-undang perdagangan dengan menyatakan dukungannya.
Anggota DPR AS sedang berdebat tentang undang-undang yang akan memberi Presiden Barack Obama otoritas “mempercepat”perundingan seperti Kemitraan-Trans-Pasifik dengan 12 negara atau TPP.
Sektor perdagangan merupakan isu yang mana Gedung Putih mendapat dukungan dari Partai Republik yang jarang terjadi, namun ditentang oleh Partai Demokrat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dia (Hillary) tidak bisa berdiam diri dan membiarkan presiden bergerak karena angin yang berhembus di sini,” ujar Boehner dalam acara televisi “Meet the Press, Minggu (3/5).
Boehner mengatakan Clinton, yang telah mencalonkan diri untuk menjadi kandidat presiden Partai Demokrat dalam pemilu 2016 dan mantan menteri luar negeri, mendukung otoritas mempercepat dan juga TPP, tetapi “dia tidak mau menyatakannya.”
Gedung Putih mengatakan kesepakatan perdagangan bebas membuka pasar baru bagi barang produksi Amerika Serikat, dan membantu dunia usaha berkompetisi di luar negeri. Namun banyak pihak di Partai Demokrat dan pendukungnya seperti serikat buruh, mengatakan kesepakatan ini membantu perusahaan-perusahaan besar tetapi mengorbankan lapangan pekerjaan di Amerika.
Hillary Clinton belum mengemukakan dengan jelas posisinya dalam perundangan otoritas mempercepat dan kesepakatan TPP dengan Asia. Dia baru-baru ini menyatakan bahwa setiap kesepakatan dagang “harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah serta kemakmuran dan melindungi keamanan kita.”
James Clyburn, salah satu pemimpin Partai Demokrat di DPR, mengatakan tidak tahu apakah ada 20 suara dari 188 anggota Kongres dari Partai Demokrat yang mendukung perundangan otoritas mempercepat atau disebut sebagai Otoritas Promosi Perdagangan, TPA.
“Pada kenyataannya presiden memerlukan bantuannya agar bisa mendapatkan suara Demokrat di DPR dan Senat agar rancangan undang-undang itu lolos,” kata Boehner.
Partai Republik memiliki 244 kursi di DPR, tetapi tidak semua mendukung kesepakatan dagang; sekutu Boehner memperkirakan hanya akan mendapatkan 180 hingga 200 suara dari Partai Republik untuk memilih TPA.
Boehner mengatakan bahwa semua pemimpin Partai Demokrat di Kongres menentang posisi presiden dalam masalah ini.
“Kami menjadi mayoristas di DPR dan Senat, tetapi kami tidak bisa meloloskannya sendiri,” ujar Boehner.
(yns)